Indonesia adalah sebuah paradoks yang berjalan. Di atas kertas, ia tegas menyatakan diri sebagai negara dengan sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak bergantung pada parlemen, dan memiliki mandat yang kuat serta tetap selama masa jabatan. Namun dalam praktiknya, wajah politik Indonesia justru sering menyerupai sistem parlementer—cair, kompromistis, dan sangat bergantung pada dinamika koalisi.
Di sinilah letak keanehan itu: Indonesia tidak pernah benar-benar ajeg pada sistem yang dipilihnya sendiri.
Dalam sistem presidensial murni, presiden adalah pusat eksekutif yang relatif independen. Ia tidak perlu “menyenangkan” parlemen untuk bertahan, karena legitimasi datang langsung dari rakyat. Kabinet pun idealnya diisi oleh profesional yang membantu presiden menjalankan visi kebijakan, bukan sekadar representasi politik.
Namun realitas Indonesia berkata lain.
Presiden, siapa pun orangnya, hampir selalu terjebak dalam logika parlementer: membangun dan merawat koalisi. Partai-partai politik menjadi aktor kunci yang harus dirangkul, bahkan sering kali dengan imbalan kursi kabinet. Menteri bukan semata pembantu presiden, tetapi juga representasi kepentingan partai. Akibatnya, kabinet berubah menjadi arena kompromi politik, bukan sekadar instrumen eksekusi kebijakan.
Lebih jauh lagi, stabilitas pemerintahan sering kali ditentukan oleh sejauh mana presiden mampu menjaga keseimbangan kepentingan partai di parlemen. Ini adalah ciri khas sistem parlementer, di mana eksekutif sangat bergantung pada dukungan legislatif. Bedanya, di Indonesia presiden tidak bisa dijatuhkan dengan mudah seperti dalam sistem parlementer, tetapi tekanan politiknya tetap terasa nyata.
Fenomena ini menciptakan situasi yang serba tanggung.
Di satu sisi, presiden memiliki kekuasaan besar secara konstitusional. Di sisi lain, secara politik ia harus terus bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan di parlemen. Keputusan strategis sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan publik, melainkan hasil tarik-menarik kepentingan elite politik.
Kondisi ini juga berdampak pada kualitas demokrasi. Alih-alih menghadirkan checks and balances yang sehat, relasi antara eksekutif dan legislatif justru sering berubah menjadi kolaborasi pragmatis. Oposisi melemah karena sebagian besar partai memilih masuk ke dalam lingkar kekuasaan. Kritik menjadi langka, bukan karena semuanya berjalan baik, tetapi karena terlalu banyak kepentingan yang terikat.
Dalam konteks ini, Indonesia tampak seperti menggabungkan dua sistem tanpa benar-benar menguasai salah satunya. Presidensial yang seharusnya tegas menjadi lentur, sementara praktik parlementer yang muncul tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang kuat seperti di negara-negara parlementer.
Maka lahirlah sistem hibrida yang unik—atau jika ingin lebih jujur, ganjil.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah ini salah atau benar, tetapi apakah kondisi ini efektif bagi rakyat. Ketika sistem menjadi tidak ajeg, yang sering kali terjadi adalah kebijakan kehilangan arah. Pemerintahan sibuk menjaga keseimbangan politik, sementara kepentingan publik menjadi variabel yang dinegosiasikan.
Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, memang tidak bisa disederhanakan. Namun ketidakajegan yang terus dibiarkan berisiko menjelma menjadi kebiasaan. Dan ketika keanehan sudah dianggap normal, di situlah masalah sesungguhnya dimulai.
Indonesia tidak hanya berbeda—ia sering kali berjalan sendiri, dengan logika yang bahkan tidak selalu ia pahami sendiri.
