Fusilatnews – Sumpah Pemuda lahir dari semangat zaman ketika idealisme adalah napas dan pengorbanan adalah harga yang wajar untuk sebuah cita-cita besar bernama Indonesia. Pemuda 1928 bersepakat untuk menanggalkan identitas kedaerahan demi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Mereka menatap jauh melampaui kepentingan pribadi, apalagi keluarga. Kini, hampir seabad kemudian, semangat itu seolah menguap di tengah generasi yang hidup di bawah bayang-bayang politik dinasti dan mentalitas patronase yang makin menebal.
Kita hidup dalam masa ketika nasionalisme kehilangan bentuknya. Ia tidak lagi menjadi kompas moral, melainkan sekadar dekorasi retorik di panggung seremonial negara. Di tangan elite, kata “persatuan” menjelma alat legitimasi untuk menutupi kerakusan kekuasaan. Generasi muda menyaksikan bagaimana jabatan publik diwariskan, bukan karena kapasitas, tetapi karena garis darah. Dalam lanskap seperti itu, apa yang bisa diteladani? Sumpah Pemuda menjadi slogan kosong, sebab keadilan sosial tak lagi menjadi cita bersama, melainkan privilese keluarga tertentu.
Sementara itu, di level akar rumput, rasa percaya terhadap institusi negara terus menipis. Anak muda tumbuh dengan kesadaran baru: bahwa meritokrasi adalah mitos, bahwa perjuangan tak selalu berbuah hasil. Mereka yang idealis sering kali dikalahkan oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan. Ketika kesetiaan lebih dihargai daripada kecakapan, maka lahirlah generasi yang pragmatis, bukan patriotik. Nasionalisme mereka menjadi cair, tak lagi mengikat pada tanah air, melainkan pada peluang yang paling menguntungkan.
Ironisnya, banyak politisi kini bersembunyi di balik jargon “regenerasi” untuk melanggengkan dinasti. Mereka menampilkan wajah-wajah muda di panggung politik, seolah itu tanda kemajuan. Padahal, yang muda bukan berarti baru; yang muda bukan berarti membawa nilai. Ketika darah muda dipakai sekadar untuk menutupi bau anyir kekuasaan lama, maka generasi baru itu hanyalah cermin dari kemunduran yang disulap tampak segar.
Sumpah Pemuda seharusnya menjadi pengingat bahwa bangsa ini lahir dari keberanian untuk melawan patronase dan feodalisme. Namun kini, justru di tangan para pemimpin yang mengklaim diri sebagai “penerus perjuangan,” semangat itu diluruhkan perlahan-lahan. Indonesia yang dulu dijanjikan untuk semua, kini terasa semakin sempit, dikuasai oleh segelintir nama yang sama dari generasi ke generasi.
Pertanyaannya, di mana posisi pemuda hari ini? Apakah mereka masih memiliki keberanian untuk berkata “tidak” terhadap ketidakadilan yang disamarkan dengan dalih stabilitas? Ataukah mereka telah menjadi penonton pasif dari panggung kekuasaan yang semakin sempit, di mana semua peran utama telah ditentukan sejak awal?
Sumpah Pemuda bukan hanya deklarasi masa lalu. Ia seharusnya menjadi kompas bagi arah masa depan. Jika nasionalisme hari ini terasa hampa, maka barangkali kita sedang menyaksikan pengkhianatan paling halus: ketika cinta tanah air digantikan oleh cinta kekuasaan. Dan di tengah semua kebisingan itu, Indonesia membutuhkan lagi semangat yang dulu membuat para pemuda berani melawan arus—bukan untuk menjadi pewaris takhta, melainkan penjaga nurani bangsa.
