Jakarta, Fusilatnews – Para pengusaha menilai, saat ini perekonomian nasional dalam kondisi darurat. Sebab itu, mereka menyampaikan tujuh desaka. Apa saja?
“Pertama, perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Desakan ini mencakup pengurangan porsi belanja program populis Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru,” kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Khairul Mahalli dalam rilisnya, Ahad (28/9/2025).
Kedua, kata Mahalli, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, seperti Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terbebas dari intervensi politik.
Ketiga, kata Mahalli yang juga Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ADKI), hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyelenggara yang dominan dan dianggap membuat pasar tidak kompetitif dan menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan sektor swasta.
Keempat, lanjut Mahalli, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
“Desakan ini mencakup tuntutan mencabut kebijakan perdagangan diskriminatif dan distortif seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan kuota impor, sederhanakan perizinan, serta berantas usaha ilegal di sektor ekstraktif,” pinta Mahalli yang juga Ketua Umum Lembaga Kajian Nusantara dan Asta Cita Rempah Nusantara.
Kelima, masih kata Mahalli, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. “Hal ini mencakup integrasikan bansos (bantuan sosial) agar tepat sasaran, perkuat perlindungan sosial adaptif, berdayakan UMKM, konversi subsidi energi ke bantuan tunai, serta berantas judi online lintas negara,” tukasnya.
Keenam, kata Mahalli lagi, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.
“Ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente,” tandas pria low profile ini.
