Jakarta-FusilatNews – Siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah bangunan cagar budaya yang dilindungi undang-undang “dirusak”? Di Menteng, Jakarta Pusat, misalnya?
Ya, jika kita melintas di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu dan sekarang ini, niscaya akan menemukan pemandangan yang berbeda: sebuah bangunan rumah bersejarah yang diduga sebagai cagar budaya mengalami perubahan wujud.
Jika sebelumnya bangunan rumah tua bergaya arsitektur Belanda yang terletak di Jalan Teuku Umar No 2 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat itu masih terlihat utuh, kini kondisi bangunan tersebut sudah jauh berbeda: atap gentengnya sudah tidak ada, dan kusen-kusen pintu dan jendelanya pun sudah dicopoti. 
Entah siapa yang “merusak” bangunan yang dilindungi undang-undang itu, apakah pemiliknya sendiri ataukah pihak lain. Saat dilihat di lokasi, Sabtu (7/3/2026), tak ada aktivitas lanjutan pembongkaran gedung di sana. Juga tak terlihat ada orang yang berjaga di bangunan yang berdiri di hook bundaran Jalan Teuku Umar dan Jalan Sam Ratulangi tersebut. Kondisi pintu gerbang tertutup rapat oleh seng.
Akan tetapi, jika yang melakukan “perusakan” gedung cagar budaya itu pemiliknya atau pihak lain, siapa pun dia tentu harus memiliki izin tertulis dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kebudayaan DKI Jakarta atau bahkan Kementerian Kebudayaan.
Entah untuk apa bangunan rumah cagar budaya itu “dirusak”, apakah akan dibangun kembali seperti bentuk semula, ataukah dibangun dengan bentuk lain, atau bahkan lahannya yang diperkirakan seluas sekitar 3 ribu meter persegi itu akan dikosongkan.
Yang jelas, “pengrusakan” bangunan rumah cagar budaya itu patut diduga melanggar Keputusan Gubernur DKI Jakarta No D-IV-6097/d/33/1975 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan dan Bangunan di Wilayah DKI Jakarta, juncto Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya, juncto UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya Pasal 105.
Diketahui, Kecamatan Menteng, Jakpus, juga menjadi wilayah khusus bagi pelestarian bangunan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. D-IV-6098/d/33/1975 tentang Penetapan Daerah Menteng sebagai Lingkungan Pemugaran.
Jika tak ada upaya pencegahan, maka bangunan rumah bersejarah tersebut akan rata dengan tanah dan akhirnya punah atau hilang begitu saja.
Diketahui, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 305 cagar budaya yang terdiri dari 20 benda cagar budaya, 253 bangunan cagar budaya, 28 struktur cagar budaya, 2 situs cagar budaya, dan 2 kawasan cagar budaya.
Rinciannya, 109 cagar budaya di Jakarta Pusat, 18 cagar budaya di Jakarta Utara, 129 cagar budaya di Jakarta Barat, 14 cagar budaya di Jakarta Selatan, 31 cagar budaya di Jakarta Timur, dan 4 cagar budaya di Kepulauan Seribu.
Kini, dari 109 cagar budaya yang ada di Jakarta Pusat, salah satu di antaranya terancam punah, yakni bangunan rumah bersejarah di Jl Teuku Umar No 2 itu.
