MBG, Memutar Ulang Dosa Sejarah

Anwar Husen
Pemerhati Sosial/ Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara

Kita pernah punya rekam jejak buruk dari kebijakan berbasis “masal dan serentak”. Implikasi dari kebijakan Dana Desa (DD) adalah contoh paling aktual dari kebijakan tanpa analisis yang kuat dan terindikasi sangat politis. Kebijakan politis yang bersembunyi dibalik jubah populis

Semalam saya membaca sedikit biografi Tan Malaka dari buku fenomenalnya yang ditulis dalam penjara tanpa sepotong referensi pun. Berbekal ingatannya dalam banyak informasi dan pengalamannya muhibah ke banyak negara, Medilog. Juga mengecek kabar akunnya Pemimpin Redaksi Fusilatnews, Ali Syarief, di platform X yang berisi arsip tulisan saya, karena sering menerbitkannya. Ternyata “ditangguhkan”. Beliau sementara di Jepang. Jawabannya pendek, “biasalah”. Beberapa kali konten medianya kena teguran, bahkan take down. Simpulnya, Tan Malaka sejak tahun 1943 hingga 1951 banyak mengimpikan mindset bangsanya harus berubah jika ingin mengubah nasib bangsa. Mirip Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia-nya. Media Fusilatnews, juga mirip. Banyak mengingatkan akan praksis kebijakan negara yang dipandang melenceng. Banyak fakta implikasi buruk kebijakan saat ini, bukan hal baru bagi konten media ini. Termasuk kebijakan yang hari ini menuai masalah hukum, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak awal di beberapa tulisan, saya begitu bersemangat dan memberi apresiasi luar biasa terhadap Prabowo Subianto di awal-awal pelantikannya sebagai presiden. Bahkan euforia presiden baru yang berlatar nasionalis tulen itu, mungkin menautkan harapan diam-diam dari banyak elemen bangsa ini, usai Mantan Presiden Joko Widodo mewariskan berbagai masalah bangsa yang pelik, khususnya soal kedaulatan bangsa dalam banyak hal. Wajar jika ekspektasi publik yang begitu besar diamanahkan ke pundak Prabowo. Namun tak berselang lama, keraguan publik mulai menyeruak. Ini dipicu beberapa program prioritas yang luar biasa menggerus APBN. Satu di antaranya, Makan Bergizi Gratis [MBG]. Nominal awalnya hingga ada pemangkasan dan penyesuaian, sudah kita tahu. Tetapi masih di angka dua ratusan triliun. Mudah dikalkulasi persentasenya dari total APBN 2026.

Dalam perjalanannya, mulai memunculkan fakta aneh dari implikasi kebijakan soal Makanan Bergizi Gratis [MBG] ini. Kita tahu semua. Meski demikian, Presiden Prabowo bersikukuh, jalan sambil dievaluasi. Badan Gizi Nasional [BGN] membentuk dua tim investigasi. Tak tanggung-tanggung, BGN menggandeng BIN dan Polisi. Mengapa BIN, bisa diduga ada indikasi sabotase. Biasalah kondisi di negara kita hari ini. Subsidi kain kafan bagi mayat sekalipun, jika dipandang menguntungkan secara politis, bisa disabotase. Soal bahwa mayat nantinya bisa dikubur atau tidak, itu urusan lain.

Sejak awal memang mulai terlihat indikasi banyaknya ini. Investigasi tentang pemilik dapur (SPPG) yang terindikasi terafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu mulai terendus. Termasuk para politisi dan partai politik. Jika hari ini ada kasus hukum yang mulai terkuak, itu sesungguhnya puncak gunung es yang menyembul saja. Ada puluhan pihak yang terindikasi terafiliasi dalam dugaan kasus korupsi yang sedang disidik saat ini.

Dalam buku saya Klik Sisi Lain [2025], di sub judul, MBG, Mengimpikan SDM Generasi dari Pinggiran Indonesia, saya menulis bahwa kebijakan yang manusiawi dan humanis, harus aqual dan berkeadilan. Tak boleh ada politisasi, apalagi bermaksud diskriminasi. Itu merendahkan harkat, derajat, martabat dan harga diri. Banyak fakta yang berkelindan dan patut menjadi pelajaran, bahwa kebijakan pemerintah dengan niat baik dan mulia saja tak cukup. Butuh juga strategi yang tepat, perhitungan yang cermat dan manajemen pengelolaan yang baik. Wilayah Indonesia, dengan segala karakteristik dan masalah yang beragam, terlalu rumit untuk diklaim terapinya dengan kebijakan yang sama dan seragam. Ini bunuh diri. Mulai dulu dari pinggiran Indonesia, yang faktanya jauh tertinggal, termasuk kualitas gizi siswanya. Jangan ibaratkan ungkapan, nafsu besar, tenaga kurang.

Mengutip CNN Indonesia, 1.256 dapur MBG di Indonesia Timur disetop mulai 1 April. Ini imbas dari persoalan manajemen. Ini lain lagi. Riset Policy Research Center yang dipublikasikan pada Maret 2026, temuan utamanya adalah bahwa 87 persen responden setuju bahwa MBG rawan korupsi. 88 persen setuju bahwa MBG lebih banyak dinikmati elite/ pejabat politik dan pemilik dapur MBH. Sedangkan 79 persen setuju bahwa kualitas makanan sengaja diturunkan untuk keuntungan pemilik dapur. Dan 76 persen setuju bahwa makanan yang diterima tidak sebanding dengan anggaran. Indikasi yang menguatkan hasil riset tadi, ketentuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (APBN 2026) terkait pengelolaan anggaran, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah lembaga dan warga negara. Para Pemohon menilai norma dalam UU APBN 2026 memberi diskresi luas kepada pemerintah untuk mengubah prioritas anggaran tanpa melalui proses legislasi yang memadai, sehingga berpotensi menggeser kebijakan publik secara sepihak. Menurut para Pemohon, kondisi ini menunjukkan kecenderungan “otoritarianisme fiskal”, di mana instrumen anggaran digunakan sebagai alat pembentukan kebijakan tanpa kontrol yang cukup, serta berpotensi mengabaikan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Ada sebuah pembanding menarik yang ditulis oleh akun @KapudS640 di platform X. Alasan mengapa makan siang gratis di China efektif, sedangkan makan siang gratis di Indonesia masih terbilang belum efektif. Apakah karena kita baru menjalankan program ini atau karena hal lain?
Bukan, tapi lebih karena Indonesia tidak tahu diri. Coba lihat berapa APBN-nya China? 2937.8 miliar dolar. APBN Indonesia? 102.09 miliar dolar. Tak sampai 3 persen nya. Terus, berapa jumlah penerima “MBG” ala China? 37 juta anak dari 291 juta anak sekolah. Cuma 12 persen anak sekolah di China yang terima “MBG”. Kenapa? Karena China fokus di wilayah-wilayah terpencil, wilayah yang memang terindikasi ada kekurangan gizi. Mari kita lihat ketololan Pemerintah Indonesia: Target MBG 20 juta, dari total 50 juta siswa. MBG berniat mencakup 50 persen, atau lebih kalau ikut janjinya presiden. Sekaragn berapa capaian MBG? baru 8 juta siswa. Inilah kenapa kita tidak hanya tolol tapi juga tak tahu diri. Pemerintah China saja yang bisa dibilang banjir uang, sangat hati-hati dalam menjalankan MBG. MBG di China tidak dijadikan kampanye politik, tetapi murni didasarkan pada temuan ilmiah. MBG China bersifat terbatas, presisi dengan pengelolaan dan menu kelas dunia. Mau sampai seribu tahun pun MBG Indonesia tidak akan pernah sebaik China, kenapa? Karena di Indonesia MBG sekadar jualan politik, sementara di China MBG adalah kebijakan berbasis ilmiah.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak awal ketika melihat ada yang tidak beres, mengeluarkan instruksi larangan bagi seluruh anggota kader PDI-Perjuangan untuk terlibat di dalam berbagai komersialisasi dari program yang untuk rakyat itu. Ada indikasi jadi ajang banjakan.

Kita pernah punya rekam jejak buruk dari kebijakan berbasis “masal dan serentak”. Implikasi dari kebijakan Dana Desa (DD) adalah contoh paling aktual dari kebijakan tanpa analisis yang kuat dan terindikasi sangat politis. Kebijakan politis yang bersembunyi di balik jubah populis.

Juga dana Bantuan Sosial (Bansos) yang fenomenal itu. Mengkorupsi hak orang miskin yang sedang “dimiskinkan” karena pandemi Covid19 lalu. Sejarah korupsi paling menjijikkan yang pernah terjadi di Indonesia.

Dan di hari-hari ini, temuan riset Policy Research Center tadi, setidaknya terbukti. Dan sedang menggiring banyak aktor di baliknya mengantre di depan pintu penjara.

Dari rentetan perjalanan awal program MBG dan misteri “skenario” yang menjerat oknum-oknum tertentu saat ini dalam pusaran kasus hukum, menyisakan hal “aneh”. Sampai di sini, muncul spekulasi bahawa ada skenario eksternal yang hendak menggoyang rezim ini. Betapa tidak, ini program prioritas rezim pemerintahan baru di tahun pertama kepemimpinannya sebagai presiden, yang bisa menggerakkan banyak sektor, khususnya pertanian, dan menghidupi banyak orang “lapar” di negeri ini. Sebuah mosaik kepemimpinan yang dirindui karena belajar dari “dosa” rezim sebelumnya.

Semua orang tahu jiwa patriotik seorang Prabowo Subianto karena latar militernya. Dari gesturnya yang tegas memperjuangkan keadilan, hak-hak rakyat dan tak banyak neko-neko. Juga dikelilingi “korps” nya yàng menguasai sumber daya utama di negara ini, termasuk lini informasi dan intelijen. Yang aneh, terkesan kita kecolongan. Anggaran negara super jumbo yang sejak awal terindikasi jadi ajang banjakan, baru terungkap sekarang. Dari lingkaran internal lagi. Ini untuk satu program prioritas negara saja, kita terpeleset begitu jauh, memutar ulang dosa sejarah dan menyisakan banyak misteri. Wallahua’lam