Jakarta, Fusilatnews.com – Kondisi ekonomi global sedang gonjang-ganjing setelah perang Rusia-Ukraina yang membuat harga pangan dan energi melonjak. Hal itu pun berimbas pada inflasi di beberapa negara. Untuk meredam inflasi, sejumlah bank sentral pun mengerek suku bunga acuan. Namun di sisi lain, hal ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan banyak ekspansi perusahaan tertunda.
Selain itu, permintaan pun melemah dan resesi global menghantui pada 2023. Hal ini membuat sejumlah negara mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) demi memulihkan ekonomi mereka.
Berikut daftar negara yang mendapat pinjaman dari IMF pada 2022, dikutip dari CNNIndonesia.com, Sabtu (12/11/2022):
1. Bangladesh
IMF sepakat memberikan paket kepada Bangladesh senilai US$4,5 miliar atau setara Rp70,57 triliun (asumsi kurs Rp15.682 per dolar). “(Delegasi IMF dan perwakilan pemerintah Bangladesh) mencapai kesepakatan tingkat staf untuk mendukung kebijakan ekonomi Bangladesh,” ungkap IMF seperti dikutip dari AFP, Rabu (9/11).
Paket bantuan itu bertujuan untuk memulihkan stabilitas makro ekonomi dan melindungi masyarakat yang rentan. Upaya tersebut juga dilakukan seiring dengan mempromosikan perubahan struktural untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan hijau.
Menurut IMF, bantuan itu akan memperluas ruang fiskal untuk membiayai prioritas iklim yang diidentifikasi dalam rencana pihak berwenang. “Termasuk dengan mengkatalisasi pembiayaan lain, dan mengurangi tekanan eksternal dari investasi iklim yang intensif impor,” tambah IMF.
Ekonomi Bangladesh terpukul oleh kenaikan harga pangan dan energi yang tajam imbas perang Rusia-Ukraina. Negara Asia Selatan itu telah mendekati IMF sejak awal tahun ini untuk mendapatkan dukungan.
Bangladesh mengalami pemadaman listrik dalam beberapa bulan terakhir, kadang-kadang hingga 13 jam sehari. Hal itu terjadi karena kelangkaan bahan bakar.
2. Sri Lanka
IMF memberikan persetujuan sementara atas pinjaman US$2,9 miliar atau setara Rp42,63 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dolar AS) kepada Sri Lanka.
“Kesepakatan tingkat staf hanyalah perjalanan awal dari jalan panjang bagi Sri Lanka,” kata pejabat senior IMF Peter Breuer dikutip dari Reuters, Kamis (1/9).
Mereka mengatakan keberhasilan Sri Lanka untuk mengatasi masalah ekonomi di negaranya dengan dana pinjaman ini bergantung dari cara pemerintah baru mengelola utang tersebut. “Pihak berwenang telah memulai proses reformasi dan harus dilanjutkan dengan tekad,” imbuhnya.
Dalam pemberian pinjaman ini, IMF memberikan syarat kepada Sri Lanka, yaitu harus mendapatkan jaminan pembiayaan dari negara kreditur atas utang-utang mereka sebelumnya. “Pembebasan utang dari kreditur Sri Lanka dan pembiayaan tambahan dari mitra multilateral akan diperlukan untuk membantu memastikan keberlanjutan utang dan menutup kesenjangan pembiayaan,” kata IMF.
Pinjaman atau dana talangan yang diberikan IMF ini berlaku selama 48 bulan atau 4 tahun. Sehingga, dalam periode tersebut diharapkan Sri Lanka bisa meningkatkan pendapatan dengan memperluas basis pajak untuk mendukung konsolidasi fiskal.
2. Pakistan
Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail mengatakan Dewan IMF menyetujui suntikan dana sebesar US$1,17 miliar untuk program bailout negara tersebut.
Ia juga mengatakan IMF telah setuju untuk memperpanjang program satu tahun dan menambah dana US$1 miliar.
Dana tersebut akan menyelamatkan Pakistan yang tengah dilanda berbagai masalah, seperti banjir, cadangan devisa yang jatuh ke tingkat yang hanya mencakup satu bulan ekspor, melebarnya defisit neraca berjalan hingga lonjakan inflasi.
“Dewan IMF telah menyetujui kebangkitan program Extended Fund Facility (EEF) kami. Kami sekarang harus mendapatkan tahap 7 dan 8 sebesar US$ 1,17 miliar,” kata Ismail di Twitter, mengutip CNA, Selasa (30/8).
Kendati, perwakilan residen IMF di Islamabad tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Program Extended Fund Facility Pakistan selama 36 bulan senilai US$6 miliar yang dimulai pada 2019, telah terhenti sejak awal tahun ini karena negara itu berjuang untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman.
4. Chile
IMF menyetujui pemberian pinjaman dengan batas kredit lunak (FCL) sekitar US$ 18,5 miliar atau setara Rp 274,15 triliun ke Chili pada Akhir Agustus lalu.
Pinjaman itu akan digunakan untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada penambang tembaga guna menghadapi risiko guncangan harga komoditas hingga pengetatan keuangan.
FCL akan menambah cadangan keuangan Chile untuk sementara dan memberikan asuransi substansial terhadap berbagai risiko.
Beberapa di antaranya termasuk dari kemungkinan perlambatan ekonomi global, guncangan harga komoditas, dampak dari perang Rusia-Ukraina, atau pengetatan tajam kondisi keuangan global.
Chile memenuhi syarat untuk FCL karena fundamental ekonomi dan kerangka kerja kebijakan kelembagaannya dinilai sangat kuat.
Selain itu, rekam jejak yang berkelanjutan dalam menerapkan kebijakan juga cukup kuat. Tidak hanya itu, komitmen berkelanjutan pihak berwenang untuk mempertahankan kebijakan pun cukup baik. (F-2)
