Oleh: Damai Hari Lubis
Oleh: Damai Hari LubisIsu ini terdengar liar, tapi tak bisa dianggap angin lalu. Di tengah pusaran politik pasca Pilpres 2024 yang penuh intrik, mencuat kabar bahwa Joko Widodo, mantan presiden dua periode, akan menggantikan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apakah ini sekadar spekulasi? Atau ada jejak yang bisa ditafsir sebagai pertanda?
Jika skenario ini menjadi kenyataan, setidaknya ada tiga indikasi politis yang mengintip dari balik layar:
Pertama, sinyal ini bisa dibaca sebagai mosi tidak percaya Jokowi terhadap kemampuan politik Kaesang. Meski telah diorbitkan sebagai ketua umum dalam waktu singkat, kinerja Kaesang tak menunjukkan gebrakan yang signifikan. Ia belum mampu mengonsolidasikan kekuatan PSI menjadi kekuatan politik yang tangguh, apalagi menjadi tameng bagi Gibran Rakabuming Raka yang kini menghadapi gelombang kritik sejak menduduki kursi wakil presiden terpilih. Di media sosial, Gibran terus digempur soal etika politik dan legitimasi konstitusional. Kaesang, sebagai ketum, gagal mengalihkan isu atau menyusun narasi tandingan yang meyakinkan publik. Di titik ini, Jokowi mungkin menilai, “Ia belum waktunya.”
Kedua, langkah Jokowi menggantikan Kaesang juga bisa dibaca sebagai bentuk kontrol kerusakan (damage control) atas warisan politiknya yang semakin hari semakin lapuk. PSI, yang semula digadang sebagai kendaraan politik kaum muda dan pluralis, tak juga menemukan arah jelas di bawah Kaesang. Tuduhan terhadap Jokowi — mulai dari dugaan ijazah palsu hingga catatan panjang kegagalan di sektor hukum, pendidikan, dan pemberantasan korupsi — tak mampu dilawan oleh mesin politik PSI. Para pengkritik Jokowi, seperti Roy Suryo dan kelompok TPUA, justru makin mendapat panggung, sementara PSI sibuk bersolek gaya anak muda tanpa konten substansi. Dengan turun langsung, Jokowi bisa jadi ingin mengambil alih narasi, menata ulang citra politiknya, dan menekan oposisi dengan pendekatan pragmatis yang dulu pernah jadi keahliannya.
Ketiga, isu Jokowi ingin menjadi Ketua Umum PDIP yang selama ini berseliweran pun otomatis gugur. Jika benar Jokowi berniat mengambil alih PSI, maka itu isyarat bahwa hubungannya dengan PDIP—dan terutama Megawati Soekarnoputri—benar-benar putus. Bergabung ke PSI adalah deklarasi tersirat bahwa Jokowi telah membangun jalur politik sendiri, sekaligus memutus rantai kendali ideologis PDIP atas dirinya dan keluarganya. Maka PSI bisa menjadi wadah “politik keluarga” pasca kekuasaan. Layaknya dinasti, ia tak ingin keluar dari orbit—ia ingin tetap menjadi pusatnya.
Jika Jokowi benar mengambil alih PSI, maka peta politik nasional akan mengalami reorientasi tajam. PSI tak lagi sekadar partai kecil dengan wajah anak muda—ia akan menjadi perpanjangan tangan politik pasca-kekuasaan Jokowi, mengukuhkan bahwa legacy bukan hanya soal monumen dan Ibu Kota Negara, tetapi juga soal keberlanjutan pengaruh dalam politik praktis.
Namun pertanyaan paling besar tetap menggantung: apakah publik masih bersedia menerima Jokowi di babak baru ini? Atau justru langkah ini akan menjadi bumerang yang mempercepat peluruhan pamornya?
