Oleh : Murhan , R .
FusilatNews – Di tengah napas pembangunan desa yang tersengal oleh pemangkasan anggaran, panggung Aula Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Selasa, 13 Mei 2026, justru dipenuhi optimisme politik. Bukan sekadar bicara soal jalan rusak, irigasi mati, atau dana desa yang menyusut, tetapi tentang siapa yang kelak akan mengisi kursi kekuasaan Republik ini.
Menteri Percepatan Desa Tertinggal, Ahmad Riza Patria, di hadapan peserta Silaturahmi Kebangsaan dan Halal Bihalal Majelis Nasional KAHMI, melontarkan ajakan yang terdengar seperti seruan kaderisasi nasional. Para pemuda, terutama yang tumbuh dari tradisi organisasi seperti HMI dan KAHMI, diminta bersiap mengisi semua lini kepemimpinan: dari RT, RW, kepala desa, bupati, wali kota, gubernur, menteri, hingga wakil presiden dan presiden Republik Indonesia.
Pidato itu terdengar bukan sekadar motivasi. Ia seperti penanda bahwa arena politik Indonesia ke depan sedang dipersiapkan dari ruang-ruang organisasi, bukan dari ruang kelas atau laboratorium gagasan kebangsaan.
Tema acara itu sendiri terdengar megah: Merawat Persatuan Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Namun di balik slogan persatuan itu, terselip kenyataan yang tak ringan. Ahmad Riza Patria mengakui kementerian yang dipimpinnya sedang mengalami keterbatasan anggaran. Dari angka belasan triliun rupiah, dana kementerian disebut mengalami penurunan akibat tingginya kebutuhan pembangunan desa.
Ironinya terasa jelas. Desa-desa masih berkutat dengan kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan, hingga minimnya fasilitas dasar. Tetapi pada saat bersamaan, forum yang sama justru dipenuhi pembicaraan tentang estafet kekuasaan nasional.
Di hadapan para alumni HMI dan KAHMI, Ahmad Riza menyebut Indonesia sebagai negeri yang tak pernah kekurangan organisasi. Menurut pengamatannya, kader HMI maupun KAHMI selalu memiliki ruang untuk terus bergerak dan berorganisasi. Dari situlah, kata dia, proses mempersiapkan diri sebagai pemimpin bangsa harus dimulai.
Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana organisasi kemahasiswaan masih dipandang sebagai jalur penting menuju orbit kekuasaan. Dalam sejarah politik Indonesia, asumsi itu memang bukan hal baru. Banyak elite lahir dari rahim organisasi ekstra kampus. Namun ketika negara masih berjibaku dengan problem desa tertinggal, seruan untuk menyiapkan kursi kepemimpinan nasional terasa seperti dua realitas yang berjalan bersamaan tetapi saling berjauhan.
Acara itu juga menghadirkan tokoh senior KAHMI, Abdullah Puteh. Ia berbicara tentang sejarah panjang perjuangan Aceh dan Indonesia yang dipersatukan oleh pengalaman mempertahankan republik. Dalam pidatonya, Abdullah Puteh menekankan bahwa Indonesia berdiri di atas keberagaman budaya dan sejarah perjuangan yang berbeda-beda, namun tetap kokoh dalam bingkai persatuan.
Sementara itu, perhatian peserta banyak tertuju pada kehadiran Jusuf Kalla. Tokoh yang dikenal berpengalaman dalam berbagai proses perdamaian itu berbicara mengenai konflik global dan perubahan wajah peperangan modern.
Menurut Jusuf Kalla, konflik masa kini tak lagi hanya mengandalkan kontak fisik antarmanusia. Teknologi telah mengubah cara perang dilakukan. Dalam hitungan menit, sebuah wilayah bisa dihancurkan dari jarak jauh menggunakan perangkat militer canggih.
Ia mencontohkan bagaimana Iran yang selama puluhan tahun terkena embargo negara-negara besar tetap mampu mengembangkan teknologi, baik ekonomi maupun militer. Bahkan, kata JK, negara-negara adidaya kini tak lagi sepenuhnya nyaman menghadapi perkembangan kekuatan Iran.
Namun pidato Jusuf Kalla menjadi menarik ketika ia menarik pengalaman global itu ke dalam konteks domestik Indonesia. Ia mengingat kembali pengalamannya menjadi juru damai dalam konflik di Ambon, Poso, hingga Aceh. Menurutnya, menjadi mediator perdamaian bukan perkara mudah. Bahkan ucapan seorang tokoh bisa dipelintir menjadi provokasi.
Ia menyinggung pengalamannya ketika dianggap sebagai penghasut akibat pernyataannya dalam konflik Ambon. Sebuah kalimat tentang korban konflik yang dipersepsikan “masuk surga” justru berubah menjadi polemik baru di tengah suasana yang sudah panas.
Di situlah letak paradoks Indonesia hari ini. Di satu sisi, elite berbicara tentang perdamaian dunia, persatuan bangsa, dan regenerasi kepemimpinan nasional. Namun di sisi lain, desa-desa yang disebut sebagai fondasi republik masih bergantung pada anggaran yang terus dipangkas.
Pidato demi pidato di forum KAHMI itu akhirnya seperti memperlihatkan satu hal penting: kekuasaan tetap menjadi magnet utama dalam percakapan elite. Bahkan ketika tema yang diusung adalah persatuan dan pembangunan desa, arah pembicaraan tetap bermuara pada siapa yang kelak akan duduk di kursi kekuasaan negeri ini.
