Ada satu ironi yang terus berulang di negeri ini: setiap lima tahun sekali, rakyat diajak berpesta demokrasi, tapi yang tersaji justru seperti undangan makan prasmanan… dengan menu yang sama-sama bikin ragu. Mau ambil yang ini, takut kolesterol. Mau ambil yang itu, khawatir asam urat. Ujung-ujungnya, bukan soal enak atau tidak—tapi mana yang paling kecil risikonya.
Inilah tragedi demokrasi kita: pilihan selalu dibungkus seolah ideal, padahal sejatinya dilematis.
Rakyat diminta menjadi hakim agung dalam sebuah kontestasi besar bernama pemilihan presiden. Masalahnya, hakimnya belum tentu dibekali perangkat berpikir yang memadai. Kita seperti menyuruh orang yang baru belajar berenang untuk langsung menilai lomba selam internasional. Bukan tidak mungkin, tapi jelas berisiko.
Lebih lucu lagi, narasi yang dibangun selalu sama: “Ini adalah putra-putra terbaik bangsa.” Kalimat yang terdengar sakral itu, kalau dipikir-pikir, justru mengandung jebakan logika. Kalau semua adalah yang terbaik, mengapa hasilnya sering terasa… ya begitu-begitu saja?
Apakah standar “terbaik” kita memang terlalu longgar, atau kita memang terlalu mudah diyakinkan?
Di sinilah letak problem sistemik itu. Demokrasi kita seolah menuntut kecerdasan kolektif, tetapi dalam praktiknya, ia justru berjalan di atas fondasi literasi politik yang rapuh. Rakyat diposisikan sebagai penentu akhir, tetapi proses pembentukan pilihan mereka dipenuhi propaganda, pencitraan, dan kadang-kadang—maaf—ilusi.
Akhirnya, pilihan rakyat bukan lahir dari pemahaman mendalam, melainkan dari kesan permukaan: siapa yang paling sering muncul di layar, siapa yang paling pandai memainkan emosi, atau siapa yang didukung oleh kekuatan yang terlihat “meyakinkan.”
Padahal, memilih presiden itu bukan seperti memilih mie instan di minimarket.
Lebih problematis lagi, sistem politik kita sering kali tidak benar-benar menghadirkan alternatif yang kontras. Yang muncul justru kandidat-kandidat dengan latar belakang, jaringan, dan kepentingan yang saling bersinggungan. Seolah-olah rakyat diberi dua jalan berbeda, padahal ujungnya menuju persimpangan yang sama.
Inilah yang membuat pilihan itu selalu terasa berisiko.
Bukan karena rakyat bodoh—tidak. Tapi karena sistemnya memang tidak memberi ruang bagi pilihan yang benar-benar bebas dari beban masa lalu, kepentingan elite, atau kompromi politik.
Jadi, ketika rakyat memilih, sebenarnya mereka sedang berjudi dalam batas yang sudah ditentukan.
Dan lucunya, setiap hasil pemilu selalu diiringi harapan baru. Seolah-olah kita lupa bahwa sistem yang sama akan melahirkan pola yang sama. Kita berharap hasil berbeda dari proses yang tidak pernah berubah.
Agak absurd, tapi begitulah kenyataannya.
Maka, pertanyaan “mengapa Indonesia tak pernah punya presiden yang pas?” mungkin perlu dibalik: apakah sistem kita memang dirancang untuk menghasilkan sosok yang benar-benar “pas”? Atau justru hanya menghasilkan yang “cukup bisa diterima”?
Jika rakyat ingin keluar dari siklus ini, maka yang perlu ditingkatkan bukan hanya semangat memilih, tapi juga kualitas berpikir. Demokrasi tidak cukup hanya dengan datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang sambil berharap keajaiban terjadi.
Demokrasi menuntut kesadaran, literasi, dan keberanian untuk berpikir lebih dalam daripada sekadar apa yang tampak di permukaan.
Karena kalau tidak, kita akan terus berada dalam situasi yang sama: memilih dengan penuh harap… lalu kecewa dengan cara yang hampir identik.
Dan lima tahun kemudian, kita ulang lagi. Dengan wajah berbeda, tapi cerita yang sama.
