FusilatNews – Sejarah Indonesia selalu mencatat bahwa mahasiswa adalah kelompok pertama yang merasakan denyut kegelisahan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok naik, lapangan pekerjaan menyempit, korupsi merajalela, dan penguasa kehilangan sensitivitas terhadap penderitaan masyarakat, kampus-kampus akan menjadi ruang lahirnya perlawanan moral.
Kini, tanda-tanda itu mulai terlihat di era pemerintahan Prabowo Subianto. Gerakan mahasiswa yang mengkritik pemerintah semakin marak. Mereka turun ke jalan bukan semata-mata karena perbedaan politik, melainkan karena akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan yang semakin nyata di hadapan publik.
Ironisnya, kritik yang datang dari mahasiswa sering kali disambut dengan nada meremehkan. Dalam berbagai kesempatan pidato, Presiden Prabowo kerap melontarkan sindiran dan olok-olok terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintahannya. Sikap seperti ini mungkin efektif untuk menghibur pendukungnya, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi bangsa.
Mahasiswa tidak sedang meminta lelucon. Mereka menuntut jawaban.
Mereka melihat nilai tukar rupiah yang terus berada di bawah tekanan. Mereka menyaksikan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Mereka mendengar janji-janji besar tentang kesejahteraan, namun di saat yang sama menyaksikan berbagai kasus korupsi yang terus bermunculan tanpa menunjukkan efek jera yang berarti.
Lebih menyakitkan lagi, publik disuguhi gaya hidup mewah sebagian pejabat negara. Ketika rakyat diminta berhemat, sejumlah pejabat justru mempertontonkan kehidupan hedon yang jauh dari semangat pengabdian kepada rakyat. Mobil mewah, perjalanan eksklusif, fasilitas berlebihan, dan pamer kemewahan di media sosial menjadi simbol jarak yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat yang dipimpinnya.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sederhana: apakah para pejabat masih memahami penderitaan masyarakat yang mereka wakili?
Di sisi lain, kinerja kabinet juga menjadi sasaran kritik. Banyak program yang berjalan tanpa koordinasi yang jelas. Sejumlah menteri lebih sering memproduksi kontroversi daripada prestasi. Kebijakan yang lahir sering kali menimbulkan kebingungan karena berubah-ubah dan minim komunikasi kepada publik. Akibatnya, muncul kesan bahwa kabinet bekerja tanpa arah yang solid dan tanpa kemampuan membaca keresahan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa kembali mengambil peran historisnya sebagai penjaga nurani bangsa. Mereka mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya diperoleh melalui kemenangan pemilu, tetapi juga melalui kemampuan memenuhi harapan rakyat setelah terpilih.
Pemerintah seharusnya memahami bahwa kritik bukan ancaman. Kritik adalah alarm. Ketika mahasiswa mulai turun ke jalan, itu bukan tanda kebencian terhadap negara. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian terhadap masa depan republik.
Seorang pemimpin besar tidak diukur dari kemampuannya mengolok-olok pengkritik, melainkan dari kesediaannya mendengar suara yang tidak menyenangkan. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang membuka ruang koreksi, bukan yang menertawakan peringatan.
Jika berbagai persoalan yang menjadi sumber kegelisahan publik terus diabaikan—mulai dari pelemahan ekonomi, korupsi yang tak kunjung surut, gaya hidup hedon para pejabat, hingga buruknya kinerja kabinet—maka gelombang kritik mahasiswa berpotensi berkembang menjadi gelombang kekecewaan rakyat yang lebih luas.
Dan sejarah Indonesia mengajarkan satu hal penting: setiap kali suara mahasiswa bertemu dengan kemarahan rakyat, kekuasaan akan menghadapi ujian terbesarnya.
