Fusilatnews – Orang bijak bilang: kebenaran itu seperti nasi panas—tak bisa dikunyah buru-buru, apalagi ditelan mentah-mentah. Tapi bangsa ini sudah terlanjur doyan makan nasi setengah matang, asal diberi bumbu “harapan masa depan cerah”, disajikan dengan lauk “pemimpin merakyat”, dan diseruput sambal “kerja, kerja, kerja!”
Baru-baru ini, keluar sebuah “getah” dari batang waktu yang sudah kering. Namanya Kasmujo, orang kampus, bukan orang kampung. Gelarnya akademisi, asalnya dari Universitas Gadjah Mada. Institusi yang dulunya tempat menimba ilmu, kini pelan-pelan berubah jadi tempat menimba dusta. Kasmujo bukan siapa-siapa bagi sebagian besar rakyat Indonesia, kecuali bagi satu nama yang katanya presiden hasil dari meritokrasi akademik: Joko Widodo. Atau lebih dikenal dengan nama panggilan sayangnya: Jokowi.
Sudah bertahun-tahun nama Kasmujo disebut-sebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi. Digadang-gadang sebagai saksi hidup perjalanan akademik Sang Presiden. Tiba-tiba—seperti petir di siang bolong yang tak pernah tanya izin PLN—Pak Kasmujo bicara. Dalam sebuah wawancara, ia menyangkal segala peran monumental yang selama ini dilekatkan padanya. Katanya: “Saya bukan dosen pembimbing Jokowi. Saya cuma asisten dosen.” Katanya lagi, saat 1985, masa yang disebut sebagai tahun kelulusan Jokowi, dia bahkan belum jadi dosen tetap. Hanya semacam pekerja magang, atau kalau dalam dunia wayang disebut punakawan—muncul hanya untuk menghidupkan lakon.
Maka di sinilah kita sekarang. Dalam fase baru. Setelah gatal-gatal karena tak tahan melihat silsilah akademik pemimpin negara yang kabur seperti wajah mantan yang dipaksakan lupa, sekarang kita mulai demam. Muncul panas-dingin pertanyaan: Jika pembimbing skripsi saja tak jelas, bagaimana bisa kita percaya pada isi kepala dan kredensial kepemimpinan seseorang?
Sungguh, ini bukan hanya soal skripsi. Ini soal jati diri. Tentang negeri yang terlalu sering disuruh percaya pada narasi, bukan pada bukti. Negeri yang suka menutup borok dengan wallpaper kata-kata manis. Negeri yang alergi pada pertanyaan, tapi rakus pada pujian. Dan ironisnya, negeri ini suka menyebut skeptisisme sebagai hoaks, seolah berpikir kritis itu dosa besar di republik demokrasi.
Bila ini hanya gatal-gatal, maka bersiaplah untuk ruam-ruam berikutnya. Mungkin nanti akan terkuak siapa sebenarnya yang menulis skripsi itu. Atau, jangan-jangan kita malah akan menemukan bahwa tak ada skripsi sama sekali. Jangan-jangan Jokowi lulus bukan karena skripsi, tapi karena semangat. Lalu semangat pun dinaikkan pangkatnya jadi “prestasi akademik”. Seperti cerita rakyat yang naik kelas jadi sejarah resmi.
Tentu, kita tak boleh sembarangan menuduh. Tapi kita juga tak boleh sembarangan percaya. Di negeri yang presidennya bisa lahir dari cerita-cerita heroik tanpa dokumen yang lengkap, rakyatnya hanya diberi dua pilihan: percaya atau diam. Bertanya dianggap makar, meragukan dianggap kriminal. Maka kita hanya bisa berujar lirih di antara detak waktu dan kabar hoaks dari istana: setelah gatal-gatal ini, penyakit apa lagi yang akan terasa?
Mungkin nanti ada flu logika. Atau diare integritas. Bisa jadi radang sejarah. Tapi yang paling mengkhawatirkan: mati rasa terhadap kebohongan. Ketika rakyat sudah tak peduli lagi mana yang benar dan mana yang palsu, maka penguasa bisa menyulap apa saja: ijazah bisa jadi emas, dan dusta bisa jadi dekorasi istana.
