DPR Sahkan RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang

Adapun asumsi dasar makro pada APBN 2024 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi terkendali sebesar 2,8 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen, ICP disepakati sebesar US$ 82 per barel, serta lifting minyak sebesar 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Jakarta – Fusilatnews -Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui dan mengesahkan .Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna di Kompleks DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Kamis, 21 September 2023.

Selanjutnya setelah forum yang hadir meneriakkan setuju, Puan mengetok palu sidang ketika hadirin . Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan DPR memiliki kesamaan pandangan.

“Sebagai wujud kesamaan pandangan, pemerintah dengan DPR menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024,” ujar Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.

Perubahan terjadi pada asumsi harga minyak mentah Indonesia dari semula yang diusulkan pemerintah US$80 per barel menjadi US$82 per barel. Perubahan harga Indonesia Crude Price (ICP) itu didasari pada pertimbangan kenaikan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir.

Kenaikan harga ICP turut diikuti dengan asumsi target lifting minyak mentah dari 625 ribu barel per hari menjadi 635 ribu barel per hari. Kenaikan lifting tersebut ditujukan untuk mengimbangi perubahan harga ICP agar tak membebani APBN 2024.

Naiknya asumsi harga ICP dan target lifting minyak berdampak pada postur APBN 2024. Dari pembahasan Banggar dan pemerintah, disepakati pendapatan negara dalam APBN 2024 naik Rp21 triliun dari Rp2.781,3 triliun menjadi Rp2.802,3 triliun.

Kenaikan target pendapatan tersebut diasumsikan dengan adanya peningkatan penerimaan dari sisi perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Seirama dengan kenaikan target pendapatan negara. Banggar dan pemerintah juga menyepakati kenaikan alokasi belanja negara dari Rp3.304,1 triliun menjadi Rp3.325,1 triliun.

Kenaikan belanja negara itu salah satunya didorong oleh kenaikan alokasi subsidi energi akibat perubahan asumsi harga ICP.

Dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua Banggar Said Abdullah menyatakan, sejumlah perubahan dalam asumsi makro dan postur APBN tersebut berlandaskan pertimbangan perkembangan ekonomi dunia dan dampaknya ke dalam negeri.

Di saat yang sama, ia juga mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsolidasi fiskal di tahun depan agar kredibilitas APBN dapat tetap terjaga.

“Banggar DPR dan pemerintah memiliki pemahaman bersama untuk melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Karena tujuannya adalah untuk memperkuat mobilitas pendapatan negara melalui reformasi perpajakan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kredibilitas APBN akan tetap dijaga untuk mengiringi pemulihan ekonomi nasional yang terbilang cukup kuat.

Apalagi beragam indikator ekonomi makro saat ini konsisten menguat dibanding kondisi negara-negara lain.

“Indonesia menjadi negara yang merupakan salah satu dari sedikit negara yang berhasil menurunkan defisit APBN yang diikuti dengan menurunnya rasio utang terhadap PDB.

Namun di saat yang sama tetap bisa menjaga dan memberikan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas ekonomi,

”jelasnya. Adapun asumsi makro APBN 2024 yang telah disahkan, yaitu, pertumbuhan ekonomi 5,2%; inflasi 2,8%; nilai tukar Rp15.000 per dolar Amerika Serikat; suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,7%; ICP US$82 per barel; lifting minyak 635 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1,03 juta ribu barel setara minyak per hari.

Sedangkan indikator sasaran pembangunan yang disepakati yakni, tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%; tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%; tingkat kemiskinan ekstrem 0%-1%; gini rasio 0,374-0,377; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02; Nilai Tukar Petani 105-108; dan Nilai Tukar Nelayan 107-110. (Z-1)