Oleh: Entang Sastraatmadja
Branwir adalah sebutan lama atau istilah historis bagi pemadam kebakaran di Indonesia, yang berasal dari bahasa Belanda Brandweer. Branwir berarti pasukan pemadam kebakaran. Tugasnya bukan hanya memadamkan api, tetapi juga menyelamatkan korban, melakukan evakuasi, serta menangani berbagai kondisi darurat lain seperti kecelakaan lalu lintas, penyelamatan hewan, hingga pohon tumbang.
Dalam konteks kebencanaan, istilah “Branwir” kerap digunakan sebagai metafora: pemerintah baru hadir ketika api sudah membesar, ketika bencana sudah terjadi. Fenomena inilah yang kembali mengemuka dalam peristiwa banjir bandang di Tapanuli, Sumatera Utara. Warganet ramai mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam penanganan bencana, seolah negara hanya berperan sebagai “pemadam kebakaran”, bukan sebagai institusi yang mampu mencegah kebakaran sejak percikan pertama muncul.
Pemerintah memang kerap dikritik karena responsnya yang dinilai reaktif dalam menghadapi bencana alam. Padahal, dalam manajemen kebencanaan modern, kunci utama bukan sekadar kecepatan penanganan darurat, melainkan keberadaan sistem deteksi dini sebagai fondasi mitigasi risiko.
Sistem deteksi dini memungkinkan pemerintah memberi peringatan awal kepada masyarakat agar evakuasi dan persiapan dapat dilakukan sebelum bencana terjadi. Dengan mekanisme ini, korban jiwa dan kerugian material dapat ditekan secara signifikan.
Namun, di Tapanuli, penerapan sistem deteksi dini masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Sistem ini memerlukan sensor hidrologi, jaringan komunikasi, pusat data, dan perangkat analisis yang memadai. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga ahli. Ketiga, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pelaporan kondisi lingkungan dan kesiapsiagaan evakuasi.
Faktor geografis turut memperumit keadaan. Topografi Tapanuli yang didominasi sungai, lembah, dan kawasan perbukitan menyulitkan pemantauan debit air serta prediksi banjir. Di sisi lain, minimnya data historis kebencanaan membuat pengembangan model prediksi menjadi kurang akurat. Semua ini diperparah oleh rendahnya partisipasi publik dalam membangun budaya sadar bencana.
Padahal, sistem deteksi dini hanya dapat berjalan efektif jika ada kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Sayangnya, kerja sama ini kerap tersendat oleh beberapa faktor: lemahnya komunikasi antar-pihak, rendahnya tingkat kepercayaan, perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran kolektif tentang pentingnya mitigasi bencana.
Dalam kasus Tapanuli, hambatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, ditambah rendahnya literasi kebencanaan, diduga turut menyebabkan respons yang tidak optimal di fase awal bencana.
Banjir bandang Tapanuli sendiri sempat viral di media sosial karena dinilai lambat ditangani. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan tim tanggap darurat. Akses darat menuju Tapanuli dan Sibolga tertutup banjir serta longsor, sehingga distribusi bantuan terpaksa dioptimalkan melalui jalur udara.
Beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah — Badiri, Pinangsori, Lumut, Sarudik, Tukka, Pandan, Sibabangun, Tapian Nauli, dan Kolang — terdampak cukup parah. Data sementara mencatat lebih dari 1.900 keluarga terdampak, dengan Kecamatan Kolang sebagai wilayah terberat.
Pemerintah juga telah mendirikan sejumlah posko pengungsian, antara lain di Gedung Olahraga Pandan (Tapanuli Tengah), SMP Negeri 5 Parombunan (Kota Sibolga), dan Rumah Sakit Bhayangkara Batang Toru.
Ke depan, penanganan bencana harus bergerak melampaui pendekatan “Branwir”. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai pemadam kebakaran. Negara harus tumbuh sebagai arsitek sistem deteksi dini, perencana mitigasi, dan penggerak kesadaran publik.
Sebab mencegah selalu lebih mulia, lebih murah, dan lebih manusiawi daripada sekadar memadamkan.
Memang, dibutuhkan kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkannya.
(Penulis: Anggota Dewan Pakar DPN HKTI)

Oleh: Entang Sastraatmadja





















