Penunjukan Nanik sebagai Kepala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka babak baru dalam salah satu program terbesar dan paling ambisius yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, MBG bukan sekadar program pemberian makanan. Ia adalah proyek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sekaligus proyek kepercayaan publik.
Karena itu, tantangan yang dihadapi Nanik jauh lebih besar dibanding sekadar memastikan makanan sampai ke tangan penerima manfaat. Yang harus dibenahi adalah keseluruhan ekosistem program agar benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menghasilkan laporan administratif yang terlihat baik di atas kertas.
Persoalan pertama adalah transparansi. Sejak diluncurkan, MBG kerap mendapat sorotan terkait efektivitas penggunaan anggaran, mekanisme pengadaan, kualitas makanan, hingga pengawasan di lapangan. Sebagai pimpinan baru, Nanik perlu membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara dibelanjakan, siapa pemasoknya, bagaimana standar kualitas ditetapkan, dan bagaimana pengawasannya dilakukan.
Persoalan kedua adalah kualitas dan keamanan pangan. Berbagai laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi, menu yang tidak sesuai standar gizi, hingga kasus keracunan menjadi alarm bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Program sebesar MBG tidak boleh hanya mengejar kuantitas distribusi. Yang lebih penting adalah memastikan setiap makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang dijanjikan.
Persoalan ketiga adalah tata kelola rantai distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sangat beragam. Tantangan distribusi di Jakarta tentu berbeda dengan Papua, Nusa Tenggara, atau daerah terpencil lainnya. Nanik perlu memastikan bahwa sistem distribusi tidak hanya efektif di kota-kota besar tetapi juga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sering tertinggal dalam berbagai program pemerintah.
Persoalan keempat adalah pengawasan terhadap potensi penyimpangan. Program dengan anggaran sangat besar selalu mengandung risiko korupsi, mark-up, permainan pengadaan, maupun praktik-praktik rente yang dapat menggerus manfaat program. Nanik harus memastikan sistem pengawasan internal dan eksternal berjalan kuat serta melibatkan masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik.
Namun ada satu tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu persoalan kredibilitas komunikasi publik. Publik masih mengingat bagaimana pada tahun 2018 Indonesia sempat diguncang oleh kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet yang kemudian terbukti tidak benar. Dalam peristiwa tersebut, nama Nanik ikut muncul dalam rantai penyebaran informasi yang kemudian menjadi kontroversi nasional.
Terlepas dari bagaimana posisi hukumnya saat itu, peristiwa tersebut meninggalkan pelajaran penting mengenai arti verifikasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, sebagai pemimpin MBG, Nanik perlu menunjukkan bahwa setiap kebijakan, data, dan klaim keberhasilan program didasarkan pada fakta yang dapat diuji, bukan sekadar narasi yang ingin dibangun.
Program MBG membutuhkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu tidak lahir dari slogan, konferensi pers, atau kampanye media sosial. Kepercayaan lahir dari keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian untuk mengakui masalah ketika masalah memang terjadi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Nanik bukanlah seberapa sering MBG menjadi bahan pemberitaan positif. Ukuran keberhasilannya adalah apakah anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang lebih baik, apakah angka gizi buruk menurun, apakah uang rakyat digunakan secara efektif, dan apakah masyarakat merasa program ini dijalankan secara jujur dan profesional.
Di situlah tantangan sesungguhnya. Dan di situlah publik akan menilai apakah pergantian kepemimpinan di MBG membawa perbaikan yang nyata atau hanya pergantian nama di atas struktur organisasi.
