Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaMemang, ada banyak cara untuk merebut simpati rakyat. Para politisi di negeri ini tahu betul bagaimana memasarkan diri agar tampak dekat, peduli, dan seolah-olah menyatu dengan denyut nadi masyarakat. Salah satu cara yang kerap dipertontonkan adalah adegan simbolik: pejabat negara atau calon pemimpin memanggul karung beras di pundaknya saat menyalurkan bantuan, terutama ketika bencana melanda.
Pemandangan serupa juga lazim kita jumpai dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Para calon dengan penuh keyakinan mengangkat beras di pundak mereka, seakan ingin menegaskan kedekatan emosional dengan rakyat kecil. Mereka percaya, gestur semacam itu adalah jalan pintas untuk mencuri simpati dan meraih dukungan politik.
Fenomena inilah yang kerap disebut sebagai “politik pundak beras.” Sebuah istilah kritis untuk menggambarkan praktik politik yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Politik jenis ini menempatkan bantuan sosial bukan sebagai instrumen kebijakan publik yang berkelanjutan, melainkan sebagai alat transaksi politik.
Secara harfiah, “pundak beras” merujuk pada tindakan simbolik memanggul kebutuhan pokok rakyat. Namun secara substantif, ia mencerminkan praktik penggunaan sumber daya dan kekuasaan demi keuntungan politik sesaat: membeli dukungan dengan bantuan, mengikat loyalitas dengan karung beras, dan menukar hak politik rakyat dengan belas kasihan semu.
Mengapa politik pundak beras terus dipraktikkan? Setidaknya ada beberapa faktor pendorong:
Kepentingan pribadi, untuk memperbesar kekuasaan, kekayaan, atau status sosial.
Kepentingan partai, demi mendongkrak elektabilitas dan memenangkan pemilu.
Rapuhnya integritas, ketika moral politik dikalahkan oleh ambisi.
Sistem politik yang korup, yang memberi ruang bagi praktik manipulatif tanpa sanksi berarti.
Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, sehingga penyimpangan sulit dikoreksi.
Budaya politik yang permisif, yang menormalisasi politik transaksional.
Namun harus ditegaskan, tidak semua politisi terjebak dalam praktik politik pundak beras. Masih ada politisi yang berjuang dengan integritas, memperjuangkan kebijakan substantif demi kepentingan rakyat dan negara.
Masalahnya, politik pundak beras kerap dipoles sebagai wujud kepedulian. Bantuan dijadikan alat pencitraan, bukan bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, cara ini mungkin efektif. Tetapi dalam jangka panjang, masyarakat akan menyadari bahwa bantuan tersebut hanyalah instrumen manipulasi.
Lebih dari itu, politik pundak beras berpotensi melahirkan ketergantungan. Rakyat dibiasakan menunggu bantuan, bukan diberdayakan untuk mandiri. Potensi masyarakat tereduksi, sementara akar persoalan struktural—kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan—tetap tak tersentuh.
Dalam perspektif demokrasi, praktik ini berbahaya. Ia merusak kualitas demokrasi, menjadikan suara rakyat murah, dan membangun sistem politik yang timpang. Demokrasi direduksi menjadi ritual lima tahunan yang dibanjiri bantuan karikatif, bukan arena adu gagasan dan kebijakan.
Tak dapat dimungkiri, politik pundak beras merupakan bagian dari politik populisme. Populisme memanfaatkan emosi rakyat, menawarkan solusi instan, dan sering kali mengabaikan dampak jangka panjang. Ia pandai membangun narasi “pro-rakyat”, tetapi miskin keberanian untuk melakukan reformasi struktural.
Populisme memang tidak selalu negatif. Ia bisa meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran sosial. Namun ketika populisme berhenti pada simbol dan karung beras, ia berubah menjadi jebakan: meninabobokan rakyat sekaligus menghambat pembangunan berkelanjutan.
Pada titik inilah politik pundak beras perlu dikritisi secara jujur. Ia boleh saja dilakukan, asal tidak berhenti sebagai politik karikatif. Yang dibutuhkan rakyat bukan pundak yang memanggul beras saat kamera menyala, melainkan kebijakan yang memampukan mereka berdiri tegak tanpa harus menunggu belas kasihan kekuasaan.
(Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)
