Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)
Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan & Survei Indonesia (KSI)Jakarta – Dalam hati mungkin Tiyo Ardianto memang ingin ditangkap aparat keamanan Indonesia. Sebab kalau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2025 ini ditangkap, ia akan menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sudah terbukti dalam sejarah negara-negara di dunia bahwa jika seorang oposan pemerintah ditangkap atau bahkan dibunuh oleh suatu rezim, maka ia akan menjadi simbol perlawanan rakyat yang ujung-ujungnya bisa menggulingkan rezim berkuasa tersebut.
Lihat saja Aung San Suu Kyi di Myanmar, dulu Burma. Lihat pula Benigno Aquino yang kemudian berhasil mengantarkan istrinya, Corazon Aquino, menjadi Presiden Filipina setelah menumbangkan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa 26 tahun.
Di Indonesia, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Arief Rachman Hakim menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Lama setelah mati tertembak dalam aksi demonstrasi tahun 1966.
Begitu pun empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, yang mati tertembak saat aksi demonstrasi tahun 1998, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan dan Hendriawan Sie. Mereka menjadi simbol perlawanan rakyat yang berhasil menumbangkan rezim Orde Baru.
Tiyo Ardianto adalah seorang oposan pemerintahan Prabowo-Gibran. Kritikannya kian hari kian “kurang ajar”. Itulah yang membuat para pendukung pemerintah seperti Idrus Marham berang.
Maka, jangan hanya mobilnya dipasangi alat penyadap, Tiyo sendiri silakan kalau mau ditangkap. Apalagi cuma diteror. Sudah kebal dia.
Gegara mobil Tiyo dipasangi alat penyadap, mahasiswa marah. Kemarahan itu mereka luapkan beberapa hari kemudian saat berlangsung diskusi di UGM yang menghadirkan tiga pejabat tinggi negara sebagai narasumber, Senin (15/6/2026) malam.
Ketiga pejabat itu ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Saat Budiman bicara, ratusan mahasiswa merangsek ke panggung. Akhirnya ketiga pejabat itu lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan diri. Sampai mereka dievakuasi naik mobil, mahasiswa tetap melakukan pengejaran. Hujan botol air mineral terjadi. Sudaryono merasa ada yang memukul dirinya.
Para mahasiswa berdalih, tiga pejabat itu tak berhak bicara Pancasila ketika kebebasan berpendapat seperti yang disuarakan Tiyo masih dibungkam oleh rezim pemerintahan Prabowo-Gibran.
Para mahasiswa juga berdalih, tiga pejabat itu tidak berhak bicara tentang Pancasila ketika pemerintah masih menghambur-hamburkan uang negara yang berasal dari pajak rakyat di tengah kesusahan hidup rakyat. APBN 80 persennya berasal dari pajak rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah terbukti dikorupsi, mereka minta dihentikan.
Insiden di UGM ini tak bisa dianggap sepele. Ia bisa menimbulkan efek domino, bahkan menjadi bola salju yang membesar ke mana-mana. Intinya, mahasiswa sudah muak dengan pemerintah.
Begitu pun Tiyo Ardianto. Sebab itu, setiap waktu Tiyo terus melontarkan kritik kepada pemerintah. Termasuk bahasa sarkastik yang membuat pejabat gerah dan telinganya memerah. Sebab itu, silakan Tiyo ditangkap saja.
Pertanyaannya, beranikah rezim ini menangkap seorang Tiyo?
Jika ditangkap, Tiyo akan menjadi semacam bahan bakar yang menghidupkan mesin-mesin mahasiswa untuk bergerak. Tiyo akan menjadi simbol perlawanan baru menghadapi rezim Prabowo-Gibran.
Jika Tiyo ditangkap, rakyat di tingkat grass roots atau akar rumput, yang kondisinya bak rumput kering, akan mudah terbakar. Ada percikan sedikit saja, api akan menyambar dan terus membesar dan sulit dipadamkan.
Naiknya harga bahan bakar minyak, tingginya harga sembako, dan banyaknya pemutusan hubungan kerja akan menjadi pemicu. Plus korupsi dan bancakan anggaran negara yang makin gila-gilaan nilainya.
Kalau sudah begini, lantas beranikah rezim ini untuk menangkap Tiyo Ardianto?
