Politik sering kali memperlihatkan satu ironi yang berulang. Semakin tinggi seseorang mencapai puncak kekuasaan, semakin sulit baginya untuk benar-benar meninggalkan panggung. Kekuasaan bukan sekadar jabatan, melainkan ruang perlindungan, sumber pengaruh, sekaligus benteng yang menjaga seseorang dari berbagai kemungkinan yang mengintai setelah masa jabatan berakhir.
Karena itu, ketika mantan Presiden Joko Widodo kembali bergerak ke panggung politik melalui rencana safari ke 38 provinsi menjelang Pemilu 2029, publik tentu berhak bertanya: untuk apa?
Secara resmi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut agenda tersebut sebagai upaya konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. Relawan Jokowi juga menyampaikan bahwa kunjungan itu merupakan kelanjutan hubungan tanpa sekat antara Jokowi dan masyarakat. Narasi yang dibangun terdengar sederhana dan bahkan romantis: seorang mantan presiden yang tetap ingin dekat dengan rakyatnya.
Namun politik jarang sesederhana penjelasan resmi.
Tidak banyak mantan presiden yang bersedia menghabiskan energi berkeliling 38 provinsi jika tidak ada kepentingan politik yang lebih besar di baliknya. Apalagi Jokowi bukan lagi pejabat negara. Ia tidak sedang menjalankan tugas pemerintahan, tidak pula memimpin partai politik secara formal. Tetapi kenyataannya, mesin relawan bergerak, konsolidasi dilakukan, logistik dipersiapkan, dan jaringan politik kembali diaktifkan.
Semua itu menunjukkan bahwa yang sedang dibangun bukan sekadar nostalgia politik, melainkan proyek kekuasaan jangka panjang.
Dalam banyak kasus politik dunia, mantan penguasa yang merasa aman biasanya memilih menikmati masa pensiun politik. Mereka menjadi negarawan, memberikan ceramah, menulis buku, atau sesekali memberikan pandangan atas persoalan bangsa. Sebaliknya, mantan penguasa yang merasa masa lalunya berpotensi menjadi masalah cenderung tetap berada di sekitar pusat kekuasaan.
Mereka memahami satu kenyataan yang pahit: pengaruh politik adalah bentuk perlindungan paling efektif.
Di sinilah safari politik Jokowi menjadi menarik untuk dibaca. Setelah lebih dari satu dekade berada di puncak pemerintahan, warisan politik yang ditinggalkan tidak sepenuhnya berisi keberhasilan. Berbagai kontroversi masih melekat dalam ingatan publik. Mulai dari tuduhan pelemahan demokrasi, kontroversi perubahan aturan konstitusi, persoalan nepotisme politik, konflik kepentingan dalam kekuasaan, hingga berbagai proyek strategis nasional yang masih menyisakan pertanyaan tentang akuntabilitas dan manfaatnya.
Hari ini mungkin semua persoalan itu belum menjadi ancaman nyata. Namun politik memiliki sifat yang unik. Apa yang tampak aman hari ini dapat berubah menjadi persoalan hukum dan politik di masa depan ketika konstelasi kekuasaan berubah.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak mantan pemimpin di berbagai negara akhirnya berhadapan dengan proses hukum bukan ketika mereka berkuasa, melainkan setelah kehilangan pengaruh politiknya. Selama kekuatan politik masih berada di tangan mereka atau orang-orang yang mereka dukung, berbagai persoalan dapat dikelola. Namun ketika pengaruh itu hilang, masa lalu sering datang menagih.
Karena itulah, langkah Jokowi turun gunung dapat dibaca sebagai upaya memastikan bahwa pengaruh politiknya tidak pernah benar-benar berakhir.
Ada kesan bahwa Jokowi telah memasuki situasi yang dalam istilah penerbangan dikenal sebagai point of no return. Titik ketika sebuah pesawat telah terbang terlalu jauh sehingga tidak mungkin kembali ke bandara asal. Satu-satunya pilihan adalah terus maju menuju tujuan berikutnya.
Dalam konteks politik, titik itu muncul ketika seorang pemimpin telah menempatkan terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak loyalis, dan terlalu banyak warisan kekuasaan yang harus dijaga. Berhenti bukan lagi pilihan yang nyaman.
Maju berarti mempertahankan pengaruh melalui partai politik, relawan, dan jaringan kekuasaan yang masih tersisa. Maju berarti memastikan orang-orang yang dekat dengannya tetap berada di posisi strategis. Maju berarti menjaga agar arah politik nasional tetap berada dalam orbit yang aman bagi dirinya.
Sebaliknya, mundur sepenuhnya berarti menerima risiko bahwa suatu hari nanti berbagai keputusan, kebijakan, dan kontroversi masa lalu akan diperiksa tanpa perlindungan kekuasaan yang memadai.
Karena itu, safari 38 provinsi sesungguhnya bukan sekadar perjalanan politik biasa. Ia adalah sinyal bahwa Jokowi belum selesai. Ia belum bersedia menjadi tokoh masa lalu yang hanya dikenang dalam buku sejarah.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Jokowi masih ingin berpolitik. Jawabannya sudah terlihat jelas.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah perjalanan ini dilakukan demi masa depan bangsa, atau justru demi menjaga masa lalu agar tidak pernah datang menagih?
Waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, Jokowi tampaknya memilih terus melangkah ke depan. Sebab bagi sebagian tokoh politik, berhenti bukan sekadar kehilangan kekuasaan. Berhenti bisa berarti kehilangan perlindungan.
Dan ketika bayang-bayang masa lalu terus mengikuti di belakang, jalan ke depan sering kali terasa lebih aman daripada menoleh ke belakang.
