Fusilatnews – Dalam dunia pewayangan, Semar dikenal sebagai punakawan: pendek, lucu, tapi laku. Ucapannya ringkas, tetapi mengandung makna. Di republik ini, kadang kita menemukan Semar-Semar modern, tapi bukan yang selalu lucu. Ada yang menyeramkan. Ada yang cerdas. Ada pula yang suaranya bikin kita bertanya: “Ini orang betulan berpikir, atau sedang ngelantur karena bosan hidup?”
Mari kita buka kitab pernyataan tiga orang. Mereka tidak membentuk grup band, juga tidak duduk dalam satu meja warung soto. Tapi, tanpa janjian, mereka bersuara tentang satu sosok: Joko Widodo.
I. Dokter Tifa: “Jokowi bukan pemimpin. Ia adalah petugas korporasi.”
Bu Dokter ini berbicara seperti hendak memeriksa denyut nadi demokrasi, bukan pasien di meja praktik. Ucapannya pendek tapi mengguncang. Seperti palu yang tak dibungkus kain.
Bayangkan, seorang presiden disebut “petugas korporasi”—kalimat yang seperti menampar sambil membacakan tagihan utang negara. Jika benar Jokowi hanya seorang employee, maka kita ini rakyatnya siapa? Konsumen? Buruh outsourcing? Atau hanya target pasar dari kebijakan?
Tifa menyodorkan kita pada kenyataan getir: politik hari ini bukan lagi tentang ideologi atau kepentingan rakyat, tapi tentang siapa punya saham. Maka tak heran, jika IKN dibangun seperti proyek properti, bukan ibu kota negara. Rakyat tak diajak bicara, hanya disuruh pindah KTP.
II. Roy Suryo: “Kepemimpinan Jokowi adalah kombinasi salah arah dan pencitraan total.”
Roy Suryo, sang mantan menteri dan pengamat segala rupa—termasuk yang bisa ditebak dan tidak bisa dipakai—menyentil Jokowi dengan cara yang khas: cerdas, sinis, dan suka tiba-tiba muncul di layar seperti pop-up iklan.
Menurut Roy, Jokowi ini salah arah, tapi tetap percaya diri. Seperti orang naik motor ke arah jurang tapi tetap nyengir karena kameranya sudah standby. Pencitraan adalah bahan bakar utamanya. Dari blusukan ke lumpur sampai bagi-bagi sembako, semuanya didesain bak sinetron panjang dengan rating tinggi, tapi skenarionya absurd.
Lucunya, rakyat tetap terpikat. Mungkin karena visual lebih kuat dari substansi. Kita lebih percaya kamera daripada logika. Presiden yang senyum lebih dipercaya daripada yang menjelaskan APBN. Di sinilah kata Roy menjadi masuk akal: negara ini dikemudikan oleh marketing, bukan manajemen.
III. Rismon Sianipar: “Di tangan Jokowi, hukum bukan panglima. Tapi anak magang.”
Ah, Pak Rismon. Tidak banyak orang mengenalnya, tapi pernyataannya ini seperti jamu pahit yang benar. Ia tidak menuduh, hanya menggambarkan bahwa hukum di era Jokowi bukan alat keadilan, tapi semacam office boy: bisa disuruh-suruh, bisa dipecat tiba-tiba.
Kita lihat saja. Banyak kasus besar menguap. Korupsi ditangani seperti cucian kotor: dibolak-balik tapi tetap ada noda. Lembaga penegak hukum menjadi seperti bagian dari tim sukses—bukan penengah yang adil, tapi petarung yang partisan.
Pak Rismon hanya mengingatkan, bahwa dalam republik sehat, hukum berdiri tegak. Tapi di era Jokowi, hukum itu membungkuk, membawa map, mengetuk pintu kekuasaan, menunggu perintah.
Penutup:
Tiga orang ini—Tifa, Roy, Rismon—tak saling berkoordinasi, tapi seperti sedang menulis bab yang sama dalam buku “Era Jokowi: Antara Imajinasi dan Manipulasi.” Mereka tidak bicara dengan nada murka, tapi dengan kecewa yang terpendam. Seolah rakyat hanya dijadikan figuran dalam drama pembangunan, sementara panggungnya dimiliki para oligark.
