Jakarta – Fusilatnews – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp63,4 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan ini membuat total kebutuhan anggaran Polri mencapai Rp173 triliun, atau naik sekitar 58 persen dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp109,6 triliun.
Permintaan penambahan anggaran ini disampaikan langsung oleh Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
“Usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2026 berdasarkan Surat Kapolri Nomor B/524/III/REN.1.3.1./2025, tanggal 10 Maret 2025, adalah sebesar Rp173.001.319.526.000,” kata Komjen Wahyu di hadapan anggota dewan.
Kebutuhan Tambahan: Untuk Apa Saja?
Dalam paparannya, Wahyu menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas pokok Polri di berbagai bidang, termasuk pengamanan nasional, modernisasi sarana dan prasarana, serta pemeliharaan keamanan dalam negeri.
“Tambahan ini antara lain dibutuhkan untuk penguatan Bhabinkamtibmas, pengadaan peralatan dan teknologi kepolisian, peningkatan SDM, serta pengamanan agenda nasional dan internasional,” jelas Wahyu.
Meski tidak merinci seluruh alokasi secara rinci, Wahyu menekankan bahwa kebutuhan tersebut mempertimbangkan dinamika ancaman keamanan, tantangan sosial, serta penguatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Respon DPR dan Sorotan Publik
Permintaan kenaikan anggaran Polri ini menuai berbagai reaksi dari anggota Komisi III DPR. Sejumlah anggota meminta penjelasan lebih rinci mengenai efektivitas penggunaan anggaran Polri di tahun-tahun sebelumnya, mengingat besarnya nilai tambahan yang diajukan.
Selain itu, usulan ini juga menjadi sorotan publik mengingat masih banyaknya persoalan yang dihadapi Polri, mulai dari isu reformasi internal, profesionalitas aparat, hingga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Latar Belakang dan Konteks
Sebagai informasi, pagu indikatif anggaran Polri untuk tahun 2026 telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp109,6 triliun. Angka ini sendiri sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan tambahan yang diminta, total anggaran yang diharapkan Polri akan mencapai Rp173 triliun.
Untuk perbandingan, anggaran Polri dalam APBN 2024 tercatat sebesar Rp112,3 triliun, yang digunakan antara lain untuk operasional keamanan pemilu, pembangunan infrastruktur kepolisian, serta penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) non-militer.
Tren Anggaran Polri dan Perbandingan dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya
Jika menilik tren beberapa tahun terakhir, anggaran Polri terus mengalami peningkatan signifikan. Berikut adalah data ringkas anggaran Polri dalam APBN selama lima tahun terakhir:
| Tahun Anggaran | Anggaran Polri (Rp Triliun) |
|---|---|
| 2021 | 112,1 |
| 2022 | 104,7 |
| 2023 | 107,7 |
| 2024 | 112,3 |
| 2026 (Pagu Indikatif) | 109,6 |
| 2026 (Usulan Tambahan) | 173,0 |
Sementara itu, jika dibandingkan dengan anggaran instansi lain yang juga berperan dalam bidang keamanan dan hukum, seperti TNI dan Kejaksaan Agung, anggaran Polri tergolong yang paling besar:
Perbandingan Anggaran Tahun 2024:
Polri: Rp112,3 triliun
TNI (Kementerian Pertahanan + Mabes TNI + TNI AD, AL, AU): Sekitar Rp135 triliun (termasuk belanja alutsista)
Kejaksaan Agung: Sekitar Rp13,8 triliun
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): Sekitar Rp1,3 triliun
BNN (Badan Narkotika Nasional): Sekitar Rp1,7 triliun
Meski anggaran TNI secara keseluruhan lebih besar, perlu dicatat bahwa sebagian besar belanja Kementerian Pertahanan dialokasikan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sedangkan anggaran Polri cenderung difokuskan pada operasional keamanan domestik, gaji personel, logistik, dan pengembangan teknologi kepolisian.
Catatan Akhir
Usulan penambahan anggaran sebesar Rp63,4 triliun oleh Polri untuk tahun 2026 menjadi penting untuk dikritisi secara transparan. Di satu sisi, keamanan nasional memang memerlukan dukungan anggaran memadai. Namun di sisi lain, efektivitas, akuntabilitas, dan integritas penggunaan anggaran Polri juga harus menjadi perhatian utama, terutama di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan reformasi internal lembaga ini.
