Jakarta —FUSILATNEWS.| Aksi Presiden ke-7 RI Joko Widodo menginjak kepala kerbau dalam sebuah prosesi adat saat kunjungannya ke Lampung memicu gelombang kritik dan sindiran. Selain menjadi perbincangan hangat di media sosial, prosesi tersebut juga menuai komentar tajam dari kalangan politik, yang mempertanyakan kepantasan seorang mantan kepala negara mengikuti seremoni yang dinilai berlebihan.
Dalam video yang viral, Jokowi tampak menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah sebagai bagian dari ritual penyambutan adat. Meski prosesi tersebut disebut sebagai tradisi masyarakat setempat, banyak pihak menilai simbolisme yang ditampilkan justru menimbulkan kontroversi.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengaku tidak memahami makna adat tersebut. Namun ia menepis anggapan bahwa tindakan Jokowi menginjak kepala kerbau merupakan simbol penghinaan terhadap PDIP.
“Kalau dimaknai sebagai simbol menghina PDI Perjuangan, ya maaf, lambang PDI Perjuangan itu banteng moncong putih, bukan kepala kerbau,” ujarnya sambil tertawa kepada wartawan.
Andreas justru menyoroti hal yang menurutnya lebih mendasar. Ia menilai tidak lazim seorang mantan Presiden Republik Indonesia menerima penobatan sebagai kepala adat atau semacam “raja” di suatu daerah.
“Menurut saya tidak biasa dan tidak pantas. Seorang yang pernah menjadi presiden, simbol pemersatu bangsa, kemudian datang ke daerah untuk dinobatkan menjadi kepala adat atau raja.”
Ia bahkan menyindir bahwa Jokowi seharusnya “naik kelas”.
“Harus naik kelas dong. Masa mantan presiden mainannya masih lokal-lokalan? Masih mau cari dukungan suara?”
Kritik: Mantan Presiden Seharusnya Menjaga Marwah Jabatan
Pengamat politik Rocky Gerung sebelumnya berulang kali mengingatkan bahwa seorang mantan presiden semestinya menjaga kewibawaan institusi kepresidenan dengan tidak lagi terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan tafsir politik atau pencitraan personal. Menurutnya, martabat jabatan presiden melekat bahkan setelah masa tugas berakhir.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Feri Amsari juga pernah mengingatkan bahwa figur mantan presiden sebaiknya menjaga jarak dari aktivitas yang dapat memunculkan konflik kepentingan politik maupun simbol-simbol yang memecah persepsi publik terhadap kenegarawanan.
Senada, analis politik Refly Harun beberapa kali menilai bahwa seorang mantan kepala negara idealnya lebih banyak mengabdikan diri pada pendidikan, diplomasi, atau pemikiran kebangsaan daripada terus berada di panggung-panggung politik yang bersifat seremonial.
Simbol Adat atau Panggung Politik?
Terlepas dari penjelasan bahwa prosesi tersebut merupakan bagian dari tradisi masyarakat Lampung, perdebatan kini bergeser pada soal etika seorang mantan presiden.
Bagi sebagian kalangan, penghormatan adat adalah bagian dari kekayaan budaya Nusantara yang patut dihormati. Namun bagi pihak lain, penerimaan berbagai gelar adat dan seremoni yang menonjolkan figur mantan presiden justru dinilai berpotensi mengaburkan batas antara penghormatan budaya dan pencitraan politik.
Di media sosial, warganet pun ramai mempertanyakan mengapa seorang mantan presiden masih aktif menerima berbagai gelar kehormatan di daerah, sementara tokoh-tokoh dunia seusianya lebih memilih berkiprah melalui yayasan, forum internasional, kegiatan akademik, atau aktivitas kemanusiaan.
Kontroversi ini kembali memperlihatkan bahwa setiap langkah Jokowi setelah tidak lagi menjabat Presiden RI tetap menjadi perhatian publik. Bukan semata karena sosoknya, melainkan karena publik menaruh harapan bahwa seorang mantan kepala negara mampu menampilkan keteladanan dan menjaga marwah jabatan yang pernah diembannya, di atas kepentingan simbolik maupun seremoni sesaat.
