Misi Kokohkan Perut Bangsa: Jalan Menuju Swasembada Beras yang Sesungguhnya

Oleh: Entang Sastraatmadja – Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat

Cadangan beras pemerintah adalah stok strategis yang disimpan untuk mengantisipasi situasi darurat atau kebutuhan khusus, seperti bencana alam, gejolak harga, atau potensi krisis pangan. Fungsinya sangat vital: menjaga ketersediaan pangan, menstabilkan harga, dan menopang ketahanan nasional.

Ada tiga peran utama dari cadangan beras ini. Pertama, menjaga ketersediaan beras dalam kondisi darurat. Kedua, mengatur harga pasar agar tetap stabil dan terhindar dari inflasi yang memberatkan rakyat. Ketiga, mengantisipasi krisis pangan, sebagai bantalan dalam gejolak ekonomi maupun gangguan produksi.

Di Indonesia, pengelolaan cadangan beras menjadi tanggung jawab Perum Bulog sebagai operator pangan. Dengan cadangan yang cukup dan terpelihara, stabilitas sosial-ekonomi pun dapat dijaga. Namun, syarat mutlak agar cadangan ini kokoh adalah produksi beras dalam negeri harus terus meningkat. Tanpa itu, keberadaan cadangan hanyalah ilusi yang rapuh.

Saat ini, kondisi cadangan beras pemerintah bisa dikatakan cukup kokoh. Panen raya tahun ini berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan. Bahkan diproyeksikan, hingga akhir panen raya, stok cadangan akan menembus angka 4 juta ton—pencapaian yang patut dibanggakan dan layak dicatat dalam sejarah pangan nasional.

Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras Perum Bulog dalam menyerap gabah petani. Biasanya, Bulog hanya mampu menyerap 1-1,2 juta ton. Namun kali ini, serapan nyaris menembus 2 juta ton—kenaikan hampir dua kali lipat. Ini adalah hasil kolaborasi efektif antara Bulog dan para pemangku kepentingan perberasan nasional.

Lebih menarik lagi, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan bahwa produksi beras Indonesia tahun 2025 akan mencapai 34,6 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi 32,5 juta ton. Meski terdapat perbedaan, keduanya sepakat bahwa produksi nasional tahun ini melampaui tahun lalu yang hanya 30,4 juta ton.

Dari angka-angka tersebut, Pemerintahan Presiden Prabowo layak diapresiasi karena menunjukkan sinyal kuat kemampuan untuk meningkatkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan. Bahkan, sebagian kalangan menilai bahwa Indonesia berpeluang kembali swasembada beras, didukung oleh peningkatan produksi, penguatan cadangan beras, dan kebijakan penghentian impor.

Namun, agar cadangan beras tetap kokoh dan fungsional, pemerintah tidak boleh lengah. Ada beberapa langkah strategis yang harus terus dilakukan:

1. Meningkatkan stok melalui produksi dan pembelian langsung dari petani.
2. Pengelolaan stok secara profesional, termasuk rotasi, pengawasan kualitas, dan perawatan berkala.
3. Infrastruktur penyimpanan yang modern dan memadai.
4. Sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran, penyelewengan, dan kehilangan stok.
5. Perencanaan jangka panjang dan proyeksi kebutuhan yang akurat, agar distribusi dan respon terhadap krisis berjalan cepat dan tepat.

Dalam konteks ini, peran Perum Bulog menjadi kunci utama. Bulog bertugas mengelola, menjaga kualitas, serta mendistribusikan beras kepada masyarakat secara tepat sasaran dan efisien. Kinerja Bulog yang adaptif, profesional, dan tanggap terhadap dinamika produksi dan konsumsi beras akan menjadi pilar penting dalam menjaga perut bangsa tetap kenyang.

Bila lima pilar utama ini dikuatkan, maka bukan mustahil Indonesia mampu berdiri kokoh sebagai bangsa yang berdaulat pangan, tidak lagi bergantung pada impor, dan mampu mengelola stok nasional dengan mandiri.