Ada satu fase dalam sejarah bangsa yang tak selalu ditandai oleh dentuman senjata atau gemuruh revolusi. Ia datang diam-diam, merayap lewat kompromi, dan menjelma menjadi kebiasaan. Kita mungkin sedang hidup di fase itu: ketika kelayakan tidak lagi menjadi syarat, ketika kualitas tak lagi menjadi ukuran, dan ketika kekuasaan justru merayakan ketidaklayakan itu sendiri.
Akhirnya, kita sampai pada titik yang sulit dibantah dengan akal sehat. Orang yang tak punya ijazah bisa menjadi presiden. Mereka yang tidak memenuhi syarat pendidikan bisa menjadi wakil presiden. Bahkan mereka yang rekam jejaknya diliputi persoalan HAM pun dapat duduk nyaman di singgasana kekuasaan. Ini bukan sekadar anomali politik. Ini adalah gejala sistemik—sebuah tanda bahwa ada yang rusak pada fondasi yang kita bangun bersama.
Dalam sistem yang sehat, kepemimpinan adalah hasil seleksi alam yang ketat—bukan dalam arti biologis, tetapi dalam arti moral, intelektual, dan integritas. Seorang pemimpin seharusnya lahir dari proses panjang: ditempa oleh pengalaman, diuji oleh tantangan, dan disaring oleh akal publik. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Kepemimpinan bisa muncul dari ruang hampa, tanpa rekam jejak yang memadai, tanpa kapasitas yang teruji.
Lebih tragis lagi, mereka yang sesungguhnya memiliki kualitas—yang pendidikannya tinggi, leadership-nya matang, dan integritasnya tak tercela—justru tersingkir. Mereka tidak kalah karena tidak mampu, tetapi karena sistem tidak memberi ruang. Mereka tidak gagal, tetapi sengaja digagalkan oleh mekanisme yang lebih mengutamakan loyalitas ketimbang kapasitas, kedekatan ketimbang kecakapan.
Di sinilah letak malapetaka itu. Bukan semata-mata pada siapa yang berkuasa, tetapi pada bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Ketika standar direndahkan, ketika syarat dilonggarkan, dan ketika aturan bisa dinegosiasikan demi kepentingan tertentu, maka kita tidak lagi berbicara tentang demokrasi yang sehat. Kita sedang menyaksikan demokrasi yang kehilangan arah—bahkan mungkin kehilangan makna.
Ironisnya, semua ini sering dibungkus dengan legitimasi formal. Ada pemilu, ada suara rakyat, ada prosedur yang tampak sah. Tetapi kita lupa, prosedur tanpa substansi hanyalah formalitas kosong. Demokrasi bukan sekadar soal memilih, tetapi soal memastikan bahwa yang dipilih memang layak untuk dipilih.
Sejarah telah memberi peringatan yang jelas: kehancuran sebuah bangsa tidak selalu datang dari serangan luar, tetapi dari kesalahan dalam memilih pemimpinnya sendiri. Ketika jabatan diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka kehancuran itu hanya tinggal menunggu waktu. Bukan karena takdir, tetapi karena kelalaian kolektif.
Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar krisis politik. Ini adalah krisis nilai. Kita sedang menyaksikan pergeseran dari meritokrasi ke mediokrasi—dari yang terbaik ke yang sekadar ada. Dan ketika mediokrasi menjadi norma, keunggulan akan dianggap ancaman, bukan kebutuhan.
Inilah yang patut kita sebut sebagai “kiamat kecil” dalam kehidupan berbangsa. Bukan kiamat dalam arti kehancuran fisik, tetapi kehancuran akal sehat. Sebuah keadaan di mana yang tidak layak dianggap biasa, dan yang layak justru dipertanyakan.
Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan memimpin kita, tetapi apakah sistem ini masih layak dipertahankan. Karena jika kita terus membiarkan standar runtuh, maka bukan hanya pemimpin yang akan kehilangan kualitas—bangsa ini pun akan kehilangan arah.
Dan ketika arah telah hilang, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa tujuan. Sebuah republik yang berdiri, tetapi kehilangan makna.
