Oleh: Entang Sasyraatmadja
Oleh: Entang SasyraatmadjaPasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa diversifikasi pangan adalah upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta meningkatkan produksi dan penyediaan pangan yang bervariasi dan bernilai gizi.
Di Indonesia, diversifikasi pangan bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan. Pertama, demi peningkatan kualitas gizi. Pola konsumsi yang beragam memungkinkan tubuh memperoleh protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral secara seimbang. Kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Ketika pasokan satu bahan pangan terganggu, masyarakat tetap memiliki alternatif. Ketiga, demi kesehatan publik. Pola makan yang variatif terbukti menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker. Keempat, mendorong kreativitas kuliner serta memperkaya budaya pangan. Dan yang tak kalah penting, diversifikasi pangan memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada impor.
Namun realitas menunjukkan tantangan besar masih menghadang. Isu utama diversifikasi pangan di Indonesia adalah perubahan pola konsumsi. Masyarakat masih menempatkan beras sebagai satu-satunya makanan pokok. Konsumsi pangan alternatif seperti jagung, ubi, singkong, sagu, sayuran, buah, maupun protein hewani masih relatif rendah.
Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain:
(1) kebiasaan makan yang telah mengakar;
(2) ketersediaan pangan alternatif yang belum merata;
(3) harga pangan non-beras yang sering kali lebih mahal;
(4) rendahnya literasi dan pendidikan gizi masyarakat.
Lebih jauh, tantangan diversifikasi pangan juga mencakup keterbatasan infrastruktur distribusi, minimnya dukungan pasar, lemahnya teknologi pengolahan pangan lokal, kurangnya akses permodalan petani, hingga terbatasnya riset dan pengembangan komoditas alternatif. Faktor kultural yang menempatkan nasi sebagai simbol “makan sesungguhnya” turut memperkuat resistensi sosial terhadap perubahan pola konsumsi.
Pemerintah sejatinya telah mengambil berbagai langkah strategis. Pengembangan pangan lokal seperti singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu terus didorong. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan untuk memperbaiki kualitas konsumsi masyarakat sejak usia dini. Kampanye diversifikasi pangan dilakukan secara nasional. Infrastruktur pertanian diperkuat melalui pembangunan irigasi, jalan tani, serta fasilitas pascapanen. Kolaborasi dengan sektor swasta diperluas. Upaya pengurangan food loss and waste juga mulai digalakkan.
Tujuan seluruh kebijakan ini jelas: memperkuat ketahanan pangan nasional, mengurangi impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah capaian patut diapresiasi. Produksi padi, jagung, dan kedelai meningkat berkat penggunaan benih unggul dan teknologi pertanian modern. Ketergantungan impor pangan, khususnya beras, mulai berkurang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang juga perlahan tumbuh.
Namun pekerjaan rumah masih besar. Pola konsumsi masyarakat yang berorientasi nasi belum banyak berubah. Pasokan pangan alternatif belum stabil. Harga produk lokal non-beras masih kurang kompetitif. Infrastruktur pasar dan distribusi belum sepenuhnya mendukung.
Ke depan, prospek diversifikasi pangan Indonesia sejatinya sangat menjanjikan. Indonesia memiliki kekayaan hayati luar biasa—umbi-umbian, serealia lokal, sagu, hingga aneka kacang-kacangan—yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan. Jika dikelola serius, diversifikasi pangan tidak hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkaya identitas kuliner bangsa.
Kuncinya terletak pada konsistensi kebijakan. Edukasi publik harus diperluas. Infrastruktur pasar pangan lokal harus diperkuat. Insentif bagi petani dan pelaku industri pangan alternatif perlu ditingkatkan. Riset dan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal mesti mendapat prioritas. Dan yang terpenting, negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai penggerak perubahan.
Pada akhirnya, pertanyaan Quo Vadis Diversifikasi Pangan? adalah pertanyaan tentang arah masa depan kedaulatan pangan Indonesia. Apakah kita akan terus bertumpu pada satu komoditas, atau berani melangkah menuju kemandirian pangan yang beragam, sehat, dan berkelanjutan?
Jawabannya bergantung pada keberanian kita hari ini.
(Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)
