Fusilatnews – Dalam logika penyaringan kekuasaan politik global, keterlibatan Indonesia dalam proyek Board of Peace di Palestina—yang berakar langsung pada inisiatif politik Donald Trump—bukanlah sekadar peristiwa teknis diplomasi. Ia adalah penanda posisi: di mana Indonesia berdiri, dan lebih jauh lagi, siapa yang sedang membentuk arah kebijakan luar negerinya.
Board of Peace bukan proyek netral. Ia lahir dari paradigma Trumpisme yang melihat konflik bukan sebagai persoalan penjajahan dan ketidakadilan struktural, melainkan sebagai masalah manajemen, stabilitas, dan investasi. Karena itu, setiap negara yang ikut terlibat sejatinya sedang masuk ke dalam ayakan kekuasaan global—disaring, diuji, dan diposisikan.
1. Penyaringan Menguji Konsistensi, Bukan Retorika
Selama puluhan tahun, Indonesia membangun identitas moral sebagai pembela Palestina, pendukung kemerdekaan, dan suara Global South. Namun dalam proses penyaringan kekuasaan global, identitas tidak diuji lewat pidato, melainkan melalui keputusan konkret.
Board of Peace—yang sejak awal menempatkan Palestina sebagai objek ekonomi dan stabilitas, bukan sebagai subjek politik yang dijajah—adalah instrumen penyaringan itu sendiri. Negara-negara yang terlibat sedang diuji secara telanjang:
Apakah ia bertindak sebagai aktor berdaulat dengan prinsip?
Ataukah hanya menjadi pelengkap legitimasi moral bagi agenda kekuatan besar?
Jika Indonesia ikut serta tanpa kemampuan mengubah kerangka dasar Board of Peace, maka keterlibatan itu bukanlah bentuk bantuan bagi Palestina, melainkan upaya menghaluskan wajah dominasi dengan narasi kemanusiaan.
2. Dari Aktor Moral ke Subkontraktor Politik
Dalam dunia yang sedang disaring, kekuasaan bekerja melalui hierarki peran yang jelas:
Perancang aturan
Pelaksana teknis
Pemberi legitimasi moral
Objek kebijakan
Risiko terbesar bagi Indonesia dalam Board of Peace adalah turunnya posisi—dari aktor moral independen menjadi subkontraktor politik, yang mengisi ruang legitimasi agar proyek tampak inklusif dan dapat diterima oleh opini global.
Ini bukan persoalan simbolik. Dalam sejarah geopolitik, banyak negara kehilangan wibawa bukan karena kalah perang, melainkan karena salah memilih peran di meja kekuasaan.
3. Trumpisme dan Perdamaian sebagai Transaksi: Ayakan yang Brutal
Trumpisme adalah bentuk paling telanjang dari politik transaksional:
Nilai diganti transaksi
Solidaritas diganti kepentingan
Perdamaian direduksi menjadi portofolio investasi
Board of Peace bekerja dengan logika ini. Ia tidak bertanya tentang hak kembali, kedaulatan, atau penjajahan, melainkan tentang kelayakan proyek, stabilitas kawasan, dan keuntungan jangka panjang.
Ketika Indonesia masuk ke dalam orbit ini, persoalannya bukan lagi niat baik, tetapi posisi tawar. Apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk:
Menolak aspek yang mengingkari hak politik Palestina?
Atau justru menerima kerangka yang sejak awal sudah dikunci oleh kekuatan besar?
Jika tidak ada ruang koreksi substantif, maka Indonesia tidak berada di pihak yang menyaring, melainkan di pihak yang sedang disaring.
4. Palestina sebagai Cermin Etika, Bukan Sekadar Isu
Palestina bukan sekadar konflik luar negeri bagi Indonesia. Ia adalah cermin etika politik, cermin konstitusi, dan cermin sejarah nasional. Dalam penyaringan kekuasaan global, sikap terhadap Palestina menunjukkan:
Apakah sebuah negara masih memegang prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan?
Ataukah prinsip itu dapat ditukar demi akses, stabilitas, dan pengakuan diplomatik?
Ketika Indonesia—yang konstitusinya secara tegas menolak penjajahan—ikut dalam Board of Peace yang mengaburkan kolonialisme menjadi soal ekonomi, maka yang terancam bukan hanya posisi Palestina, tetapi koherensi moral Indonesia sendiri.
5. Risiko Terbesar: Kehilangan Suara, Bukan Sekadar Reputasi
Dalam dunia yang garis kekuasaannya makin tegas, negara yang ambigu tidak dianggap moderat. Ia dianggap tidak relevan. Penyaringan global jarang menghukum dengan sanksi langsung; ia menghukum dengan cara yang lebih sunyi: pengabaian.
Indonesia mungkin tetap diundang ke forum internasional, tetap disebut dalam komunike, tetapi tidak lagi menentukan arah. Hadir, namun tidak didengar. Inilah nasib banyak negara yang gagal membaca arah penyaringan kekuasaan global.
Penutup: Indonesia Sedang Ditimbang, Bukan Diminta Bantuan
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace di Palestina bukan soal “apakah kita peduli”, melainkan apakah kita sedang lolos dari penyaringan atau justru tergelincir di dalamnya.
Dunia sedang memilih: siapa yang memiliki pendirian, dan siapa yang hanya memiliki posisi.
Dan dalam permainan kekuasaan global yang sedang disaring, netralitas moral yang bisa dinegosiasikan adalah bentuk kekalahan paling halus—dan paling berbahaya.
