Jakarta-Fusilatnews – Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto menyiapkan enam paket stimulus ekonomi selama Juni–Juli 2025. Langkah ini disebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik, bertepatan dengan masa liburan sekolah. Namun, dari Senayan, suara kritis bermunculan. Bagi oposisi, kebijakan ini lebih mirip gimmick liburan ketimbang strategi pemulihan ekonomi jangka panjang.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan seluruh stimulus telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 23 Mei lalu dan akan mulai diterapkan pada 5 Juni 2025.
“Harapannya, konsumsi rumah tangga terdongkrak saat masa libur sekolah. Target kita, pertumbuhan ekonomi kuartal II bisa kembali ke angka 5 persen,” ujar Susiwijono dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Mei 2025.
Enam paket stimulus itu mencakup diskon tarif transportasi, listrik, dan tol; tambahan bansos dan bantuan pangan; bantuan subsidi upah (BSU) untuk pekerja berupah rendah dan guru honorer; serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya.
Namun, kritik datang dari Fraksi PKS di DPR. Anggota Komisi XI, Anis Byarwati, mempertanyakan transparansi pembiayaan program dan dampaknya terhadap fiskal negara.
“Pemerintah jangan sekadar bermain di permukaan. Publik butuh kepastian pemulihan ekonomi yang struktural, bukan sekadar kembang api stimulus yang meletup saat liburan sekolah,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan.
Anis juga mengingatkan potensi bahaya politisasi bansos dan bantuan tunai menjelang tahun-tahun krusial politik lokal.
Ekonom: Sifatnya Sementara, Efeknya Terbatas
Kritik serupa datang dari Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurutnya, stimulus seperti ini bersifat jangka pendek dan hanya “menghibur grafik konsumsi” tanpa menyentuh masalah pokok.
“Stimulus ini seperti memoles kaca depan mobil yang mesinnya rusak. Dampaknya ke daya beli ada, tapi tidak menambah produktivitas atau menciptakan lapangan kerja berkelanjutan,” kata Bhima.
Ia menggarisbawahi perlunya strategi yang lebih berani untuk reformasi struktural, termasuk hilirisasi industri, dukungan UMKM yang produktif, serta penguatan investasi sektor riil.
Jangka Pendek vs Visi Panjang
Meski begitu, beberapa analis menilai langkah menjaga daya beli tetap penting di tengah tekanan inflasi dan stagnasi global. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menyebut stimulus ini sebagai “penyangga jangka pendek yang harus dikawal efektivitasnya.”
“Kalau hanya memuncak dua bulan lalu hilang, dampaknya tak akan kuat. Pemerintah harus pikirkan kesinambungan program jika ingin hasilnya berkontribusi ke pertumbuhan tahunan,” ujar Rimawan.
Pertanyaan yang tersisa: apakah stimulus ini akan menjadi landasan pemulihan ekonomi, atau sekadar ilusi sesaat untuk menggenjot angka—dan simpati—di tengah masa transisi kekuasaan dan belanja politik yang tinggi?
Reporter: [Nama Anda]
Editor: [Opsional]
Jika Anda ingin saya bantu buat infografis “6 Paket Stimulus Pemerintah” atau menambahkan data APBN 2025 sebagai latar fiskal, tinggal beri tahu.
