Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Pada 13 April 1655, Raja Louis XIV dari Prancis di hadapan Parlemen Paris mengatakan, “L’etat c’est moi” (negara adalah saya).
Kini, empat abad kemudian, Prabowo Subianto terjangkit sindrom Raja Louis XIV itu. Presiden ke-8 RI itu seolah ingin mengatakan, “negara adalah saya!”
Adalah Fadli Zon, orang dekat Prabowo sejak era Orde Baru, sebagai operator yang mengkultusindividukan bekas Komandan Jenderal Kopassus itu.
Teranyar, Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan RI menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional, merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025.
Dikutip dari sejumlah media, surat keputusan tersebut diterbitkan pada 7 Juli 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SK tersebut menyebutkan Hari Kebudayaan Nasional diharapkan bisa menjadi momen penting untuk memperkuat posisi kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nah, ternyata 17 Oktober itu bertepatan dengan tanggal kelahiran Prabowo yang lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951.
Namun, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menjelaskan alasan mengapa Hari Kebudayaan Nasional ditetapkan tanggal 17 Oktober, dan momentum semacam apa yang melatarinya, serta apa kaitannya dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga lahir di tanggal itu.
Kalau Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei sudah jelas, bertepatan dengan berdirinya organisasi nasional dan modern pertama di Indonesia, yakni Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908.
Kalau Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober juga sudah jelas, bertepatan dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei pun sudah jelas, bertepatan dengan tanggal kelahiran Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, 2 Mei 1889.
Nah, kalau Hari Kebudayaan Nasional 7 Oktober yang bertepatan dengan tanggal lahir Prabowo, apakah putra kesayangan begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo ini dikenal luas sebagai Bapak Kebudayaan Nasional atau setidaknya tokoh kebudayaan nasional?
Prabowo memang menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI) sejak 22 tahun lalu hingga 2025 ini. Dan pencak silat merupakan bagian dari budaya nasional.
Lantas, apakah lantaran itu lalu Fadli Zon menetapkan 17 Oktober yang bertepatan dengan tanggal lahir Prabowo sebagai Hari Kebudayaan Nasional?
Tak ada yang kebetulan semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Apalagi di dunia politik. Pasti ada sutradara dan skenarionya. Ada pula tendensinya.
Dan tendensi itu bisa jadi untuk mengkultusindividukan Prabowo. Dan tak mungkin apa yang dilakukan Fadli Zon itu tanpa sepengetahuan atau bahkan tanpa seizin Prabowo.
Sebelumnya, Fadli Zon juga mau membersihkan nama Prabowo dari dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998 yang diduga melibatkan Tim Mawar dari Kopassus.
Dalam buku sejarah nasional Indonesia yang kini sedang ditulis ulang oleh Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon sempat mengaku tak akan mencantumkan peristiwa sejarah penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998 itu.
Fadli bahkan berani melawan arus dan mengingkari fakta dengan mengatakan kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan 13, 14 dan 15 Mei 1998 hanya rumor belaka. Tak ada bukti nyata.
Semua itu Fadli lakukan demi membersihkan nama Prabowo yang saat peristiwa kerusuhan terjadi menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Pun demi membersihkan nama rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang saat itu menjadi bapak mertua Prabowo.
Jilat dan Kukuhkan Kekuasaan Prabowo
Lantas, apa tujuan Fadli Zon mengkultuskan Prabowo?
Ibarat tombak, apa yang dilemparkan Fadli Zon adalah tombak bermata dua. Ada dua sasaran sekaligus yang hendak Fadli Zon bidik. Sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui.
Pertama, menjilat Prabowo demi melanggengkan kekuasaan Fadli Zon sendiri di Kabinet Merah Putih Prabowo. Ini tujuan pribadi.
Kedua, demi membesarkan dan mengukuhkan kekuasaan Prabowo yang sudah hampir sembilan bulan berkuasa tapi tak kunjung mampu memperbaiki keadaan. Ini tujuan bersama antara Fadli dan Prabowo.
Maklum, setelah nyaris sembilan bulan berkuasa, sejak dilantik 20 Oktober 2024 hingga kini, Prabowo tak kunjung mampu membalikkan kondisi ekonomi Indonesia yang diwariskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Utang luar negeri terus bertumpuk. Investor tak kunjung datang. Padahal Prabowo sudah rajin lawatan keluar negeri. Semua baru sebatas janji investasi.
Kemiskinan tak kunjung enyah. Pengangguran kian merajalela. Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana.
Korupsi tetap menggila. Nyaris semua wakil menteri merangkap komisaris BUMN. Lapangan pekerjaan 19 juta yang dijanjikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih sekadar isapan jempol belaka.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur nyaris dapat dipastikan mangkrak.
Maka hanya ada dua cara bagi Fadli Zon: jilat dan kultusindividukan Prabowo!
