Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)Jakarta – “Tak berminat,” kata Dudung Abdurachman singkat.
“Tak sanggup,” kata Saifullah Yusuf dengan nada kecut.
“Jokowi terlalu besar untuk PPP,” kata sejumlah pengamat politik.
Kini, calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengerucut ke Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian itu.
PPP memang “not marketable”, “ora kemedol” alias tidak laku. Elite-elitenya sudah mencoba menawar-nawarkan kursi ketua umum, tapi mungkin hanya Amran Sulaiman yang mau. Itu pun belum ada pernyataan resmi dari pria asal Sulawesi Selatan itu.
Yang ada justru spekulasi bahwa Amran adalah orangnya Andi Syamsuddin Arsyad, pengusaha yang akrab disapa Haji Isam. Melalui Andi Amran itulah diduga Haji Isam hendak mengakuisisi PPP.
Spekulasi lain, Haji Isam adalah orangnya Jokowi, sehingga melalui Haji Isam-lah Presiden ke-7 RI itu ditengarai hendak mengakuisisi PPP.
Sebagai politikus, Jokowi memang sedang butuh partai politik sebagai kendaraan aktivitasnya. Apalagi setelah upayanya mengakuisisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan gagal total. Beringin terlalu kuat untuk ditumbangkan. Banteng terlalu perkasa untuk ditaklukkan.
Selain PPP, Jokowi juga berpeluang mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari tangan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
PSI akan menggelar kongres Juli nanti di Solo, Jawa Tengah. Sedangkan PPP akan menggelar muktamar, Agustus atau September mendatang entah di mana.
Kaesang dipastikan tidak akan maju lagi sebagai calon ketua umum jika ayahandanya, Jokowi dipastikan maju. Sayangnya, PSI yang gagal lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 lalu juga dianggap terlalu kecil buat Jokowi.
Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga dipastikan tidak maju lagi setelah gagal mempertahankan keberadaan PPP di DPR hasil Pemilu 2024 lalu.
Mengapa PPP seperti tidak diminati?
Pertama, karena dalam sejarah perpolitikan Indonesia tak pernah ada parpol yang setelah terlempar dari Senayan bisa kembali lagi ke Senayan.
Kedua, PPP yang selalu mengklaim sebagai partai warisan ulama kini sudah ditinggalkan oleh ulama. Gegaranya, saat menjabat Ketua Umum PPP, Soeharso Monoarfa mengeluarkan pernyataan yang menyinggung marwah ulama.
Ketiga, sebagai partai Islam, PPP sudah terlanjur dikonotasikan sebagai partai yang tidak pro-pemberantasan korupsi. Pasalnya, dua ketua umum PPP terlibat korupsi saat menjabat. Keduanya adalah Suryadharma Ali dan M Romahurmuziy.
Keempat, ceruk suara PPP sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berbasis di Nahdatul Ulama (NU) di dua wilayah yang sama: Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ceruk suara PPP sudah banyak diambil PKB.
Sampai-sampai Dudung Abdurachman, bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu pun tak berminat terhadap PPP. Apalagi Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional itu hingga kini belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
Adapun Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul, mengaku tak sanggup membagi waktu buat PPP ketika kini dirinya juga menjabat Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).
Kini, harapan PPP mengerucut pada Amran Sulaiman. Itu pun belum tentu Mentan itu mau!
