Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari Lubis(Politik hukum Pancasila dan UUD 1945 tidak secara tegas melarang politik identitas maupun politik dinasti)
Konstitusi Indonesia memang membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode berturut-turut. Namun, konstitusi bukanlah kitab suci yang tidak dapat diubah. Sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah beberapa kali mengalami amandemen sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan zaman.
Karena itu, ketika pada medio Maret 2022 muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, gagasan tersebut tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mustahil. Wacana itu diawali dengan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024 dengan berbagai argumentasi, mulai dari efisiensi anggaran negara hingga kebutuhan menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional yang dianggap tertunda akibat pandemi Covid-19, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Catatan sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa gagasan presiden tiga periode bukan sekadar isu liar atau isapan jempol. Bahkan, pada titik tertentu, wacana tersebut nyaris menemukan jalannya untuk direalisasikan.
Usulan itu mula-mula disampaikan oleh Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB. Selanjutnya, dukungan datang dari Zulkifli Hasan (PAN), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Suharso Monoarfa (PPP). Tidak ketinggalan, Bahlil Lahadalia turut menyuarakan pandangan serupa. Wacana tersebut kemudian berkembang semakin serius ketika memperoleh dukungan dari sejumlah anggota DPR RI, termasuk Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI saat itu, serta La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua DPD RI.
Indikasi bahwa gagasan amandemen konstitusi berpotensi menjadi kenyataan semakin menguat ketika Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di pemerintahan Presiden Jokowi, ikut menyampaikan dukungannya. Bahkan, Luhut pernah mengklaim memiliki “big data” yang menunjukkan lebih dari 110 juta rakyat Indonesia menghendaki penundaan Pemilu 2024.
Secara logika politik dan hukum, penundaan pemilu tentu berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan anggota legislatif tanpa melalui proses pemilihan umum. Dengan kata lain, terdapat peluang bagi seluruh pejabat hasil Pemilu 2019 untuk memperoleh tambahan masa jabatan selama dua hingga tiga tahun.
Wacana tersebut kemudian memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh nasional, aktivis, akademisi, dan mahasiswa secara terbuka menyatakan keberatan. Demonstrasi terjadi di berbagai daerah dengan satu benang merah yang sama: kekhawatiran bahwa gagasan presiden tiga periode merupakan pintu masuk menuju kemunduran demokrasi dan kembalinya pola kekuasaan yang menyerupai era Orde Baru.
Dalam persepsi publik, gagasan tersebut dipandang bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 yang lahir untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak terkonsentrasi terlalu lama pada satu figur. Karena itu, penolakan terhadap wacana tersebut menjadi salah satu gerakan politik paling besar pada periode pasca-Reformasi.
Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa polemik tersebut sempat menimbulkan berbagai insiden. Demonstrasi mahasiswa terjadi di sejumlah kota. Seorang anggota Polri di Kendari dilaporkan meninggal dunia saat bertugas mengamankan aksi massa. Sementara itu, akademisi Ade Armando menjadi korban pengeroyokan pada demonstrasi 11 April 2022 di kawasan Gedung DPR RI dan harus menjalani perawatan medis akibat luka-luka yang dideritanya.
Berangkat dari fakta-fakta politik tersebut, penulis memandang bahwa gagasan perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertunda karena situasi politik saat itu tidak memungkinkan.
Salah satu faktor penting yang menyebabkan wacana tersebut berhenti adalah sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang secara konsisten menolak ide presiden tiga periode. Sebagai kader partai yang diusung dan dibesarkan oleh PDIP, Presiden Jokowi tentu tidak dapat mengabaikan sepenuhnya posisi politik Megawati.
Namun, kondisi politik kini berbeda. Hubungan politik antara Jokowi dan PDIP yang selama bertahun-tahun terlihat harmonis kini tampak mengalami keretakan serius. Faktor “ewuh pakewuh” yang dahulu menjadi pertimbangan politik semakin berkurang, terlebih Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Atas dasar itu, muncul pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Jika suatu saat Gibran Rakabuming Raka menjadi Presiden Republik Indonesia ke-9, apakah terbuka kemungkinan muncul kembali wacana perubahan konstitusi yang memungkinkan seorang mantan presiden maju kembali dalam pemilihan presiden?
Secara teoritis, peluang tersebut tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Apabila terdapat dukungan politik yang cukup besar dari partai-partai politik, didukung oleh kekuatan parlemen yang memadai untuk melakukan amandemen konstitusi, serta terdapat kehendak politik yang kuat dari para aktor utama, maka peluang perubahan aturan selalu terbuka dalam sistem demokrasi.
Dalam skenario itulah penulis berasumsi bahwa Jokowi berpotensi kembali maju sebagai calon presiden setelah berakhirnya masa pemerintahan Gibran. Terlebih jika kondisi kesehatan, dukungan partai politik, serta tingkat elektabilitasnya masih memungkinkan.
Karena itu, bukan hal yang mustahil apabila di masa depan publik kembali menyaksikan nama Joko Widodo muncul dalam kontestasi Pilpres. Bahkan, dalam skenario politik yang paling ekstrem, Jokowi dapat kembali menyandang jabatan Presiden Republik Indonesia setelah era Gibran berakhir.
Apakah skenario tersebut akan benar-benar terjadi? Tentu waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, dalam politik tidak ada kemungkinan yang dapat ditutup seratus persen selama instrumen hukum dan konstitusi masih dapat diubah melalui mekanisme yang sah.
Jika skenario tersebut benar-benar terwujud, maka sejarah politik Indonesia akan mencatat sebuah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya: seorang presiden kembali menduduki kursi kekuasaan setelah melewati satu periode pemerintahan yang dipimpin oleh putranya sendiri.
Lalu, setelah itu, apakah estafet kepemimpinan akan kembali kepada Gibran, atau justru beralih kepada Kaesang Pangarep? Pertanyaan tersebut untuk saat ini masih berada dalam wilayah spekulasi politik. Namun sejarah sering kali menunjukkan bahwa apa yang hari ini dianggap mustahil, belum tentu mustahil pada hari esok.
