Di sebuah negeri yang panas oleh bendera dan seremonial, para pejabat duduk di kursi empuk, mengira telah berada di atas altar kekuasaan. Mereka lupa: jabatan bukan mahkota. Ia cuma serupa rompi dinas yang dipakai lima tahunan. Rompi itu bukan milik pribadi. Itu titipan. Ada yang menitipkan: rakyat, hukum, dan sejarah.
Tapi siapa yang mau mendengar hukum ketika sorak-sorai kekuasaan lebih nyaring dari nurani? Pejabat menjadi raja kecil di tanah demokrasi, membangun pagar-pagar kekuasaan, lalu menyebutnya “pengabdian.” Mereka bertingkah seperti pusat semesta, lupa bahwa jabatan hanyalah distribusi tugas, bukan keistimewaan langit.
Kita tahu, kekuasaan itu menggoda. Bahkan Plato pernah menulis tentang cincin Giges—mereka yang berkuasa cenderung lupa batas. Tapi negeri ini bukan tanah dongeng. Pejabat tak punya cincin gaib. Yang mereka miliki hanya mandat. Dan mandat itu dibatasi hukum.
Maka ketika seorang pejabat membentak, mengancam, menyalahkan, menggerutu seolah negara miliknya, sesungguhnya ia sedang mengkhianati jabatannya. Kesewenang-wenangan itu bukan ciri pemimpin. Itu gejala kehilangan arah.
Bukankah jabatan itu bukan tentang jumawa, tapi tentang tanggung jawab? Seperti petugas pemadam kebakaran: ia datang bukan untuk pamer seragam, tapi untuk memadamkan api. Bukan api lawan politik, bukan api suara rakyat, tapi api masalah yang membakar keadilan dan ketertiban.
Maka jangan heran jika publik mulai letih melihat para pejabat saling berebut panggung, lupa panggilan. Mereka bicara soal loyalitas, tapi tak tahu malu saat menginjak konstitusi. Mereka bicara tentang rakyat, tapi hanya di podium—bukan di hati.
Sesungguhnya, yang membedakan pejabat dan rakyat biasa hanyalah daftar tugas. Bukan derajat. Bukan hak istimewa. Hukum mengatur keduanya sama rata. Jika ada pejabat yang tak bisa diadili, maka yang cacat bukan rakyat, tapi sistemnya.
Di sanalah pentingnya kita mengingatkan: jabatan adalah ladang kerja, bukan taman pujian. Ia bukan kendaraan untuk menindas, tapi alat untuk melayani. Bila pejabat lupa daratan, maka rakyatlah yang harus menjadi pelampung ingatan.
Dan sejarah akan mencatat: mereka yang menjadikan jabatan sebagai panggung kekuasaan, akan turun bukan dengan hormat, tapi dengan pelan-pelan dilupakan. Sementara mereka yang menjadikannya sebagai ruang tugas, akan dikenang bukan karena gemerlapnya, tapi karena kebermanfaatannya.
Karena dalam republik ini, pejabat bukan raja. Dan rakyat bukan hamba.
