FUSILATNEWS.— Harapan publik terhadap lembaga pengawas negara kembali diuji. Belum genap sepekan dilantik, Ketua Ombudsman RI justru terseret kasus hukum, memantik pertanyaan serius: seberapa rapuh integritas pejabat publik di negeri ini?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, Ketua Ombudsman RI yang baru saja dilantik pada 10 April 2026, harus berhadapan dengan proses hukum hanya dalam hitungan hari setelah menduduki jabatan strategis tersebut. Bahkan, ia disebut baru menjabat sekitar lima hingga enam hari ketika status hukumnya berubah drastis.
Peristiwa ini bukan sekadar kasus individual. Ia mencerminkan problem sistemik yang lebih dalam: krisis integritas di tubuh pejabat publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga etika dan akuntabilitas negara.
Simbol Runtuhnya Kepercayaan
Ombudsman, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, seharusnya berdiri di atas standar moral tertinggi. Ketika pucuk pimpinannya justru tersandung kasus hukum dalam hitungan hari, publik tak hanya kecewa—tetapi juga kehilangan pegangan.
Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh seketika. Publik pun bertanya: bagaimana mungkin lembaga pengawas bisa mengawasi, jika yang diawasi justru lebih dahulu gagal menjaga dirinya sendiri?
Rekrutmen yang Dipertanyakan
Kasus ini juga membuka ruang kritik terhadap proses seleksi pejabat tinggi negara. Apakah mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama ini hanya formalitas?
Jika seorang pejabat bisa lolos seluruh tahapan seleksi namun tersandung kasus dalam waktu singkat setelah dilantik, maka ada yang keliru dalam sistem penyaringan. Entah itu soal integritas, rekam jejak, atau bahkan kompromi politik yang terlalu dominan.
Gejala Lama, Wajah Baru
Fenomena ini bukan yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali disuguhi ironi serupa: pejabat yang baru dilantik, tetapi segera terseret kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.
Yang membedakan, kali ini terjadi di lembaga yang memiliki mandat moral untuk mengawasi maladministrasi. Artinya, standar yang runtuh bukan sekadar administratif, tetapi juga etik.
Alarm Keras bagi Negara
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Integritas tidak bisa ditawar, apalagi untuk jabatan publik strategis.
Negara tidak kekurangan orang pintar. Yang langka adalah orang yang bersih.
Jika proses seleksi terus mengabaikan aspek integritas, maka kasus serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang. Dan setiap pengulangan akan semakin mengikis kepercayaan publik—aset paling berharga dalam sebuah demokrasi.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah jabatan publik masih menjadi amanah, atau sekadar peluang?
