Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Mengapa massa di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025) lalu, mengamuk untuk mendesak Sudewo mundur? Karena sang bupati menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250℅.
Mengapa Sudewo menaikkan tarif PBB? Karena dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang.
Dalam RAPBN 2026, dana TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, atau menurun signifikan dari APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun.
Mengapa dana TKD berkurang? Karena pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.
Mengapa pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran? Karena ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam RAPBN 2026, anggaran MBG dialokasikan sebesar Rp335 triliun atau 44,2% dari anggaran pendidikan tahun 2026 yang mencapai Rp757,8 triliun. Anggaran MBG tahun 2025 “hanya” sebesar Rp71 triliun.
Jadi, jika dirunut, “throuble maker” atau biang kerok dari amuk massa di Pati adalah program MBG. Amuk massa hilirnya, MBG hulunya.
Tidak hanya Sudewo.
Bupati Jombang, Jawa Timur, Warsubi juga menaikkan PBB hingga 400%; Bupati Semarang, Jawa Tengah, Ngesti Nugraha menaikkan PBB hingga 441%; bahkan Walikota Cirebon, Jawa Barat, Effendi Edo menaikkan PBB hingga 1.000%.
Apakah amuk massa di Pati akan merembet ke Jombang, Semarang, dan Cirebon?
Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, masyarakat Cirebon sudah ancang-ancang untuk melakukan aksi demonsttasi seperti di Pati. Semoga tidak rusuh. Jika rusuh, maka salahkan biang keroknya, yakni MBG.
Anggaran MBG yang mengambil 44,2% anggaran pendidikan juga problematik.
Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan naik sekitar Rp33,5 triliun menjadi Rp757,8 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp724,3 triliun.
Namun jika anggaran pendidikan sebesar itu 44,2%-nya diambil untuk anggaran program MBG, apalah artinya?
