FusilatNews – Ketika seorang mantan menteri dijatuhi hukuman berat oleh pengadilan, publik biasanya menunggu satu hal sederhana dari pemimpinnya: sikap. Bukan sekadar pembelaan, bukan pula intervensi terhadap proses hukum, melainkan ekspresi moral—rasa prihatin, tanggung jawab politik, atau paling tidak pengakuan bahwa orang yang divonis itu pernah menjadi bagian penting dari pemerintahannya.
Namun, ketika Nadiem Makarim divonis 28 tahun penjara, publik justru mendapati kesunyian. Tak ada pernyataan dari Jokowi. Tak ada ungkapan prihatin. Tak ada kalimat yang menunjukkan bahwa mantan Menteri Pendidikan itu pernah menjadi bagian dari kabinet yang selama bertahun-tahun dipromosikan sebagai kabinet profesional, modern, dan penuh talenta muda.
Kesunyian itu justru melahirkan pertanyaan yang lebih besar: mengapa Jokowi begitu diam?
Padahal, Nadiem bukan sekadar pejabat biasa. Ia bukan birokrat karier yang datang dari sistem administratif negara. Nadiem adalah simbol politik Jokowi. Sosok yang diangkat sebagai representasi generasi muda, inovasi digital, dan wajah baru pemerintahan. Kehadirannya di kabinet bukan kecelakaan politik, melainkan pilihan sadar Presiden Jokowi sendiri.
Karena itu, mustahil memisahkan sepenuhnya Nadiem dari tanggung jawab politik Jokowi.
Dalam sistem presidensial, seorang menteri bekerja atas mandat presiden. Semua kebijakan strategis kementerian pada akhirnya menjadi bagian dari wajah pemerintahan. Jika seorang menteri dipuji, presiden ikut menikmati legitimasi politiknya. Tetapi jika seorang menteri tersandung kasus besar hingga divonis puluhan tahun penjara, maka secara moral dan politik, presiden juga tidak bisa sepenuhnya mencuci tangan.
Di sinilah persoalan utamanya.
Selama ini, budaya politik di Indonesia sering kali menempatkan keberhasilan sebagai milik pemimpin, tetapi kegagalan dianggap semata-mata kesalahan bawahan. Ketika proyek berjalan baik, pemimpin tampil di depan kamera. Tetapi ketika muncul skandal, semua tiba-tiba dianggap urusan personal individu.
Padahal kekuasaan tidak bekerja seperti itu.
Pemimpin bukan hanya penerima pujian, tetapi juga penanggung risiko moral dari orang-orang yang ia pilih sendiri. Jokowi memilih Nadiem. Jokowi memberi panggung politik kepadanya. Jokowi pula yang selama bertahun-tahun mempertahankannya di kabinet di tengah berbagai kritik publik terhadap kebijakan pendidikan nasional.
Karena itu, diamnya Jokowi bukan sekadar soal komunikasi politik. Diam itu terbaca sebagai upaya menjaga jarak dari tanggung jawab sejarah.
Lebih ironis lagi, selama era pemerintahannya, Jokowi begitu aktif memberikan komentar terhadap banyak hal—dari urusan sepak bola, konser musik, infrastruktur, hingga berbagai isu politik nasional. Tetapi ketika seorang mantan menterinya divonis sangat berat oleh pengadilan, publik justru mendapati kehampaan sikap.
Apakah ini bentuk kehati-hatian? Atau justru pertanda bahwa loyalitas politik memang hanya berlaku selama kekuasaan masih aman?
Publik tentu tidak menuntut Jokowi membela Nadiem. Hukum harus tetap berjalan. Tetapi publik berhak berharap adanya empati politik dan tanggung jawab moral. Sebab bagaimanapun, Nadiem adalah produk politik pemerintahannya.
Dan sejarah selalu mencatat satu hal penting: seorang presiden tidak hanya diingat karena keberhasilan proyek-proyeknya, tetapi juga karena kualitas orang-orang yang ia pilih untuk menjalankan negara.
Jika seorang menteri sampai divonis 28 tahun penjara, maka pertanyaan publik tidak akan berhenti pada nama menteri itu saja. Pertanyaan akan bergerak lebih jauh: bagaimana sistem kekuasaan bekerja? Siapa yang membina? Siapa yang mengawasi? Dan siapa yang sesungguhnya harus ikut bertanggung jawab?
Kesunyian Jokowi mungkin dapat meredam kontroversi sesaat. Tetapi dalam politik dan sejarah, diam sering kali bukan tanda netralitas. Diam justru bisa dibaca sebagai bahasa paling keras dari sebuah keterlibatan.
