Politik memiliki hukum besi yang tidak pernah berubah: tidak ada kekuasaan yang abadi, dan tidak ada kawan yang selamanya setia. Ketika seorang pemimpin masih berada di puncak, banyak yang datang mendekat. Namun ketika pengaruh mulai dipertanyakan, mereka yang dahulu berdiri di samping perlahan akan mengambil jarak.
Fenomena itu tampaknya mulai menghampiri Joko Widodo.
Rencana safari politik ke 38 provinsi menjelang Pemilu 2029 memperlihatkan bahwa Jokowi belum berniat meninggalkan panggung politik nasional. Bersama PSI dan jaringan relawan yang masih loyal, mantan presiden itu tampak berusaha mempertahankan pengaruhnya di tengah perubahan konstelasi politik pasca-kekuasaan.
Tetapi ada satu persoalan besar yang mungkin sedang dihadapi Jokowi: semakin aktif ia berpolitik, semakin besar kemungkinan seluruh partai politik akan melihatnya sebagai ancaman.
Dalam sistem demokrasi, kekuasaan bukan sekadar soal jabatan. Kekuasaan juga berarti pengaruh. Dan pengaruh Jokowi, meskipun sudah tidak menjabat presiden, masih dianggap cukup besar untuk memengaruhi arah politik nasional, menentukan dukungan elektoral, bahkan memengaruhi konfigurasi calon presiden pada 2029.
Di sinilah paradoks itu muncul.
Ketika Jokowi masih menjadi presiden, hampir semua partai berlomba-lomba mendekat. Mereka membutuhkan akses terhadap kekuasaan. Mereka membutuhkan kedekatan dengan penguasa.
Namun setelah Jokowi tidak lagi berada di Istana, situasinya berubah total.
Partai-partai politik memiliki kepentingan yang berbeda. Mereka ingin melahirkan tokoh masing-masing. Mereka ingin memenangkan pemilu. Mereka ingin merebut kursi kekuasaan. Dan dalam pertarungan itu, figur Jokowi yang masih memiliki pengaruh nasional justru berpotensi menjadi penghalang.
Tidak ada partai yang ingin berada di bawah bayang-bayang mantan presiden selamanya.
Golkar ingin memiliki pemimpinnya sendiri. Gerindra ingin membangun legitimasi pemerintahan baru. PDIP ingin memulihkan dominasinya tanpa campur tangan Jokowi. PKB, NasDem, PKS, PAN, Demokrat, hingga PPP juga memiliki agenda dan kepentingan masing-masing.
Mereka mungkin berbeda dalam banyak hal, tetapi memiliki satu kepentingan yang sama: tidak ingin ada satu figur di luar struktur formal partai yang terlalu dominan dalam menentukan arah politik nasional.
Karena itu, semakin Jokowi menunjukkan ambisi mempertahankan pengaruh politiknya, semakin besar pula resistensi yang akan muncul.
Hari ini mungkin belum terlihat secara terbuka. Senyum masih dipertukarkan. Pertemuan-pertemuan politik masih berlangsung. Pernyataan-pernyataan diplomatis masih disampaikan ke publik.
Namun di balik itu semua, setiap partai sedang menghitung.
Mereka bertanya: sampai kapan Jokowi akan terus memainkan peran politik?
Mereka juga bertanya: apakah pengaruh Jokowi akan menguntungkan atau justru mengancam masa depan partai?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu pada akhirnya akan menghasilkan satu kesimpulan politik yang sederhana. Jika Jokowi dianggap terlalu kuat, maka semua partai akan mencari cara untuk membatasi pengaruhnya.
Dalam sejarah politik Indonesia, tidak pernah ada mantan presiden yang mampu mempertahankan dominasi politik secara permanen setelah meninggalkan jabatan. Bahkan tokoh-tokoh yang pernah sangat berkuasa akhirnya harus menerima kenyataan bahwa partai-partai politik memiliki naluri alamiah untuk membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu.
Partai bukanlah organisasi yang dibangun untuk melayani satu orang. Partai adalah kendaraan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Ketika seorang mantan presiden dianggap mengganggu tujuan itu, maka cepat atau lambat ia akan diposisikan sebagai lawan.
Mungkin itulah tantangan terbesar yang sedang menanti Jokowi.
Bukan kritik dari kelompok oposisi.
Bukan pula serangan dari aktivis atau kalangan akademisi.
Melainkan kenyataan bahwa musuh politik yang sesungguhnya justru bisa datang dari partai-partai yang selama ini pernah menjadi sekutu.
Sebab dalam politik, tidak ada yang lebih menakutkan daripada seorang mantan penguasa yang masih ingin mengendalikan permainan.
Dan ketika semua partai mulai merasa terancam oleh pengaruh yang sama, maka perbedaan di antara mereka bisa menghilang untuk sementara waktu.
Pada titik itulah Jokowi akan menghadapi situasi yang unik: seorang mantan presiden dengan banyak pendukung, tetapi dikelilingi oleh partai-partai yang perlahan melihatnya sebagai lawan bersama.
Jika itu terjadi, maka safari 38 provinsi bukan lagi sekadar perjalanan konsolidasi politik.
Ia akan menjadi awal dari pertarungan besar antara seorang mantan presiden yang ingin mempertahankan pengaruh dan partai-partai yang ingin membangun masa depan tanpa bayang-bayangnya.
