Jakarta, Fusilatnews- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, Pemerintah RI telah melayangkan nota protes atas terjadinya pembakaran Al Quran di Swedia dan perobekan halaman Al Quran di Belanda. Ma’ruf mengatakan, pemerintah juga akan memanggil duta besar kedua negara itu demi meredam potensi konflik yang dapat terjadi akibat peristiwa tersebut. Umat pun menunggu hasilnya.
“Indonesia selalu mengambil sikap untuk meredam yang namanya potensi konflik. Ini pemerintah sudah membuat nota politik tentang peristiwa ini dan akan memanggil duta besarnya,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Kamis (26/1/2023), dikutip dari Kompas.com.
Ma’ruf mengatakan, kejadian tersebut dapat memicu konflik yang bisa melebar dan terjadi di berbagai negara lainnya karena membawa sikap permusuhan. Ia mengingatkan, dalam hubungan antarumat beragama, ucapan saja harus dijaga, apalagi tindakan yang bisa menimbulkan konflik seperti yang terjadi di Swedia dan Belanda itu. “Jadi saya kira tidak betul kalau itu merupakan kebebasan berekspresi kemudian orang boleh seenaknya tanpa mempedulikan hak orang lain,” kata Ma’ruf.
Ia pun berharap, peristiwa tersebut tidak terjadi di Indonesia karena menurutnya Indonesia merupakan salah satu bangsa paling toleran di dunia. Ma’ruf juga mengingatkan ada aturan terkait penodaan agama yang berlaku di Indonesia. Aturan itu ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat perbuatan-perbuatan serupa. “Kita sebagai bangsa sudah punya landasannya, sudah punya semangat, sudah punya karakter yang kita bina selama ini sebagai bangsa toleran, jangan sampai ada unsur-unsur intoleran masuk ke sini,” kata dia.
Seperti diketahui, aksi pembakaran Al Quran di Swedia dilakukan oleh politikus sayap kanan Rasmus Paludan saat berdemonstrasi di luar Kedutaan Turki di Stockholm, Sabtu (21/1/2023). Satu hari berselang, politikus sayap kanan Belanda Edwin Wagensvel juga merobek halaman Al Quran di Den Haag. Kejadian tersebut menuai kecaman dari sejumlah negara Arab dan negara-negara Islam.
Sementara itu, sejumlah umat Islam yang dihubungi media ini, Kamis (26/1), mengaku menunggu hasil pertemuan Pemerintah RI dengan Dubes Swedia dan Dubes Belanda di Jakarta sebelum memberikan reaksi lebih lanjut. (F-2)
