Oleh: Entang Sastraatmadja
Jalan menuju swasembada pangan tampaknya masih terjal dan berliku. Meski Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putih berikhtiar sekuat tenaga untuk mewujudkannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, realitas di lapangan membuktikan bahwa cita-cita ini tak semudah membalik telapak tangan.
Ada kemajuan yang patut diapresiasi. Serapan gabah oleh Perum Bulog pada panen raya 2025 melonjak hingga 2.000 persen dibanding tahun lalu—sebuah sinyal positif atas keseriusan pemerintah menyerap hasil panen petani. Namun di sisi lain, rencana impor lima komoditas pangan tahun ini justru menghadirkan ironi tersendiri.
Pemerintah mengumumkan rencana impor komoditas strategis: daging sapi, daging kerbau, bawang putih, beras industri, dan gula konsumsi. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Indra Wijayanto, menegaskan bahwa mulai 2025, impor beras konsumsi akan disetop—diganti dengan beras industri sebanyak 400 ribu ton yang akan digunakan untuk produksi tepung beras dan makanan olahan.
Adapun rincian alokasi impor pangan 2025 adalah sebagai berikut:
Daging sapi konsumsi: 180.000 ton
Penugasan BUMN untuk daging sapi: 100.000 ton
Daging kerbau: 200.000 ton
Bawang putih: 550.000 ton
Gula konsumsi untuk cadangan pangan: 200.000 ton
Langkah menyetop impor beras konsumsi adalah sinyal bahwa pemerintah serius mengupayakan swasembada pangan. Namun, pertanyaannya: seberapa realistis target swasembada dalam tiga tahun ke depan, jika saat ini saja kita masih mengandalkan impor berbagai bahan pangan strategis?
Jujur diakui, ada sejumlah komoditas yang sejak lama sulit diwujudkan swasembadanya, seperti kedelai, daging sapi, dan bawang putih. Kedelai, misalnya, sudah puluhan tahun menjadi target swasembada—namun hingga kini masih menggantung. Anggaran besar telah digelontorkan, berbagai program telah dijalankan, tapi hasilnya belum juga mencukupi kebutuhan nasional.
Hal serupa terjadi pada daging sapi dan bawang putih. Setiap pemerintahan silih berganti menggaungkan swasembada daging, tapi realisasi masih sebatas mimpi di atas kertas. Tahun ini pun, impor tetap menjadi pilihan.
Mengingat tantangan yang begitu besar, wajar jika pada akhirnya kita bicara soal swasembada pangan dengan catatan kaki: swasembada pangan minus kedelai, daging sapi, dan bawang putih.
Dalam konteks perdagangan internasional, impor bukanlah aib. Namun yang membuat publik mengernyit adalah ketika pemerintah mengklaim telah mencapai swasembada, tetapi beberapa saat kemudian kembali membuka keran impor. Ini menciptakan kesan bahwa swasembada yang digaungkan hanyalah swasembada musiman—on trend, tergantung cuaca dan iklim.
Perlu diingat, swasembada pangan bukan sekadar retorika. Ia adalah kondisi ketika suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara berkelanjutan, tanpa tergantung dari luar negeri.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin mendeklarasikan swasembada pangan, maka ketergantungan terhadap impor harus secara bertahap dihentikan—bukan sekadar dipoles lewat jargon atau ilusi prestasi.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
