Luhut Vs Purbaya: Drama Family Office

Oleh : Malika Dwi Ana

Indonesia, negeri di mana drama politik-ekonomi selalu punya plot twist lebih seru dari sinetron. Kali ini, panggungnya diisi duel verbal antara Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Inti konflik? Proyek ambisius Luhut soal Family Office—surga investasi buat para miliarder global—yang ditolak mentah-mentah oleh Purbaya karena tak mau APBN jadi dompet proyek orang kaya. Tapi, seperti biasa, di balik headline, ada siluman, markup, dan omongan yang berubah lebih cepat dari kereta Whoosh. Apa sebenarnya yang sedang dimainkan di sini?

Family Office: Surga Miliarder atau Fatamorgana Ekonomi?

Luhut, sang maestro proyek besar, punya mimpi besar: menjadikan Indonesia, tepatnya Bali, sebagai pusat Family Office global. Apa itu Family Office? Bukan kantor keluarga ala sinetron, tapi mesin pengelola kekayaan buat para ultra-high-net-worth individuals—orang-orang yang dompetnya lebih tebal dari APBN negara kecil. Ide ini pertama muncul Mei 2024, saat Luhut masih sebagai Menko Marves era Jokowi. Sekarang, sebagai Ketua DEN di era Prabowo, dia menabuh genderang lebih kencang: tarik 28.000 miliarder dunia yang punya US$10-30 juta per kepala untuk parkir duit di Indonesia. Imbalannya? Keringanan pajak, perlindungan hukum, dan akses investasi ke proyek riil seperti hilirisasi nikel atau budidaya rumput laut. Katanya, ini bakal bawa triliunan rupiah dan ribuan lapangan kerja. Kedengerannya sexy, tapi benarkah?

Luhut bilang ini murni swasta, tanpa sentuh APBN. Dia bahkan konsultasi sama Ray Dalio, bos hedge fund Bridgewater Associates, dan klaim banyak investor global sudah ngantri. Tapi, di tengah euforia, Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu baru yang menggantikan Sri Mulyani sejak September 2025, menancapkan bendera penolakan. Tanggal 13 Oktober 2025, dia tegas ngomong: “Biarin aja, kalau DEN bisa bangun sendiri, bangun sendiri! Gue gak alihkan APBN ke situ.” Alasannya logis: APBN harus utamakan rakyat, bukan fasilitasi orang kaya. Purbaya juga bilang dia belum paham detil proyek ini, meski Luhut ngaku udah jelasin berkali-kali. Hmm, komunikasi macet atau sengaja dibikin macet?

Luhut: “Gak Ada Urusannya dengan APBN!”—Beneran?

Tanggal 16 Oktober 2025, di acara “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Luhut menjawab dengan gaya khasnya: santai tapi sengak alias menusuk. “Gak ada urusannya dengan APBN! Siapa yang minta APBN? Ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ.” Juru bicara DEN, Jodi Mahardi, nyanyi lagu serupa: ini proyek swasta, pemerintah cuma kasih regulasi, bukan duit. Tapi, tunggu dulu. Kalau bukan APBN, kenapa Luhut ngotot minta “fasilitasi” sejak Mei 2024? Bukankah “fasilitasi” itu kode buat keringanan pajak, insentif, atau bahkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bali yang jelas-jelas butuh campur tangan negara? Ini yang bikin netizen, termasuk penulis mencium bau “siluman” dan “markup” di balik narasi.

Netizen pun tak kalah pedas nyindir: “Luhut bangga ‘gak pakai APBN’—tapi keringanan pajak buat miliarder, rakyat kena PPN 11%.” Bahkan ada yang blak-blakan: “Belagu… Kek negara milik dia aja”. Sindiran “omongan amoh” alias gak konsisten jadi cap yang melekat. Kemarin Luhut bilang proyek ini “harus bisa tahun ini” (10 Oktober 2025), tapi begitu Purbaya menolak, tiba-tiba “gak ada urusan sama APBN”. Cepet banget banting setir, kayak Whoosh!

Siluman dan Markup: Politik di Balik Proyek

Istilah “siluman” dan “markup” itu lebih dari sekadar sindiran. Ini cerminan kecurigaan rakyat terhadap permainan elit. Apa benar proyek ini murni swasta? Atau ada agenda lain yang disembunyikan? Keringanan pajak buat miliarder, misalnya, bisa berarti penerimaan negara berkurang. Sementara itu, rakyat biasa kudu bayar PPN 11% tanpa ampun. Belum lagi soal Bali sebagai lokasi. Kenapa Bali? Selain daya tarik pariwisata, apakah ini bagian dari lobi elit tertentu yang punya kepentingan properti atau bisnis di sana? “Siluman” alias “demit” ini mungkin merujuk pada aktor-aktor tak kasat mata yang main di belakang layar.

Lalu soal “markup”. Bisa jadi ini sindiran ke omongan Luhut yang kerap dilebih-lebihkan, kok ndak takut gitu kalo “mulutnya kesampluk helikopter”. Dari hilirisasi nikel sampai karbon biru, proyek-proyek Luhut selalu dikemas sebagai “game changer” ekonomi. Tapi, realitasnya? Banyak yang jalan di tempat, buang-buang anggaran, atau malah jadi beban. Family Office ini juga rawan jadi fatamorgana: kedengeran megah, tapi kalau regulasinya longgar, yang untung cuma segelintir elit global dan lokal, sementara rakyat cuma dapat janji lapangan kerja yang entah kapan terwujud.

Purbaya: Penjaga APBN atau Sekadar Cari Panggung?

Di sisi lain, Purbaya patut diacungi jempol karena berani lawan Luhut, yang notabene raksasa politik dengan pengaruh lintas rezim. Penolakannya menunjukkan sikap fiscal hawk—jaga APBN ketat, fokus ke rakyat. Tapi, ada yang mencium bau politik di sini. Purbaya baru dilantik, dan menolak proyek Luhut bisa jadi cara dia membangun citra sebagai menteri yang “pro-rakyat”. Apalagi, dia bilang belum paham detil proyek, padahal Luhut ngaku udah jelasin. Apa iya komunikasi sesulit itu di level kabinet? Atau ini sengaja dibikin drama biar Purbaya kelihatan “menang”?

Apa Dampaknya buat Indonesia?

Mari kita bikin hitungan sederhana:
– Pro (Visi Luhut): Kalau beneran narik US$10-30 juta per miliarder, dan ada ratusan yang join, investasi bisa tembus triliunan rupiah. Pajak dari hasil investasi (bukan simpanan) bisa nambah pemasukan negara. Bali bisa jadi “Singapura baru”, dan Indonesia naik kelas di mata investor global. Target pertumbuhan 8% era Prabowo-Gibran jadi lebih realistis.
– Kontra (Kekhawatiran Purbaya dan Netizen): Keringanan pajak buat miliarder berisiko gerus penerimaan negara. Kalau regulasinya lelet atau korup, proyek ini cuma jadi ajang cuci duit atau untungin elit. Ketimpangan sosial makin lebar: orang kaya dilayani karpet merah, rakyat biasa cuma kebagian remah-remah. Belum lagi risiko konflik internal kabinet, yang bikin investor asing mikir dua kali.

Kesimpulan: Inkonsistensi atau Strategi Cerdas?

Drama Luhut vs Purbaya ini bukan cuma soal Family Office, tapi cerminan cara elit Indonesia main di panggung kekuasaan. Luhut, dengan gaya “cepat-cepatan” alias “kesusu” khasnya, mungkin memang punya visi besar, tapi caranya yang agresif dan omongan yang berubah-ubah bikin orang curiga. Purbaya, di sisi lain, main aman dengan narasi pro-rakyat, tapi apakah ini tulus atau cuma cari poin politik? Yang jelas, rakyat jadi penonton setia yang ngopi sambil makan gorengan.

Kalau proyek ini jalan tanpa sentuh APBN dan regulasinya ketat, bisa jadi win-win. Tapi, kalau cuma jadi ladang baru buat siluman dan markup, ya sudahlah—Indonesia punya cukup banyak fatamorgana ekonomi. Tinggal pilih percaya siapa: Luhut dengan mimpinya, Purbaya dengan ketegasannya, atau netizen dengan kejulidannya? Satu hal pasti: di negeri ini, omongan pejabat lebih lincah dari kereta Whoosh.(Malika’s Insight, 20102025)