Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaKetika banjir bandang dan longsor dahsyat melanda Sumatera—menewaskan lebih dari 1.100 jiwa, ratusan hilang, dan ratusan ribu keluarga kehilangan rumah serta mata pencaharian—para elit oligarki justru sibuk menghitung lonjakan kekayaan mereka. Forbes baru saja merilis daftar 50 orang terkaya Indonesia, dengan kekayaan kolektif mencapai rekor US$306 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Prajogo Pangestu memuncaki daftar dengan US$39,8 miliar, diikuti Low Tuck Kwong di posisi lebih rendah namun tetap dengan puluhan miliar dolar dari sektor energi dan tambang. Sementara rakyat berduka, mereka meraup untung dari ekspansi bisnis ekstraktif yang sama-sama menjadi akar dan biang kerok bencana.
Keserakahan yang tak terbatas ini seperti digambarkan Kahlil Gibran dalam puisinya tentang “Pemakan Bumi”:
Dalam pengembaraan aku pernah melihat sebuah pulau yang dihuni oleh seorang manusia seperti monster berkaki besi, yang makan bumi dan minum lautan tak putus-putusnya.
Lama sekali aku memandanginya. Kemudian aku mendekatinya dan berkata,
“Tidak pernahkah engkau merasa cukup, apakah laparmu tidak pernah terpuaskan dan hausmu tidak pernah terpadamkan?”
Ia menjawab,
“Ya, aku telah terpuaskan. Aku juga letih makan dan minum, tapi aku takut bila esok tak ada lagi bumi yang dapat kumakan dan lautan yang dapat kuminum.”
Sebenarnya, manusia itu normalnya hanya butuh makan 2.000-2.500 kalori sehari, air bersih, dan interaksi sederhana untuk bahagia. Tapi bagi oligarki, itu tak pernah cukup. Abraham Maslow menyebut manusia sebagai “perpetually wanting animal”—hewan yang selalu menginginkan lebih. Begitu kebutuhan dasar terpenuhi, muncul nafsu baru. Gambaran Erich Fromm lebih sarkastis lagi: “Greed is a bottomless pit”—keserakahan adalah lubang tanpa dasar yang melelahkan diri sendiri tanpa pernah memberi kepuasan sejati. Kasihan, bukan? Mereka sudah punya yacht, jet pribadi, dan rumah, mobil mewah lebih dari satu bahkan se-dealer di garasi rumah mewah mereka, ples ani-ani modelan artis tobrut yang membelalakkan mata, tapi tetap gelisah jika rekeningnya “hanya” bernilai triliunan.
Banjir Sumatera 2025 bukan sekadar bencana alam, melainkan akibat langsung deforestasi brutal di pegunungan Bukit Barisan. Data dari berbagai lembaga seperti WALHI dan Global Forest Watch menunjukkan hilangnya jutaan hektare hutan akibat izin HPH, tambang, dan perkebunan. Elit menguasai puluhan juta hektare tanah, sementara petani kecil hanya bertahan dengan lahan minim. Proyek Strategis Nasional (PSN) warisan era sebelumnya terus berlanjut, menggusur rakyat, menggusur habitat endemik satwa langka, demi keuntungan segelintir konglomerat. Mega-korupsi di BUMN seperti Pertamina dan PT Timah merugikan negara hingga ratusan triliun—cukup untuk beli jet baru, pulau, bahkan harga diri prejengan pejabat, sementara rakyat kehilangan segalanya. Greenpeace juga mendesak penghentian deforestasi di Papua untuk proyek etanol, di mana hutan seluas Bali terancam lenyap demi “energi hijau” yang menguntungkan segelintir vampir oligarki ini.
Kata Erich Fromm lagi: “The more one has, the more one wants.” Elit ini nekrofilus—lebih cinta mati pada harta daripada nyawa rakyat. Bandingkan dengan Sengkuni dalam epic pewayangan: Sengkuni menjadi jahat karena trauma ekstrem dalam hidupnya dimana ia harus memakan saudara-saudaranya dan orang tuanya demi bertahan hidup dalam kelaparan di penjara. Seperti sindiran Cak Nun: “Kamu pernah susah apa? Pernah menderita apa, sehingga kejam sedemikian rupa pada rakyat?” Elit kita tak ada yang punya trauma seperti trauma kehidupan Sengkuni itu. Mereka lancar bayar miliaran untuk jabatan, tapi jahatnya luar biasa tanpa alasan—serakah murni dari ego mereka yang busuk. Pantas jika disebut lebih hina daripada Sengkuni.
Desember 2025, oligarki semakin rakus. Kekayaan mereka melonjak berkat ekspansi energi dan tambang, sementara rakyat Sumatera mendapatkan “hadiah” banjir sebagai imbalannya. Kritik dari Muhammad Said Didu: Rezim sebelumnya menyerahkan kedaulatan ekonomi, politik, hukum, wilayah, dan SDA kepada oligarki via UU Cipta Kerja—warisan busuk itu pun berlanjut. Negara hanya menjadi penonton, oligarki hidup makmur aman sentosa tanpa tersentuh hukum sedikitpun.
Sampai kapan? Sampai terbit kesadaran bahwa kita-lah pemilik sesungguhnya bumi Indonesia seisinya, kita yang harus menjadi tuan di negeri sendiri. Tanpa kesadaran kolektif untuk bangkit dari penjajahan oligarki, entah sampai kapan kita sampai pada turning point membalikkan keadaan.
🥀Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik, 25 Desember 2025
