Fusilatnews – Di sebuah negeri berpenduduk banyak, di mana ayam goreng cepat saji dijadikan patokan kemajuan, ada pula sesuatu yang naiknya lebih cepat dari harga cabai di musim hujan: harga tanah. Di Jakarta, kota yang digadang-gadang hendak ditinggalkan presiden, harga tanah tidak turun walau presidennya pindah kantor ke hutan. Di satu sudut Kuningan, ada sebidang tanah dijual Rp30 juta per meter. Padahal, menurut NJOP, harganya Rp80 juta. Lihatlah, ini yang disebut “dijual murah”, tapi tetap saja tak ada rakyat biasa yang sanggup beli. Murah bagi siapa, Bung?
Di zaman dahulu, tanah adalah milik bersama. Orang menanam singkong di kebun belakang, dan tetangga tak merasa terganggu. Tapi kini, tanah dijadikan komoditas, seperti emas, seperti saham, seperti minyak goreng sewaktu langka. Di kota-kota besar, tanah bukan lagi tempat berpijak, tapi tempat berspekulasi. Yang bisa punya tanah banyak bukan yang bercocok tanam, tapi yang pandai membaca peta tata ruang dan SK gubernur.
Siapa yang salah?
Mungkin petani yang menjual sawahnya ke tengkulak, lalu menyesal sepuluh tahun kemudian. Mungkin pemerintah yang menjadikan setiap penggusuran sebagai proyek mercusuar. Mungkin para makelar tanah, yang bertampang licin dan bicara manis, mengubah tanah warisan jadi alat tawar-menawar politik. Atau mungkin kita sendiri, yang diam saja melihat tanah berubah dari kebutuhan jadi rebutan.
Mari kita telusuri sedikit. Harga tanah naik karena dua hal: karena akses, dan karena harapan. Akses dibangun oleh negara, harapan dibentuk oleh imajinasi kolektif. Kalau MRT lewat, tanah naik. Kalau ada wacana bandara, harga ikut melonjak, walau pesawat belum tentu bisa mendarat. Bahkan, kadang tanah bisa mahal hanya karena influencer properti mengatakannya. Lalu para investor datang seperti semut ke gula. Tapi bedanya, yang disemuti ini bukan gula rakyat, melainkan gula elite.
Dulu, tanah adalah identitas. Orang punya rumah, maka ia dianggap mapan. Kini, orang punya tanah banyak, ia dianggap tokoh nasional. Bahkan banyak tokoh politik diam-diam lebih senang mengoleksi tanah daripada menjawab pertanyaan rakyat. Negeri agraris ini pelan-pelan berubah jadi negeri developeris. Ukurannya bukan luas panen, tapi luas lahan yang bisa dijual ke konglomerat.
Kembali ke pertanyaan awal: siapa yang salah kalau harga tanah jadi mahal?
Jawabannya, semua dan tidak ada. Semua ikut andil, tapi tak ada yang mau mengaku. Pemerintah membuka jalan, lalu menyerahkan sisanya ke pasar. Pengembang menguasai ribuan hektare, rakyat kebagian brosur. Para pemilik tanah lama, yang dulunya hanya tidur di gubuk reyot, kini bisa beli Alphard karena ada tol lewat depan kampungnya. Tapi begitu uang habis, ia kembali tidur di kontrakan.
Tanah adalah sumber konflik yang sunyi. Ia tidak berteriak, tapi memisahkan kaya dan miskin dengan tegas. Ia tidak punya suara, tapi membungkam banyak harapan. Di kota-kota, orang bertanya: kapan saya bisa punya rumah? Di pameran properti, jawabannya: kredit sampai anak cucu. Sementara itu, para pengusaha tersenyum puas, karena harga tanah terus naik—seperti mimpi yang tak pernah bangun.
Ah, Bung, barangkali inilah zaman di mana tanah adalah milik segelintir orang, dan sisanya hanya boleh meminjam untuk berpijak.
“Tanah airku jadi tanah harga tinggi, airnya tinggal di galon.”
