Fusilatnews- Pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang merespons ringan instruksi Megawati Soekarnoputri agar kader PDIP mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, menampilkan ironi yang mencolok. “Setiap partai politik berhak menentukan sikap,” ujar Jokowi seolah netral. Padahal, fakta tak bisa disangkal: Wakil Presiden yang akan didukung oleh PDIP adalah Gibran Rakabuming Raka — anak kandung Jokowi sendiri.
Apakah ini bentuk kerendahan hati atau kepicikan politik?
Jokowi berupaya tampil tak peduli, namun justru di situlah kebutaan politiknya terlihat jelas. Ia gagal — atau sengaja menghindar — untuk mengakui bahwa dukungan PDIP kepada Prabowo berarti juga dukungan kepada dinasti yang ia bangun sendiri. Sikap pura-pura tak terlibat itu tidak hanya memperlihatkan kepicikan, tapi juga kesan ingin cuci tangan setelah selama ini aktif memanipulasi sistem demi mengantar anaknya ke kursi Wakil Presiden.
Megawati mungkin sedang berstrategi — menjaga relevansi PDIP dalam pemerintahan, membuka ruang kompromi, atau menakar kekuatan politik ke depan. Tapi setidaknya Megawati bicara terang-terangan. Ia tidak bersandiwara. Ia tidak memainkan peran seolah-olah berada di luar panggung, seperti Jokowi yang justru menjadikan kekuasaan sebagai instrumen untuk melanggengkan kepentingan pribadi.
Bukankah Jokowi yang sejak awal menempuh segala cara — mulai dari pembentukan koalisi besar, revisi batas usia capres-cawapres, hingga “penjinakan” Mahkamah Konstitusi — demi memastikan Gibran maju? Tapi kini, ketika partai yang dulu mengusung dan membesarkannya menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran, ia bersikap seolah itu adalah urusan yang tak layak disentuhnya.
Sikap ini tidak hanya mencerminkan kemunafikan, tapi juga mengaburkan realitas. Jokowi ingin menempatkan dirinya sebagai sosok di luar dinamika politik, padahal dirinya adalah arsitek utama dari semua yang terjadi. Bahkan, jika Megawati tak menginstruksikan apa-apa, toh Prabowo-Gibran akan tetap melenggang dengan legitimasi penuh — dan legitimasi itu datang dari rekayasa politik yang Jokowi rancang dengan cermat.
Dalam hal ini, Megawati, dengan segala kontroversinya, tetap lebih jujur dalam memainkan peran politik. Sementara Jokowi, justru tampak takut pada bayangannya sendiri: bahwa sejarah akan mencatat dirinya sebagai presiden yang menjadikan kekuasaan sebagai harta warisan keluarga. Ia seolah ingin meyakinkan publik bahwa ia tak sedang bermain politik, padahal seluruh panggung telah ia tata sendiri.
Ketika Jokowi berkata, “Setiap partai berhak menentukan sikap,” yang terdengar bukan kebijaksanaan, tapi pengelakan. Dan ketika publik menyaksikan Megawati akhirnya mendukung Prabowo-Gibran, yang mereka lihat bukan sekadar kompromi politik, melainkan ironi: karena Presiden yang kini seolah tak peduli itu justru menjadi pusat dari seluruh permainan ini.
Sayangnya, rakyat tak sebodoh itu.
