Fusilatnews – “DOM kok sepuluh tahun,” begitu kalimat pendek yang meluncur dari mulut Mayor Jenderal (Purn.) Mursyid, suatu hari. Kalimat yang sederhana, tapi menyimpan letupan besar, seperti granat yang dilempar pelan ke panggung sejarah Indonesia. Diucapkan bukan oleh aktivis LSM, bukan pula oleh mahasiswa pengunjuk rasa, melainkan oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat, yang kesetiaannya pada republik tak pernah diragukan: kesayangan Bung Karno, pernah menjabat Duta Besar RI untuk Filipina, dan seorang prajurit tulen yang lebih mencintai bangsa daripada jabatan.
Pensiun Mursyid sempat dihentikan oleh Orde Baru—istilah resminya “distop”, bahasa kasarnya: disingkirkan. Sebabnya? Mungkin karena terlalu jujur, atau terlalu lurus dalam sistem yang menuntut kelenturan pada kemauan penguasa. Tapi sejarah masih menyisakan ruang untuk keadilan: Jenderal Rudini, ketika menjabat sebagai KSAD, memulihkannya. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa republik ini masih memiliki segelintir perwira yang mendengar kata hati.
Ketika Daerah Operasi Militer (DOM) ditetapkan di Aceh pada 1989, tujuannya jelas di atas kertas: menumpas separatisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi Mayjen Mursyid melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar operasi militer. Ia tahu, dan ia paham betul: tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan senjata. Dan lebih dari itu—tidak semua “musuh negara” benar-benar musuh rakyat.
Sepuluh tahun DOM. Itu bukan angka kecil. Itu adalah satu dekade ketakutan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan trauma kolektif. Itu bukan sekadar strategi keamanan—melainkan kegagalan negara memahami warganya sendiri. Dalam satu kalimat pendek—“DOM kok sepuluh tahun”—Mursyid menyuarakan kejanggalan itu. Ia tidak berteriak, tidak menggalang demonstrasi, tapi ia mengirimkan sinyal tajam kepada republik: bahwa logika militer pun punya batas ketika berhadapan dengan martabat manusia.
Aceh, seperti yang kita tahu, tidak hancur karena GAM. Aceh hancur karena Jakarta gagal mendengar. Justru setelah DOM dicabut dan tsunami meluluhlantakkan tanah rencong, suara rakyat Aceh didengar lebih jernih. Maka lahirlah kompromi: Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam, otonomi khusus diberikan, dan wilayah itu pelan-pelan membangun kembali jati dirinya—bukan sebagai provinsi pembangkang, tapi sebagai bagian dari republik yang pernah disakiti.
Ironi sejarah: senjata gagal, dialog menang. Dan Mursyid, mungkin tak hadir dalam perjanjian damai Helsinki, tapi suaranya—yang sempat dianggap pelan dan sepi—menjadi gema jauh hari sebelum negeri ini belajar berdamai dengan dirinya sendiri.
“DOM kok sepuluh tahun.”
Kalimat itu kini bisa dibaca sebagai epitaf dari seorang prajurit yang lebih memilih nurani ketimbang kuasa. Dalam sejarah Indonesia yang sering menyimpan keberanian di bawah karpet kekuasaan, Mursyid berdiri tegak sebagai suara kecil yang tak pernah padam. Kita tak sedang memuja, kita sedang mengingat: bahwa kadang, yang menyelamatkan republik bukanlah kekuatan, melainkan kejujuran.
Dan itu, hingga kini, masih jadi barang langka di republik ini.
