OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
Curiga termasuk salah satu dari sekian banyak penyakit hati. Frasa lain dari kata “curiga” adalah sakwa sangka. Banyak pihak nemaknainya sebagai tindakan menduga-duga yang belum tentu ada kebenarannya. Itulah yang kini tengah hangat dibincangkan oleh berbagai kalangan. Masalahnya jadi semakin menarik, ketika kecurigaan terhadap Bantuan Langsung Beras, dikaitkan dengan kepentingan politik praktis.
Terlebih adanya Pasangan Calon yang ikut dalam Pemilihan Presiden 2024 ada seorang anak kandung Presiden yang kini sedang berkuasa. Akibatnya wajar, jika kemudian muncul tudingan macam-macam terhadap Pasangan Calon yang dianggap merugikan Pasangan Calon lain. Tuduhan yang cukup kritis, mungkinkan seorang ayah yang anaknya ikut kontestasi Pilpres akan mampu bersifat netral ?
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Beras yang saat ini tengah disalurkan oleh Bulog bebas dari kepetingan apapun. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Meger Klaten kemarin (31/01) dan di Gudang Bulog Telukan Sukoharjo hari ini (01/02) sekaligus menyerahkan langsung Bantuan Pangan ini kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Disisi lain, banyak pakar mengamati Program Bantuan Pangan/Beras yang sedang disalurkan ini kerapkali dikaitkan dengan agenda politik tertentu. Salah satunya adalah pelaksanaan Pemilihan Umum yang saat ini sudah di depan mata. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bulog untuk tetap konsisten melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Pangan sesuai ketentuan.
Ini penting dicatat dan dipahami, sehingga tujuan mulia program bantuan langsung beras dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dapat berjalan dengan baik dan juga sebagai alternatif pemerintah untuk mengurangi tekanan gejolak harga sebagai dampak dari bencana Elnino yang melanda seluruh dunia. Program Bantuan Pangan/Beras adalah solusi cerdas menjawab soal pangan dikalangan masyarakat bawah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pelaksanaan Bantuan Pangan yang disalurkan ke 22 juta KPM ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan dan agenda apapun. Selain itu, dirinya menekankan bahwa pelaksanan Bantuan Pangan yang telah berjalan dari tahun lalu ini akan terus dilaksanakan dengan dasar kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Pelaksanaan Bantuan Pangan/Beraa yang ditugaskan oleh Presiden ke Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog ini akan dilakukan sampai dengan bulan Juni nanti. Jadi pelaksanaannya bukan karena Pebruari 2024 ada Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Jelas tidak begitu. Bahkan Bantuan Pangan ini dari tahun lalu pun sudah dilaksanakan. Dan kebijakan ini perlu terus dikerjakan, mengingat saudara-saudara kita yang sebanyak 22 juta KPM ini sangat membutuhkan.
Namun begitu, bagi kelompok masyarakat yang anti status quo, sah-sah saja kalau mereka memiliki pemikiran lain terkait dengan Program Bantuan Pangan/Beras seperti sekarang. Kecurigaannya cukup beralasan. Bagi-bagi beras kepada rakyat di saat masa kampanye Pilpres dan Pileg, identik dengan “kampanye terselubung. Apalagi ketika anak Presiden ikut tampil sebagai Calon Wakil Presiden.
Tanggal 14 Pebruari 2024 tinggal menghitung hari. Masa kampanye juga akan segera berakhir. Para Capres/Cawapres dan Caleg, pasti ada yang harap-harap cemas menanti tibanya hari pencoblosan. Mereka pantas merenung untuk menilai kiprah yang ditampilkan selama masa kanpanye dilaksanakan. Apakah rakyat tertarik dan terkesan dengan Visi dan Misi yang disampaikan ? Apakah rakyat merasa terhibur dengan agenda debat Capres/Cawapres yang telah digelar selama 5 kali itu ?
Kepastian jawabannya, tentu saja tergantung hasil pemunguran suara yang akan dilakukan 14 Pebruari 2024 mendatang. Membaca sosok tiga pasangan Capres/Cawapres, sebetulnya rakyat sudah tahu siapa yang paling cocok untuk dipiiih menjadi pemimpin bangsa untuk lima tahun ke depan (2024-2029). Apakah pasangan yang mengusung semangat perubahan atau yang mengedepankan penyempurnaan atas apa yang telah dicapai selama inu ?
Program Bantuan Langsung Pangan/Beras yang telah ditempuh sejak beberapa tahun lalu, bisa saja dijadikan alasan oleh Pemerintah, terkait tidak ada hubungannya dengan kepentingan penguasa secara politik. Namun, kita juga jangan marah, bila ada pihak yang memiliki cara pandang berbeda dengan Pemerintah. Di benak mereka Bantuan Langsung Pangan/Beras yang dikucurkan di masa kampanye, sama saja dengan upaya untuk merebut simpati masyarakat.
Lebih seru lagi, ketika dalam pelaksanaannya, Presiden turun langsung ke lapangan dalam pemberian beras kepada penerima manfaat. Boleh jadi, kehadiran Presiden dalam pembagian Bantuan Langsung Beras, sebagai wujud kepedulian dan kecintaan Kepala Negara terhadap rakyat yang masih butuh bantuan, namun ada juga masyarakat yang menilai kehadiran Presiden sepertinya “mewakili” salah satu Pasangan Calon.
Terlepas dari pro kontra tentang pemberian Bantuan Langsung Pangan/Beras di masa kampanye Pesta Demokrasi, bagi 22 juta rumah tangga penerima manfaat, kebijakan Bansos beras, bisa saja dimaknai sebagai “dewa penolong” kdhidupan. Mereka pasti berterima-kasih kepada Pemerintah yang memberi kesempatan untuk menyambung nyawa kehidupan. Ditengah membumbungnya harga beras di pasar, Bansos Beras, betul-betul sebuah program yang membahagiakan.
Bayangkan, apa yang akan terjadi terhadap warga bangsa yang kurang diuntungkan dengan pembangunan, kalau tidak ada Bansos Beras. Dari mana 22 juta Keluarga Penerima Manfaat akan memperoleh beras ? Dari mana pula mereka akan mendapatkan beras dengan daya beli yang merosot, mengingat belum pulihnya ekonomi nasional setelah disergap Pandemi Covid 19 dan Elnino berlalu ?
Akhirnya, penting untuk disampaikan, sekalipun Program Bantuan Langsung Pangan/Beras, menuai perdebatan yang cukup hangat, jujur harus kita akui, program seperti ini, memang tengah dinantikan oleh anak bangsa yang kondisi kehidupannya masih memilukan. Mereka tidak butuh cerita yang aneh-aneh tentang Bansos Beras. Yang dibutuhkan adalah adanya beras untuk memanjangkan kehidupan. Pemerintah tahu persis untuk menjawabnya. Mereka butuh bukti, bukan wacana. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).
