Khairul Mahalli
Ketua Umum
- Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
- Asosiasi Depo Kontainer Indonesia
- Lembaga Kajian Nusantara, Asta Cita Rempah Nusantara
Negeri ini bagaikan rumah megah yang retak dari dalam. Lampu-lampu gemerlap di jalan ibu kota menutupi kenyataan bahwa di pelosok, banyak dapur yang apinya padam. Angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dikibarkan pemerintah terdengar indah, namun bagi rakyat kecil, yang terasa hanyalah harga kebutuhan yang kian menyesakkan dada.
Inilah darurat yang sesungguhnya: darurat yang bukan datang dari gempa bumi atau banjir bandang, melainkan dari arah kebijakan yang salah arah. Negeri ini sedang tersesat dalam euforia program populis yang menguras kas negara, sementara pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat pekerja dibiarkan menunggu giliran yang tak pernah datang.
Maka tujuh desakan ini hadir bukan sekadar angka atau catatan, tetapi sebuah seruan untuk mengembalikan akal sehat bangsa.
1. Perbaiki Misalokasi Anggaran
APBN bukan panggung sandiwara populis. Rp 1.414 triliun atau 37,4% anggaran 2026 tersedot pada program yang tak produktif: Makan Bergizi Gratis, hilirisasi yang timpang, subsidi energi yang boros, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Padahal di balik angka itu, sekolah-sekolah menjerit kekurangan dana, rumah sakit kehilangan tenaga medis, dan guru hidup dalam keterbatasan. Anggaran harus kembali pada yang wajar: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat pekerja.
2. Kembalikan Independensi Lembaga Negara
Bank Indonesia, BPS, BPK, DPR, hingga KPK kini bagai instrumen yang kehilangan suara jernihnya. Intervensi politik membuat mereka gagap dalam menjalankan amanah konstitusi. Jika independensi mati, maka data kehilangan makna, hukum kehilangan taring, dan keadilan menjadi dagangan musiman.
3. Hentikan Dominasi Negara atas Ekonomi Lokal
Danantara, BUMN, TNI, hingga Polri kerap diturunkan sebagai pemain utama dalam roda ekonomi. Hasilnya, UMKM terpinggirkan, pasar kehilangan daya saing, dan tenaga kerja lokal tak mendapat ruang tumbuh. Negara seharusnya wasit, bukan pemain yang serakah.
4. Deregulasi dan Sederhanakan Birokrasi
Iklim usaha yang sehat lahir dari kejelasan aturan, bukan dari hutan regulasi yang menyesatkan. Cabut kebijakan diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor yang kerap distortif. Permudah izin usaha, bersihkan praktik ilegal di sektor ekstraktif, dan lepaskan wirausaha dari jerat birokrasi yang berbelit.
5. Tangani Ketimpangan Secara Nyata
Bansos harus tepat sasaran, bukan jadi alat politik elektoral. Subsidi energi sebaiknya dikonversi menjadi bantuan tunai yang adil. UMKM perlu pemberdayaan, bukan sekadar janji. Dan jangan biarkan judi online lintas negara menggerogoti ekonomi rakyat kecil. Keadilan sosial bukan slogan; ia harus nyata di meja makan keluarga miskin.
6. Kembali ke Kebijakan Berbasis Bukti
Negara tidak bisa dibangun dengan eksperimen populis. Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga hilirisasi yang cacat arah hanyalah proyek sesaat yang mengorbankan kestabilan fiskal. Kebijakan harus kembali pada proses teknokratis, berbasis bukti, dan menjauhi ilusi politik pencitraan.
7. Bangun Kepercayaan Publik lewat Tata Kelola Bersih
Ekonomi tidak akan tumbuh di atas tanah yang rapuh oleh korupsi dan perburuan rente. Kualitas institusi harus diperkuat, konflik kepentingan diberantas, dan demokrasi disegarkan kembali. Tanpa itu, semua kebijakan hanyalah bangunan rapuh yang menunggu roboh.
Tujuh desakan ini bukan sekadar catatan teknis. Ia adalah seruan moral untuk menyelamatkan arah bangsa. Ekonomi Indonesia bukan milik elite politik, bukan pula milik segelintir pemain besar, melainkan milik seluruh rakyat.
