Fusilatnews – Tak ada yang lebih menarik dalam politik selain melihat pemerintah baru berlagak seperti suami muda yang menikahi janda kaya: penuh percaya diri, penuh rencana besar, tetapi diam-diam stres melihat tumpukan utang dan warisan masalah yang ikut masuk kamar. Itulah kira-kira situasi yang kini dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia ingin berlari kencang, tetapi sandal yang diwariskan pemerintahan Jokowi sudah keburu bolong di mana-mana.
Dalam rapat kabinet pekan ini, negara kembali mengucapkan mantra-mantra klasik: stabilitas fiskal, disiplin anggaran, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Tapi seperti biasa, kenyataan tidak pernah patuh pada retorika. Stabilitas yang diceritakan di podium itu seperti kue ulang tahun palsu di etalase: cantik dipandang, tapi tidak bisa dimakan.
Sementara pemerintah berkoar soal stimulus, publik justru sibuk bertanya: stimulus yang mana? Untuk siapa? Dan bagian mana yang sebenarnya stabil? Sebab pada waktu yang sama, negara ini masih harus membayar “biaya resepsi” dari pesta-pesta mahal era Jokowi:
- Food Estate yang lebih mirip padang ilalang berbiaya triliunan,
- Kereta Cepat yang kecepatannya kalah oleh pertumbuhan tagihan proyek,
- IKN yang terus menelan APBN seperti lubang hitam, tanpa cahaya balik yang jelas.
Pemerintahan Prabowo tentu tak bisa memilih warisan—tak ada presiden yang boleh meminta “return policy” pada kebijakan pendahulunya. Tetapi rakyat tetap berhak mempertanyakan: kenapa pemerintah baru ini tampak begitu rajin mendandani reruntuhan itu alih-alih membersihkannya?
Versi resmi pemerintah menyebut ini “melanjutkan pembangunan”. Versi rakyat menyebut ini “jebakan Batman fiskal”. Versi lebih sinis mungkin akan berkata: “negara sedang mengecat tembok retak agar tidak kelihatan pas difoto.”
Dalam dokumen internal yang dibahas di kabinet (yang tentu tidak akan diumumkan kecuali bocor), pemerintah tampaknya paham betul bahwa ruang fiskal Indonesia kini selebar saku celana yang habis dicuci berkali-kali. Namun alih-alih mengakui kenyataan itu, pemerintah memilih berputar melalui bahasa-bahasa teknokratis yang sopan: “optimalisasi prioritas”, “sinkronisasi program”, “efisiensi lintas sektor”—padahal terjemahan kasarnya adalah: “tolong sabar, uangnya terbatas, tapi proyeknya kebanyakan.”
Di sinilah aroma satir menjadi sangat wangi. Pemerintah bicara efisiensi, tetapi proyek-proyek warisan yang tidak terbukti manfaatnya kekal dan suci, tak boleh disentuh audit. IKN, misalnya, telah naik pangkat menjadi semacam situs ziarah fiskal: semua orang wajib mengaguminya, tapi tak seorang pun boleh bertanya berapa ongkos sebenarnya. Apalagi bertanya: siapa yang menikmati hasilnya?
Sementara itu, program-program kecil yang justru menyentuh rakyat—bantuan UMKM, subsidi pangan, pemberdayaan desa—diperas untuk mencari “ruang anggaran”. Negara tampaknya berusaha menghemat dengan logika restoran mahal: memangkas gaji pelayan, tapi tetap memesan lobster.
Dalam investigasi terhadap dinamika fiskal awal pemerintahan baru ini, satu pola mencolok: pemerintah sedang terjebak antara ambisi dan realitas. Ambisi ingin tampil sebagai rezim yang kuat, cepat, tegas. Realitas menampakkan laporan warisan yang penuh catatan merah: pembengkakan proyek, kredit macet BUMN, komitmen pembiayaan yang belum dibayar, hingga utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo.
Tetapi pemerintah memilih strategi yang sudah lama dipakai birokrasi: menguatkan narasi sebelum memperbaiki keadaan. Stabilitas menjadi lelucon berkala—disebutkan tiap minggu, tapi tidak pernah benar-benar hadir di pasar, ruang makan, dan dompet rakyat.
Masalah terbesar bukan pada jargon yang diulang, tetapi pada keengganan untuk menempatkan jarinya pada sumber luka. Pemerintah Prabowo belum menunjukkan keberanian untuk berkata:
“Ini salah kebijakan sebelumnya dan kini kita harus membersihkannya.”
Padahal, itu justru kalimat yang paling ditunggu publik.
Sebab pertumbuhan ekonomi bukan hasil dari konferensi pers. Ia lahir dari keberanian mengakui kesalahan struktural, membongkar program yang membebani, dan merumuskan ulang dasar fiskal tanpa topeng warisan.
Stabilitas sejati bukanlah yang dipresentasikan di layar LCD rapat kabinet.
Ia adalah apa yang dirasakan rakyat ketika membeli beras, membayar listrik, atau menahan napas melihat tagihan bulanan.
Dan selama pemerintah baru masih sibuk menambal dengan cat politis apa yang sebenarnya retak sejak lama, maka stabilitas hanya akan menjadi satu lagi warisan yang tidak pernah selesai—pindah tangan dari satu presiden ke presiden berikutnya, seperti meja tua yang disembunyikan setiap kali tamu datang.
