Fusilatnews – Penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna kepada Bahlil Lahadalia oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus 2025 sungguh menimbulkan ironi besar dalam sejarah politik negeri ini. Gelar kehormatan yang semestinya menjadi puncak pengakuan atas jasa luar biasa bagi bangsa, justru dipertontonkan sebagai panggung legitimasi politik dan pengaburan fakta.
Narasi resmi menyebutkan bahwa Bahlil berjasa dalam bidang energi dan investasi: kebijakan hilirisasi mineral, penguatan investasi strategis, hingga pengembangan energi baru terbarukan yang diklaim meningkatkan kemandirian energi nasional. Namun, jika kita menyingkap lapisan klaim manis tersebut, yang muncul justru kebalikan dari semua penghargaan yang digembar-gemborkan.
Hilirisasi yang Tidak Berdaulat
Hilirisasi yang dibanggakan Bahlil lebih sering menjadi proyek setengah matang yang justru menjerat Indonesia dalam ketergantungan baru. Smelter nikel yang dibangun dengan modal asing bukanlah simbol kedaulatan energi, melainkan menandai bagaimana sumber daya kita kembali diserahkan pada korporasi global. Apa yang disebut sebagai “kemandirian” sebenarnya hanyalah ketergantungan dengan wajah baru.
Investasi yang Tidak Menetes ke Rakyat
Prestasi investasi yang sering diumbar oleh Bahlil hanyalah angka di atas kertas. Nyatanya, investasi jumbo dari luar negeri lebih banyak berorientasi pada ekstraksi sumber daya, menguntungkan pemilik modal, sementara rakyat di sekitar tambang tetap hidup dalam kemiskinan struktural. Alih-alih membuka lapangan kerja yang layak, banyak kasus menunjukkan bagaimana masyarakat lokal justru tersisih, tergusur, atau dipaksa bekerja dalam kondisi upah murah dan jauh dari kata sejahtera.
Energi Baru Terbarukan: Sekadar Slogan
Klaim kontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan pun tak lebih dari jargon. Data konsumsi energi nasional masih sangat bertumpu pada batubara dan energi fosil, sementara program energi bersih jalan tersendat, tak konsisten, bahkan sering dijadikan alat pencitraan untuk menarik investor asing.
Antara Jasa dan Balas Budi
Jika melihat jejak politik Bahlil pada Pilpres 2024, penganugerahan bintang ini lebih menyerupai balas jasa politik ketimbang penghargaan tulus atas jasa nyata. Bahlil adalah tim sukses Prabowo-Gibran. Kini, ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, ia mendapatkan simbol legitimasi tertinggi seolah-olah menjadi pahlawan ekonomi bangsa. Padahal, yang lebih tampak adalah bagaimana tanda kehormatan negara telah direduksi menjadi alat konsolidasi politik penguasa.
Penghinaan terhadap Makna Gelar Kehormatan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 memang menegaskan bahwa Bintang Mahaputera hanya layak diberikan kepada mereka yang berjasa luar biasa bagi bangsa. Pertanyaannya, jasa seperti apa yang sebenarnya telah dilakukan Bahlil? Apakah hilirisasi yang menguntungkan investor asing itu jasa? Apakah investasi yang tak berjejak pada kesejahteraan rakyat itu jasa? Ataukah yang dianggap jasa adalah kesetiaannya dalam memenangkan rezim di kotak suara?
Jika demikian, maka penganugerahan ini bukan hanya menipu publik, tetapi juga melecehkan nilai sejarah tanda kehormatan republik. Gelar yang seharusnya melambangkan darma bakti luar biasa kini jatuh menjadi ornamen politik, sekadar medali bagi loyalis yang tahu bagaimana memainkan peran di panggung kekuasaan.
Penutup: Dari Simbol Kehormatan Menjadi Komedi Nasional
Bahlil mendapatkan Bintang Mahaputera Adipurna bukanlah perayaan jasa, melainkan perayaan absurditas. Fakta di lapangan menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan narasi resmi. Yang ditulis sebagai “prestasi” sesungguhnya hanyalah ilusi yang dipelihara kekuasaan.
Dan di titik ini, bangsa kita kembali dipertontonkan satu kenyataan pahit: di republik ini, keberhasilan tidak lagi diukur dari karya nyata, melainkan dari kedekatan dengan penguasa.
