Fusilatnews – Di era kepemimpinan Jokowi, istilah mafia bukan lagi sekadar jargon populis yang dilempar untuk memancing amarah publik. Ia menjelma menjadi realitas pahit yang menyelimuti sektor-sektor strategis negara, dari tambang, minyak sawit, judi online, hingga haji. Ironisnya, para menteri yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga kepentingan rakyat justru sering disebut-sebut sebagai wajah dari “republik mafia” ini.
Bahlil Lahadalia dan Mafia Tambang
Pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan oleh Presiden Jokowi, dengan Bahlil sebagai eksekutor, menjadi simbol keterlibatan kekuasaan dalam praktik rente. Izin tambang yang semestinya melalui proses transparan justru dibagi-bagikan dalam kerangka politik balas budi. Publik pun mencurigai bahwa “tambang” bukan lagi soal kekayaan alam bangsa, melainkan komoditas politik yang dijadikan bancakan.
Airlangga Hartarto dan Mafia CPO
Kala minyak goreng langka dan harga melonjak, publik tersentak oleh kenyataan bahwa mafia CPO memainkan peran besar dalam permainan pasokan. Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga tak bisa lepas dari sorotan. Bagaimana mungkin Indonesia, raksasa sawit dunia, justru membuat rakyatnya antre minyak goreng? Pertanyaan ini hanya punya satu jawaban: negara tunduk pada kepentingan mafia.
Budi Arie Setiadi dan Mafia Judi Online
Judi online adalah kanker sosial. Namun di bawah komando Budi Arie di Kemenkominfo, pemberantasan lebih sering terdengar sebagai klaim ketimbang kenyataan. Situs-situs ditutup, tapi muncul kembali dalam hitungan jam. Publik pun menduga ada lingkaran gelap yang melindungi bandar besar. Tak heran jika tudingan “mafia judol” melekat pada figur Budi Arie, karena negara terlihat lemah—atau pura-pura lemah—di hadapan bisnis haram bernilai triliunan rupiah.
Yaqut Cholil Qoumas dan Mafia Haji
Setiap musim haji, persoalan biaya, kuota, hingga pelayanan selalu jadi cerita lama yang berulang. Di balik itu, publik menilai ada tangan-tangan mafia yang bermain di jalur paling sakral: ibadah. Yaqut, sebagai Menteri Agama, sering disebut sebagai pintu masuk kritik ini. Biaya haji yang naik tak sepadan dengan pelayanan, sementara jamaah harus menunggu puluhan tahun untuk berangkat. Agama dijadikan ladang rente, dan negara menutup mata.
Mafia sebagai Cermin Oligarki
Dari empat wajah ini, terlihat satu benang merah: kekuasaan dan kapitalisme politik membangun lingkaran setan. Mafia tak berdiri sendiri, ia lahir dari simbiosis antara pejabat, pengusaha, dan elit politik. Rakyat hanya jadi korban: membayar lebih mahal, menanggung risiko sosial, dan kehilangan haknya atas sumber daya serta pelayanan publik.
Istilah “mafia” yang dulu digunakan untuk menyebut kejahatan terorganisir kini tepat dipakai untuk menggambarkan negara yang dikuasai oligarki. Ketika menteri berubah jadi simbol mafia, maka sebenarnya kita tidak sedang berhadapan dengan pejabat publik, melainkan broker kekuasaan.
Penutup
Republik ini tak kekurangan aturan, tapi kekurangan keberanian untuk memutus mata rantai mafia. Jokowi boleh saja membanggakan infrastruktur dan IKN, tetapi rakyat justru melihat bahwa yang tumbuh subur di era ini adalah “mafia berseragam pejabat.” Dan selama rakyat hanya dipaksa menerima, republik ini tak lebih dari panggung besar bagi para mafia berkuasa.
Perbandingan Historis “Republik Mafia”
Era Soeharto (Orde Baru)
Soeharto terkenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Mafia di masa ini bekerja dalam bayang-bayang kekuasaan lewat cukong dan kroni Cendana. Mafia kayu, mafia migas, hingga mafia perbankan hidup subur. Bedanya, mereka jarang disebut terang-terangan karena rezim sangat represif terhadap kritik. Mafia ada, tapi dibungkus rapi dalam politik stabilitas.
Era SBY
Di masa SBY, mafia masih hidup, tetapi lebih sering terbongkar lewat KPK. Mafia pajak (Gayus Tambunan), mafia hukum (kasus jaksa Urip), hingga mafia impor sapi sempat mencuat. Namun, posisi SBY masih berusaha menjaga citra sebagai presiden “bersih”, sehingga mafia lebih sering dianggap ulah oknum, bukan bagian dari sistem kekuasaan.
Era Jokowi
Nah, di era Jokowi, yang berbeda adalah normalisasi mafia. Bukan lagi sekadar “oknum” atau “kroni,” melainkan pejabat tinggi negara sendiri yang dicap publik sebagai representasi mafia. Bahlil = mafia tambang, Airlangga = mafia CPO, Budi Arie = mafia judi online, Yaqut = mafia haji. Istilah mafia kini bukan tuduhan liar, tapi persepsi publik yang melekat.
Jika di era Soeharto mafia bekerja di balik layar, di era Jokowi mafia seakan punya panggung. Bukan lagi “dilindungi kekuasaan,” tapi justru menyatu dengan kekuasaan.
Jadi, perbandingan ini bisa jadi pukulan kritik yang lebih dalam:
👉 Di Orde Baru, mafia itu sembunyi-sembunyi.
👉 Di era SBY, mafia masih dianggap oknum.
👉 Di era Jokowi, mafia justru tampil di kabinet, dengan wajah pejabat.
