Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta, Fusilatnews – KH Abdurrahman Wahid tahun 1994 saat menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengunjungi Israel atas undangan Perdana Menteri Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.
Sontak, kunjungan tersebut menuai kontroversi di kalangan domestik. Pasalnya, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
Kedua, posisi resmi Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina melawan penjajahan zionis Israel, sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Lalu, bagaimana respons Gus Dur ketika kunjungannya ke Israel menuai kontroversi? “Gitu aja kok repot,” demikian kurang lebih kata Gus Dur yang kelak terpilih menjadi Presiden RI, tahun 1999.
Dikisahkan oleh Djohan Efendi, Menteri Sekretaris Negara di era Gus Dur, bagaimana Gus Dur menangkap hasrat damai dari orang-orang Israel, tidak peduli latar belakang mereka.
Saat itu Gus Dur bertemu orang-orang Yahudi, Arab, Muslim, Kristen, dan ia merasakan hasrat yang sama dari mereka. Mereka mengatakan kepada Gus Dur, hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa arti kata damai.
Dikutip dari NU Online, Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Ia paham benar konflik yang terjadi di tanah Arab itu. Justru karena itu, pada saat menjadi Presiden RI, Gus Dur mewacanakan membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Gagasan Gus Dur sederhana, Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya.
Namun, hingga Gus Dur lengser pada 23 April 2001 bahkan hingga kini setelah Gus Dur wafat, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel tak kunjung mewujud.
Kini, di tengah kecamuk perang antara Israel dan Palestina yang lebih pantas disebut sebagai genosida atau pembantaian massal rakyat Palestina oleh tentara Israel, lima orang tokoh muda NU justru berkunjung ke Israel untuk bertemu Presiden Isaac Herzog.
Kelima tokoh muda NU tersebut adalah Gus Syukron Makmun, Dr Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Mereka adalah Gus Dur-Gus Dur muda.
PBNU menyesalkan lawatan lima tokoh muda NU itu ke Israel yang disebutnya sebagai kunjungan pribadi, tidak mewakili NU sebagai lembaga.
PBNU juga tidak tahu apa tujuan mereka ke Israel dan siapa sponsor yang membiayai perjalanan mereka ke Israel.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Dalam pemanggilan tersebut, PBNU akan mengklarifikasi latar belakang pemberangkatan lima tokoh muda itu.
“Yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan penjelasan lebih dalam tentang maksud tujuannya, latar belakang, dan siapa yang memberangkatkan, serta hal-hal prinsip lainnya,” kata Gus Ipul, dikutip dari detik.com, Senin (15/7/2024).
Pendek kata, PBNU lepas tangan dan cuci tangan bahkan bak kebakaran jenggot ketika kunjungan lima tokoh muda NU ke Israel itu memantik kontroversi bahkan kecaman, terutama dari Netizen atau warga dunia maya Internet.
Padahal, sebelum ini dan setelah Gus Dur, pengurus PBNU yang kelak menjadi Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf juga melakukan kunjungan ke Israel untuk bertemu PM Benjamin Netanyahu tahun 2018. Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu ingin mengusahakan perdamaian di Palestina.
Gus Yahya saat itu mengatakan NU juga ingin berkontribusi dan berikhtiar untuk kemerdekaan Palestina, meski sampai saat itu belum ada perubahan sikap dari Israel terhadap Palestina.
Lantas, mengapa PBNU kini seolah kebakaran jenggot? Bukankah kelima tokoh muda NU yang berkunjung ke Israel itu hanya napak tilas Gus Dur dan Gus Yahya?
“Nyong” (sebutan diri khas orang Pemalang, Jawa Tengah) setuju dengan pendapat Gus Dur bahwa Indonesia tidak mungkin berperan besar dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara yang menjadi seteru abadi itu.
Isu Palestina versus Israel memang sensitif di Indonesia karena selalu dikaitkan dengan agama. Padahal pemicu sesungguhnya dari konflik Palestina vs Israel bukan soal agama, tapi soal kemanusian yang lebih universal.
Di Palestina ada warganya yang beragama Nasrani dan Yahudi selain Islam. Di Israel pun ada warganya yang Muslim selain Yahudi dan Nasrani. Sebab itu, banyak warga Israel yang berunjuk rasa untuk menentang serangan tentara negaranya atas Palestina.
Pun, mahasiswa-mahasiswa Israel di Amerika dan Eropa yang berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari Amerika, Eropa bahkan seluruh penjuru dunia dengan berbagai agama yang berunjuk rasa di kampus-kampus di Amerika dan Eropa untuk menentang serangan Israel atas Palestina.
Kini, ketika isu Palestina vs Israel di Indonesia masih tetap sensitif, biarlah sebagian peran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina diambil alih individu tokoh-tokoh muda NU. Biarlah mereka melakukan penjajakan negosiasi informal yang biasanya lebih fleksibel daripada diplomasi formal yang dilakukan negara.
Bila sudah tercapai kesepakatan informal, biarlah pemerintah Indonesia kemudian memformalkan kesepakatan tersebut.
Konflik Israel vs Palestina memang pelik. Bahkan diprediksi tidak akan selesai sampai kiamat. Apalagi menyangkut wilayah Yerusalem. Sebab Yerusalem adalah tanah suci bagi tiga agama, yakni Islam, Nasrani dan Yahudi sesuai yang tersurat di kitab suci masing-masing agama.
Tetapi, perdamaian Israel-Palestina adalah keniscayaan yang harus terus diikhtiarkan. Termasuk oleh negara dan rakyat Indonesia, “wabil khusus” tokoh-tokoh muda NU.
Indonesia mencintai perdamaian. Tetapi lebih cinta kemerdekaan. Termasuk kemerdekaan rakyat Palestina, sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” demikian bunyi Alinea I Pembukaan UUD 1945.
PBNU, tetaplah dewasa. Jangan kekanak-kanakan seperti Gus Dur menganalogikan DPR sebagai Taman Kanak-kanak (TK)!
