Dalam konferensi pers yang berlangsung di Istana Merdeka, Selasa (6/2/2023). Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan dirinya tidak akan pernah memberikan toleransi kepada pelaku tindak pidana korupsi.
“Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi,” kata Jokowi.
Sejalan dengan hal itu, pemerintah berupaya terus melakukan pencegahan korupsi dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut.
Pemerintah pun terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian perizinan online single submission (OSS) dan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
Presiden Jokowi juga menegaskan dalam hal penindakan,pemerintah juga telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif.
Menurut Kepala Negara, aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. penindakan serupa akan tetap dilakukan untuk kasus-kasus korupsi lainnya
“Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih, Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum. Dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku” ujar Jokowi.
Dalam konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat terkait, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
