Fusilatnews – Dalam politik Indonesia, ingatan sering kali lebih pendek dari masa kampanye. Apa yang dulu diteriakkan dengan dada membusung, kini perlahan berubah menjadi bisikan yang nyaris tak terdengar. Bahkan lebih ironis lagi: apa yang dulu dikritik dengan penuh amarah, kini justru dijalankan dengan penuh kesungguhan.
Itulah drama yang kini kita saksikan.
Dulu, dalam beberapa kali debat sengit antara Prabowo dan Jokowi pada masa kampanye, publik melihat dua kutub yang seolah tak mungkin dipertemukan. Kritik tajam dilontarkan. Soal utang negara dipersoalkan. Proyek-proyek besar dipertanyakan. Bahkan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan diserang habis-habisan.
Nada kritiknya keras. Bahkan kadang terasa seperti pertarungan dua dunia yang berbeda.
Namun sejarah politik Indonesia punya cara unik untuk menertawakan dirinya sendiri.
Ketika jabatan Menteri Pertahanan disodorkan, drama itu berubah menjadi adegan lain. Prabowo yang dulu berdiri sebagai oposisi paling keras, kini datang dengan sikap sujud sumujud dalam bahasa politik yang sangat sopan: menerima amanah negara.
Seketika, perbedaan ideologis yang dulu diperdebatkan seperti kabut pagi yang menguap sebelum matahari siang.
Publik pun menyaksikan sesuatu yang hampir seperti satire hidup.
Kebijakan yang dulu dipersoalkan, kini berjalan terus tanpa banyak perubahan. Pembangunan IKN tetap melaju. Beban utang tetap menjadi bagian dari strategi pembangunan. Proyek-proyek raksasa tetap berjalan seperti kereta yang tidak pernah diberi rem.
Yang berubah hanya posisi orang-orangnya.
Dulu pengkritik. Sekarang pelaksana.
Lebih lucu lagi, di tengah situasi seperti itu, muncul kelompok yang tetap berteriak: “Hidup Jokowi!”
Sebuah slogan yang terdengar seperti mantra politik.
Padahal di lapangan, persoalan-persoalan yang dulu menjadi bahan kritik tidak pernah benar-benar dijawab. Ia hanya dipindahkan dari podium debat ke meja birokrasi.
Satire berikutnya datang dari soal hukum.
Ketika sebagian masyarakat mempertanyakan mengapa seseorang seperti Silferster—yang kontroversinya ramai dibicarakan di ruang publik—tak juga mampu ditangkap atau diproses dengan tegas, negara justru terlihat lebih sibuk mengurusi kritik warganya sendiri.
Ironisnya lengkap.
Yang berteriak paling keras tentang hukum dan ketertiban dulu, kini tampak kesulitan menjelaskan mengapa hukum sering kali berjalan seperti siput ketika menyentuh kelompok tertentu.
Seolah hukum punya dua kecepatan.
Cepat untuk yang lemah.
Lambat untuk yang kuat.
Dan di tengah semua itu, politik Indonesia terus memainkan sandiwara yang sama: oposisi yang berubah menjadi koalisi, kritik yang berubah menjadi kebijakan, dan janji yang berubah menjadi beban negara.
Utang tetap ada.
Proyek IKN tetap berjalan.
Kebijakan lama tetap dipertahankan.
Sementara rakyat diminta untuk tetap percaya bahwa semuanya sedang menuju masa depan yang lebih cerah.
Dalam situasi seperti ini, satire terasa lebih jujur daripada pidato politik.
Karena satire tidak berusaha menyembunyikan ironi.
Ia hanya menunjukkan apa yang sebenarnya sudah dilihat semua orang: bahwa dalam politik Indonesia, kadang yang paling keras mengkritik hari ini, justru akan menjadi pelaksana paling patuh esok hari.
Dan ketika seseorang masih berdiri di jalan sambil berteriak, “Hidup Jokowi!”, mungkin ia bukan sedang membela seorang tokoh.
Ia hanya sedang merayakan tradisi lama politik kita:
Berdebat keras saat kampanye, lalu berpelukan erat ketika kekuasaan datang.
Begitulah republik ini berjalan.
Sedikit drama.
Sedikit ironi.
Dan kadang-kadang—terlalu banyak satire.
