Fusilatnews – Kunjungan pertama Presiden Prabowo Subianto ke Australia minggu ini dibingkai pemerintah sebagai awal babak baru hubungan strategis dua negara. Foto-foto yang disebar Istana menampilkan senyum lebar, jabat tangan hangat, dan janji memperkuat kerja sama ekonomi, pendidikan, hingga pertahanan. Tetapi seperti biasa, diplomasi tidak pernah sesederhana senyum di kamera. Di balik pertemuan resmi itu, ada aroma kopi pahit yang tak terhindarkan: siapa sebenarnya yang membutuhkan siapa?
Australia, dengan antusiasme khas tetangga yang kadang canggung, menyambut Prabowo sebagai partner penting di Indo-Pasifik. Namun di ruang-ruang tertutup Canberra, kegelisahan tetap menggantung: bagaimana menghadapi presiden baru Indonesia yang mewarisi ekonomi rapuh dari era Jokowi, tetapi berambisi tampil sebagai macan regional? Sementara itu, dari sisi Indonesia, kunjungan ini lebih mirip langkah cepat untuk mencari penyangga baru di tengah fiskal yang seret, ketergantungan impor pangan, serta komitmen besar yang belum ditepati oleh pemerintahan sebelumnya.
Narasi resmi tentu tidak menyentuh babak gelap itu. Pemerintah menyebut lawatan ini sebagai “penguatan kemitraan strategis komprehensif” — istilah yang biasanya berarti perpaduan antara pujian diplomatis dan kebutuhan praktis. Tapi jika ditelisik lebih dalam, apa yang dibicarakan Prabowo dan Canberra lebih menyerupai agenda barter halus: Australia ingin stabilitas di kawasan, Indonesia ingin akses pasar, investasi, dan dukungan strategis untuk menutup lubang kebijakan yang diwariskan pendahulunya.
Dalam diskursus resmi, kerja sama ekonomi menjadi tema besar. Namun pertanyaan kuncinya justru tidak disinggung: seberapa besar posisi tawar Indonesia dalam kunjungan ini? Dengan beban fiskal yang ditinggalkan oleh beberapa proyek mercusuar — dari pembangunan IKN yang masih setengah jadi hingga proyek infrastruktur lainnya yang menelan biaya tanpa kejelasan manfaat — Indonesia datang ke meja perundingan bukan sebagai raksasa Asia Tenggara yang percaya diri, melainkan sebagai negara yang sedang mencari bantalan ekonomi.
Di sisi pertahanan, kata-kata manis kembali mengalir. Australia berharap Indonesia menjadi mitra penyeimbang di Indo-Pasifik, sementara Indonesia mengincar peningkatan kapasitas militer. Namun publik tahu, pemborosan era sebelumnya telah menekan ruang fiskal negara. Maka kerja sama pertahanan kali ini, betapapun elegannya disampaikan, sebenarnya didorong oleh kebutuhan yang lebih membumi: Indonesia butuh amunisi diplomatik untuk menambal citra regional, sementara Canberra butuh teman yang tidak terlalu ribut.
Satir paling getir dalam kunjungan ini bukan pada apa yang disampaikan, tetapi pada apa yang dihindari. Tidak ada pembicaraan terbuka soal beban utang jangka panjang, soal ketergantungan yang makin dalam pada impor pangan, atau soal kegagalan proyek-proyek warisan yang kini jatuh ke pangkuan Prabowo. Kunjungan ini seolah ingin merayakan “era baru kerja sama,” tetapi lupa bahwa masa lalu yang berantakan masih menempel di sepatu pemerintah baru.
Prabowo mungkin mencoba memulai hubungan luar negeri dengan langkah tegas, tetapi langkah itu tetap harus melewati medan diplomasi yang berlubang. Ia mewarisi negara yang ingin tampil sebagai kekuatan besar, tetapi masih terjebak dalam struktur ekonomi dan politik yang rapuh. Maka lawatan ke Australia ini adalah potret yang jujur — meski tidak diakui: sebuah pemerintahan baru yang sedang mencari pijakan stabil, sambil membawa tas ransel penuh batu yang dikemas oleh rezim sebelumnya.
Indonesia boleh berharap, diplomasi Prabowo akan membawa keuntungan strategis. Tetapi harapan itu hanya bisa tumbuh jika pemerintah berani membuka isi ransel itu, memilah mana yang harus dibuang, mana yang harus direformasi, dan mana yang harus disumpal agar tidak terus membebani langkah bangsa. Tanpa itu, setiap kunjungan luar negeri — seindah apapun fotonya — hanyalah perjalanan panjang mencari legitimasi, bukan jalan menuju stabilitas.
