Oleh : Moch Eksan
LEPAS dari substansi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp 349 Triliun, perdebatan antara Menkopolhukam Prof Dr Mahfud MD dengan para anggota Komisi III DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023, sangat menarik. Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menjadi semacam “pengadilan politik” bagi Mahfud.
Yang paling menarik, ternyata jawaban Mahfud atas tudingan telah melampaui kewenangan karena telah menyampaikan pada publik soal transaksi janggal di Kemenkeu. Gurubesar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengungkapkan apa yang dilakukannya tidaklah salah. Sebab, tidak ada larangan menyampaikan hal itu pada media.
Sampai-sampai Mahfud mengutip kaidah hukum Islam dan hukum pidana umum. Mantan Mahasiswa Fakultas Hukum UII dan Sastra Arab Univeritas Gajah Mada (UGM) ini mengutip kaidah berbunyi berikut:
والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم
Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (I’lamul Muwaqi’in, 1/344).
Siswa jebolan Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Tahun Pamekasan Madura, juga mengutip pendapat ahli hukum Jerman, Ansem Von Feuerbach dari adagium Latin yang berbunyi berikut:
Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).
Dalil-dalil Mahfud di atas, nampaknya membuat Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, terlihat memukul meja sebagai apresiasi terhadap penguasaan Mahfud dalam khazanah hukum Islam dan umum. Sementara, para anggota lain menggeleng-gelengkan kepala wujud kagum atas wawasan hukumnya yang sangat luas.
Saya berulang-ulang mendengarkan kutipan Bahasa Arab Mahfud. Ada sedikit kesalahan baca pada kata “hatta yaquma”. Alumni Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Waru Pamekasan ini mengucapkan kata tersebut dengan “hatta yaqumu”.
Dalam Gramatika Bahasa Arab, kata “hatta” adalah harfu khadhfin (huruf yang menasabkan) fi’il mudhari’. Sehingga kata “yaqumu” bila kemasukan kata “hatta”, maka harus dibaca “hatta yaquma” bukan “hatta yaqumu”. Seperti contoh dalam firman Allah:
(حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوْسَى.) – “Hingga Mūsā kembali kepada kami” (QS Thāhā: 91).
Namun demikian, kesalahan ucap Mahfud tidak mengurangi substansi kebenaran kaidah hukum Islam yang ada di dalam kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Dalil dari kitab I’lamul Muwaqi’in membungkam mereka yang muskil terhadap dasar hukum langkah suami Hj Zaizatoen Dihayati asal Semboro Jember ini.
Nampak sekali, Mahfud benar-benar ahli hukum paripurna di Indonesia sekarang. Putera Bangsa kelahiran Sampang, 13 Mei 1957 ini menguasai teori dan praktek hukum dengan sangat baik.
Penguasaan terhadap khazanah hukum Islam klasik para mufti besar abad pertengahan, serta pengalamannya sebagai dosen, staf ahli, Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), semua itu memudahkan untuk mematahkan serangan para ahli hukum di parlemen.
Jadi, sesungguhnya adu gagasan Mahfud dan para anggota parlemen, kian mengukuhkannya sebagai pendekar hukum pilih tanding di Tanah Air. Geger Senayan yang diwarnai ancam mengancam antar keduanya, menjadi totonan publik yang sangat menarik di tengah umat menjalani ibadah puasa Ramadhan.
Pasti banyak yang penasaran, bagaimana kelanjutan ocehan Mahfud serta kemana ending dari kasus dugaan TPPU terbesar dalam sejarah republik. Saya yakin, banyak pihak yang harap-harap cemas di aksi buka-bukaan ini.
Namun yang harus digarisbawahi, keterbukaan bukan semata untuk keterbukaan. Apalagi sekadar menjadi “panggung politik” untuk kepentingan elektoral. Keterbukaan mesti ditempatkan untuk kepentingan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan negara selain untuk mewujudkan good governance
Moch Eksan Pendiri Eksan Institute
Dikutip Rmol.id Kamis, 30 Maret 2023
